Kementerian BUMN dan PKP bakal Bangun Hunian TOD di Lahan PT KAI

KABARBURSA.COM - Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo mengungkapkan bahwa Kementerian BUMN dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) berencana untuk membangun hunian dengan konsep transit oriented development (TOD) di beberapa lokasi, yaitu di lahan milik PT KAI di Manggarai (Jakarta) Gubeng (Surabaya), dan Kiara Condong (Bandung).

Tiko, panggilan akrab Kartika Wirjoatmodjo menyebutkan, proyek TOD di lahan milik KAI telah berhasil dilaksanakan di beberapa stasiun, seperti Stasiun Pondok Cina (Depok, Jawa Barat) dan Stasiun Tanjung Barat (Jakarta Selatan).

Melihat keberhasilan tersebut, lanjut Tiko, kedua kementerian tersebut berencana untuk melanjutkan pengembangan konsep TOD di wilayah-wilayah lainnya.

“Beberapa lahan yang akan kami rencanakan adalah di Manggarai, Gubeng, dan Kiara Condong. Konsepnya serupa dengan yang ada di Margonda,” kata Tiko saat ditemui di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Rabu, 20 November 2024.

Proyek TOD di Manggarai, menurut Tiko, akan menjadi yang terbesar dengan luas lahan mencapai 60 hektare. Sementara di Gubeng, pengembangan hunian akan dilakukan di atas lahan seluas 12 hektare. Meski begitu, pembangunan di Stasiun Manggarai diperkirakan akan memakan waktu lebih lama karena memerlukan sosialisasi dengan masyarakat setempat yang sudah lama tinggal di kawasan tersebut.

“Manggarai sebagai proyek besar membutuhkan waktu lebih lama karena ada proses sosialisasi dengan masyarakat setempat,” jelasnya.

Menteri PKP Maruarar Sirait menambahkan bahwa pemerintah berencana untuk memanfaatkan lahan-lahan yang tidak terpakai atau idle, untuk dijadikan hunian yang layak bagi masyarakat, sebagai bagian dari program pembangunan 3 juta rumah.

“Kami akan fokus pada daerah-daerah yang memiliki aset idle, karena proses pembangunan di lahan tersebut lebih cepat dan efektif,” ujar Maruarar.

Selain itu, Kementerian BUMN dan Kementerian PKP juga berkolaborasi dalam upaya merevitalisasi rumah susun di Kebon Kacang, Jakarta Pusat, dan Klender, Jakarta Timur.

Targetkan Rumah Subsidi Menjadi 800 Ribu Unit

Diberitakan sebelumnya, Kementerian PKP menargetkan peningkatan signifikan dalam jumlah rumah subsidi yang disediakan untuk masyarakat, dengan angka yang sebelumnya hanya 220.000 unit, kini meningkat menjadi 800.000 unit.

Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari upaya besar untuk memperluas akses masyarakat terhadap perumahan yang terjangkau, terutama rumah subsidi.

Menurut Maruarar, untuk mewujudkan target tersebut, pihaknya akan memperkuat koordinasi dengan berbagai bank penyalur subsidi perumahan. Melalui kolaborasi ini, diharapkan proses pembiayaan rumah subsidi dapat lebih mudah diakses oleh masyarakat dari berbagai lapisan.

“Kami menargetkan jumlah rumah subsidi yang awalnya 220.000 akan menjadi 800.000 unit. Selain itu, kami juga akan mendorong pendanaan melalui KPR FLPP dan SBUM, serta perubahan proporsi pembiayaan antara APBN dan Bank,” kata Ara, panggilan akrab Menteri PKP, Sabtu 16 November 2024.

Tidak hanya itu, perubahan proporsi pembiayaan antara APBN dan sektor perbankan juga akan dilakukan, dengan target proporsi yang sebelumnya 75:25, kini menjadi 50:50. Dengan cara ini, lebih banyak masyarakat dapat merasakan manfaat dari program ini.

“Dengan langkah ini, kami berharap lebih banyak masyarakat dapat mengakses rumah subsidi,” jelasnya.

Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menegaskan komitmen pihaknya untuk mendukung program perumahan pro-rakyat, termasuk Program 3 Juta Rumah.

Menurutnya, sektor properti memiliki peran penting dalam perekonomian, tidak hanya sebagai sektor investasi, tetapi juga sebagai pendorong industri dan pencipta lapangan pekerjaan.

“Kami memberikan dukungan penuh terhadap program perumahan ini, namun akan berkoordinasi lebih lanjut terkait kebutuhan anggaran yang diperlukan,” kata Wamenkeu.

Anggaran 3 Juta Rumah Kurang Rp48 Triliun

Selain itu, Menteri PKP  Maruarar Sirait juga meminta kepada Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani untuk menggelontorkan dana tambahan untuk Program 3 Juta Rumah.

Dia memaparkan, ada beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mendukung Program 3 Juta dan membutuhkan dana yang cukup besar. Dia pun berharap mendapat dukungan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

“Kami mengharapkan dukungan dan masukan dari Kementerian Keuangan terkait dengan usulan program dan kebutuhan anggaran Kementerian PKP,” kata Maruarar Sirait.

Tak cukup, Maruarar juga meminta agar Kemenkeu mengirimkan pegawai serta pejabatnya yang berkompeten untuk membantu, serta menduduki jabatan di Kementerian PKP.

Menurut dia, hal itu diperlukan agar pelaksanaan program perumahan yang sudah direncanakan dapat terkoordinasi dengan baik, serta mendapatkan dukungan pengawasan dari Kemenkeu.

Diketahui, pada tahun anggaran 2025, Kementerian PKP hanya menerima alokasi dana sebesar Rp5,1 Triliun. Berdasarkan usulan dari Satgas Perumahan, kebutuhan dana untuk pembangunan rumah mencapai Rp53,6 Triliun. Artinya, masih ada kekurangan anggaran sekitar Rp48,4 Triliun yang harus dipenuhi.

“Kami berharap Kementerian Keuangan dapat memberikan dukungan dalam penganggaran Kementerian PKP, sehingga program perumahan untuk masyarakat dapat berjalan sesuai rencana,” pungkas Maruarar. (*)