KABARBURSA.COM - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) akan menggelar tender proyek pembangunan rumah susun (rusun) bagi masyarakat yang terdampak pembangunan IKN. Nilai proyeknya Rp104.032.000.000.
Berdasarkan informasi dari Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kementerian PU, proyek tersebut menggunakan dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dengan nilai pagu Rp104.032.000.000, yang terdiri dari anggaran 2024 sebesar Rp10.403.200.000 dan anggaran 2025 sebesar Rp93.628.800.000.
Untuk diketahui, pemerintah saat ini tengah mempersiapkan berbagai skema untuk mengakomodasi kebutuhan warga yang terdampak oleh pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur. Salah satu langkah yang diambil adalah dengan meluncurkan program Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan (PDSK) Plus.
Program ini mencakup sejumlah bentuk kompensasi, termasuk pembangunan rusun untuk warga yang harus direlokasi.
Direktur Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), yang kini tergabung dalam Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Iwan Suprijanto menjelaskan bahwa PDSK Plus tidak hanya menawarkan ganti rugi finansial, tetapi juga menyediakan hunian baru sebagai pengganti tempat tinggal warga yang terdampak oleh pembangunan.
“Pendekatan PDSK Plus ini dirancang untuk menangani dampak sosial secara komprehensif. Selain ganti rugi, kami juga memastikan bahwa warga yang terdampak mendapatkan tempat tinggal baru. Oleh karena itu, kami sedang menyiapkan pembangunan rumah susun untuk mereka,” kata Iwan dalam rapat kerja dengan Komite II DPD RI, Senin, 9 Desember 2024.
Pembangunan rusun ini ditargetkan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang terdampak oleh proyek pembangunan IKN. Namun, proses pembangunan masih berada pada tahap tender.
“Rumah susun ini dirancang untuk memastikan bahwa perhatian terhadap warga terdampak tetap terjaga, meskipun ada percepatan pembangunan IKN. Kami tidak ingin hanya fokus pada pembangunan kota, sementara masyarakat di sekitar proyek justru terabaikan,” jelasnya.
Kepala Otorita IKN Minta Tambahan Dana Rp8,1 Triliun
Sementara itu, Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono mengungkapkan bahwa pihaknya sedang melakukan koordinasi dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) terkait usulan tambahan anggaran sebesar Rp8,1 triliun.
Anggaran ini diusulkan untuk mendukung pembangunan sarana dan prasarana legislatif serta yudikatif di IKN.
“Kami sedang mengajukan tambahan anggaran ke Bappenas dan Menteri Keuangan sebesar Rp8,1 triliun untuk tahun anggaran 2025,” kata Basuki saat ditemui di kantor Otorita IKN, Jakarta, Senin, 9 Desember 2024.
Ia menjelaskan bahwa dana tersebut juga akan digunakan untuk mempercepat pembangunan konektivitas di IKN.
Mantan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) ini juga mengungkapkan bahwa pelelangan proyek pembangunan gedung legislatif dan yudikatif akan segera dimulai pada awal 2025.
“Pelelangan proyek ini akan dimulai pada Januari. Bulan depan sudah mulai,” ujarnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah meminta Basuki untuk mempercepat pembangunan IKN dengan fokus utama pada gedung legislatif dan yudikatif.
Basuki juga menekankan pentingnya mempersiapkan ekosistem pendukung lainnya, seperti hunian, perkantoran, dan infrastruktur dasar di luar Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).
Rencana pembangunan gedung legislatif dan yudikatif diharapkan selesai pada 2028, sebelum Presiden Prabowo mulai berkantor di IKN pada 17 Agustus 2028.
“Semua sektor, termasuk yudikatif, eksekutif, legislatif, serta hunian, harus siap pada 2028. Selama ada program dan anggarannya, saya akan bekerja keras. Sudah tahu bagaimana gaya kerja saya,” ucap Basuki.
Pada 2024, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menetapkan anggaran sebesar Rp41,9 triliun untuk pembangunan IKN. Hingga 25 Oktober 2024, realisasi anggaran tersebut mencapai 57,8 persen atau sekitar Rp24,22 triliun.
“Anggaran infrastruktur untuk IKN 2024 mencapai Rp41,9 triliun, dengan pelaksanaan paket fisik yang telah terealisasi sebesar 57,8 persen per 25 Oktober 2024,” kata Menteri Dody dalam Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Rabu, 30 Oktober 2024.
Dody merinci beberapa alokasi anggaran, antara lain Rp1,45 triliun untuk sektor Sumber Daya Air (SDA) yang difokuskan pada pengendalian banjir di DAS Sanggai 1A di KIPP, pengendalian banjir di Sungai Sepaku, dan pembangunan embung di KIPP.
Sektor Bina Marga mendapat alokasi Rp19,2 triliun yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, termasuk akses ke Masjid IKN, Dermaga Logistik, Jalan Sumbu Kebangsaan di sisi Barat dan Timur, serta beberapa ruas Jalan Tol, seperti Seksi 1, 3A, 3B, dan 6C-1. Selain itu, proyek duplikasi Jembatan Pulau Balang dan jalan akses ke Bandara VVIP juga menjadi bagian dari anggaran tersebut.
Untuk sektor permukiman, anggaran sebesar Rp12,93 triliun dialokasikan untuk pembangunan Gedung Istana Negara, Lapangan Upacara, Istana Garuda, Gedung Kementerian Koordinator, serta jaringan perpipaan.
Alokasi terakhir, sebesar Rp8,37 triliun, diperuntukkan bagi perumahan Aparatur Sipil Negara (ASN), Hankam, Paspampres, serta pengelolaan Hunian Pekerja Konstruksi (HPK) IKN dan fasilitas Dormitory PSSI.
Untuk tahun 2025, Dody menyebutkan, Kementerian PU akan mengalokasikan Rp13,21 triliun untuk melanjutkan proyek pembangunan IKN. (*)