KABARBURSA.COM - Anggota Komisi VIII DPR RI, Wahidin Halim, menyoroti berbagai keluhan masyarakat terkait pelaksanaan ibadah haji, khususnya menyangkut kenaikan biaya haji tahun 2025. Menurut Wahidin, kenaikan biaya dari Rp53 juta menjadi Rp65 juta menambah beban ekonomi masyarakat, terutama dalam situasi ekonomi yang masih belum sepenuhnya pulih.
“Banyak masyarakat yang tadinya mengandalkan penjualan tanah untuk biaya haji, tapi sekarang tanah tidak laku. Mereka menyampaikan kepada kami bahwa kenaikan ini menjadi beban berat. Namun, semangat masyarakat untuk berangkat haji tetap luar biasa,” ujar Wahidin dalam keterangan tertulisnya, dikutip Kamis, 2 Januari 2025.
Wahidin juga menyoroti kesulitan yang dialami masyarakat lanjut usia dalam mengumpulkan biaya haji. Oleh karena itu, ia mendesak pemerintah untuk mencari solusi terbaik agar biaya haji menjadi lebih terjangkau tanpa mengurangi kualitas pelayanan.
Kondisi Asrama Haji Tangerang Jadi Sorotan
Selain masalah biaya haji, Wahidin juga menyoroti kondisi Asrama Haji Tangerang yang dianggap belum optimal meskipun pembangunannya menghabiskan anggaran Rp60 miliar. “Ada temuan BPK terkait kasus korupsi sebesar Rp3 miliar yang hingga kini belum diselesaikan. Namun, perhatian utama kami adalah bagaimana memastikan asrama ini bisa dimanfaatkan secara maksimal tahun ini,” tegas Wahidin.
Menurutnya, kesiapan fasilitas pendukung seperti asrama haji sangat penting untuk menunjang kelancaran pelayanan jamaah. Ia mengimbau Kementerian Agama untuk memastikan kesiapan fasilitas tersebut dan terus meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan.
Meski demikian, Wahidin memberikan apresiasi atas pelaksanaan haji tahun sebelumnya yang dinilai cukup baik meskipun masih terdapat beberapa kekurangan. “Pelaksanaan haji harus lebih baik setiap tahunnya. Ini bukan hanya soal anggaran, tapi juga bagaimana peran pemerintah dalam memberikan pelayanan terbaik bagi jamaah,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa Fraksi Partai NasDem berkomitmen untuk terus mengawal isu-isu strategis terkait pelayanan ibadah haji agar aspirasi masyarakat dapat terwujud.
Kondisi fasilitas haji seperti asrama menjadi perhatian penting dalam memastikan kenyamanan dan kelancaran ibadah. Namun, tantangan dalam pelaksanaan haji tidak hanya terbatas pada fasilitas fisik. Faktor ekonomi makro, seperti pelemahan rupiah, juga berdampak signifikan terhadap biaya penyelenggaraan haji. Hal ini menjadi salah satu isu krusial yang memengaruhi perencanaan ke depan.
Rupiah Melemah, Biaya Haji 2025 Diperkirakan Naik
Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 2025 diperkirakan akan mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2024. Untuk diketahui, BPIH tahun 2024 mencapai Rp93,41 juta per jamaah, dengan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang ditanggung jamaah sebesar Rp56,04 juta (60 persen), sedangkan nilai manfaat dari BPKH sebesar Rp37,36 juta (40 persen).
Anggota Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), Amri Yusuf, menjelaskan bahwa pembahasan biaya haji tahun 2025 belum dimulai karena operasional haji tahun 2024 baru saja berakhir. “Pembahasannya diperkirakan sekitar Oktober, mungkin bisa dengan anggota DPR yang baru,” kata Amri.
Amri memperkirakan bahwa kenaikan BPIH tahun 2025 akan mencapai lima persen, dipengaruhi oleh faktor inflasi, kurs rupiah, dan harga avtur. “Kalau dalam hitungan kami, kenaikannya sekitar Rp2 juta hingga Rp3 juta. Mungkin tahun depan (BPIH) bisa mencapai Rp95 juta atau Rp96 juta,” jelasnya.
Selain inflasi dan kurs rupiah, biaya operasional seperti avtur untuk penerbangan jamaah haji juga menjadi komponen utama yang memengaruhi kenaikan biaya haji. Dalam hal ini, peran strategis Pertamina Patra Niaga sebagai penyedia avtur sangat vital untuk memastikan kelancaran penerbangan haji sekaligus menjaga efisiensi biaya yang optimal.
Kebutuhan Avtur untuk Penerbangan Haji
PT Pertamina Patra Niaga mencatat keberhasilan dalam memenuhi kebutuhan avtur di 13 bandara yang melayani penerbangan haji di seluruh Indonesia. Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patra Niaga, Maya Kusmaya, mengatakan bahwa koordinasi dengan berbagai pihak, seperti pemerintah, otoritas bandara, dan maskapai, menjadi kunci kelancaran operasional penerbangan haji tahun 2024.
“Rata-rata penyaluran masa penerbangan haji mencapai 12.680 kiloliter (KL) per hari, naik sekitar 11 persen dari rataan harian normal sebesar 11.428 KL per hari,” ungkap Maya. Selama fase keberangkatan (12 Mei – 10 Juni 2024) dan pemulangan (22 Juni – 22 Juli 2024), total penyaluran avtur mencapai 95.000 KL.
Sebagai langkah pendukung, Pertamina Patra Niaga meningkatkan sarana seperti refueller, storage tank, serta menambah operator refueller dan jam operasional di 13 bandara embarkasi dan debarkasi. “Kami juga berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan ketersediaan parking stand dan volume uplift,” tambah Maya.
Dengan langkah-langkah tersebut, Pertamina Patra Niaga berkomitmen menjaga ketahanan stok avtur untuk menjamin kelancaran operasional penerbangan haji. (*)