KABARBURSA.COM - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menyatakan kesiapannya untuk meningkatkan target Program Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
Menteri PKP, Maruarar Sirait, mengungkapkan bahwa target penyaluran KPR FLPP yang sebelumnya berada di angka 200.000 unit diharapkan dapat meningkat menjadi 800.000 unit pada tahun depan.
"Hal ini tentunya memerlukan dukungan dari berbagai pihak, termasuk pengembang dan perbankan," ujar Maruarar dalam pernyataan resminya, Rabu, 27 November 2024.
Maruarar menegaskan bahwa KPR FLPP memiliki peran penting dalam membantu masyarakat mendapatkan rumah bersubsidi dengan harga dan cicilan yang terjangkau. Ia menilai program ini memberikan peluang besar bagi masyarakat untuk memiliki hunian dengan biaya yang lebih ringan.
"Program KPR FLPP yang dijalankan pemerintah bersama perbankan ini sangat baik. Banyak masyarakat bisa memiliki rumah bersubsidi dengan harga murah dan cicilan yang ringan. Targetnya harus terus ditingkatkan," tambahnya.
Sejak diluncurkan pada tahun 2010, program KPR FLPP telah mendukung Program 3 Juta Rumah yang ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Skema ini memberikan kemudahan dengan cicilan tetap dan masa tenor yang panjang, sehingga mempermudah masyarakat dalam memiliki hunian.
Sebagai informasi, program KPR FLPP pertama kali diluncurkan pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Program ini dikelola dengan dana dari pemerintah dan disalurkan melalui berbagai bank nasional untuk masyarakat dengan penghasilan tertentu.
Menteri PKP menegaskan bahwa pihaknya akan melanjutkan program-program perumahan yang dinilai bermanfaat, meskipun kebijakan tersebut berasal dari pemerintahan sebelumnya.
"Jika sebuah program baik dan bermanfaat bagi rakyat, seperti penyaluran KPR FLPP, harus diteruskan bahkan ditingkatkan. Sebagai birokrat, kita harus memiliki jiwa negarawan. Tidak perlu saling menyalahkan saat terjadi pergantian pemerintahan. Yang penting adalah keberlanjutan program untuk kepentingan rakyat," tegas Maruarar.
Laporan Realisasi Pengunaan APBN
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan realisasi penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp13,7 triliun untuk mendukung program rumah subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
Anggaran tersebut telah digunakan untuk membangun 165.880 unit rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) hingga Oktober 2024.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa program FLPP dirancang untuk memberikan akses kepada MBR terhadap hunian yang layak.
“Program FLPP telah terealisasi dengan jumlah 165.880 unit hingga Oktober 2024,” ujar Sri Mulyani melalui akun Instagram resminya, dikutip Senin, 25 November 2024.
Kuota awal FLPP untuk tahun 2024 ditetapkan sebesar 166.000 unit. Namun, pada Agustus 2024, pemerintah memutuskan untuk meningkatkan alokasinya menjadi 200.000 unit. Keputusan ini diambil berdasarkan kebutuhan yang meningkat, khususnya di kalangan masyarakat kelas menengah.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa sektor perumahan menjadi pengeluaran terbesar kedua masyarakat kelas menengah.
“Dengan kebijakan yang berlaku sejak 1 September, diharapkan dapat meningkatkan kemampuan kelas menengah untuk memiliki hunian sekaligus mendukung pertumbuhan sektor konstruksi. Sektor ini memiliki efek berganda yang tinggi terhadap perekonomian,” ungkap Airlangga.
Selain menambah kuota FLPP, pemerintah juga memperpanjang insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sebesar 100 persen hingga akhir Desember 2024.
Insentif ini bertujuan memperkuat daya beli masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan sektor properti dan konstruksi, yang menjadi salah satu penggerak utama perekonomian nasional.
Dengan langkah ini, pemerintah berharap dapat mendorong penyediaan hunian terjangkau dan mendukung pemulihan ekonomi melalui kontribusi sektor properti dan konstruksi.
Kuota FLPP Tahun 2025
Ketua Umum Real Estat Indonesia (REI) Joko Santoso mengungkapkan bahwa pada tahun 2025, kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) akan ditetapkan sebanyak 300.000 unit, ditambah 40.000 unit dari Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera). Dengan demikian, total kuota FLPP untuk tahun tersebut mencapai 340.000 unit.
“Kuota FLPP untuk tahun depan adalah 300.000, ditambah dengan tambahan dari rumah BP Tapera sebanyak 40.000 unit. Jadi totalnya 340 ribu unit,” kata Joko dalam konferensi pers kepada Kabar Bursa di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum, Selasa, 29 Oktober 2024.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan bahwa anggaran sebesar Rp5,07 triliun saat ini banyak dialokasikan untuk proyek Multi Year Contract (MYC) atau proyek lanjutan. Menanggapi hal ini, Joko menilai bahwa anggaran untuk 300.000 unit rumah FLPP diperkirakan bisa lebih dari Rp5 triliun. Dia menekankan, perlunya pemahaman yang jelas mengenai penganggaran dan peruntukan dana agar program pembangunan rumah dapat berjalan dengan baik.(*)