KABARBURSA.COM - Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono mengungkapkan bahwa pihaknya sedang melakukan koordinasi dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) terkait usulan tambahan anggaran sebesar Rp8,1 triliun.
Anggaran ini diusulkan untuk mendukung pembangunan sarana dan prasarana legislatif serta yudikatif di IKN.
“Kami sedang mengajukan tambahan anggaran ke Bappenas dan Menteri Keuangan sebesar Rp8,1 triliun untuk tahun anggaran 2025,” kata Basuki saat ditemui di kantor Otorita IKN, Jakarta, Senin, 9 Desember 2024.
Ia menjelaskan bahwa dana tersebut juga akan digunakan untuk mempercepat pembangunan konektivitas di IKN.
Mantan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) ini juga mengungkapkan bahwa pelelangan proyek pembangunan gedung legislatif dan yudikatif akan segera dimulai pada awal 2025.
“Pelelangan proyek ini akan dimulai pada Januari. Bulan depan sudah mulai,” ujarnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah meminta Basuki untuk mempercepat pembangunan IKN dengan fokus utama pada gedung legislatif dan yudikatif.
Basuki juga menekankan pentingnya mempersiapkan ekosistem pendukung lainnya, seperti hunian, perkantoran, dan infrastruktur dasar di luar Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).
Rencana pembangunan gedung legislatif dan yudikatif diharapkan selesai pada 2028, sebelum Presiden Prabowo mulai berkantor di IKN pada 17 Agustus 2028.
“Semua sektor, termasuk yudikatif, eksekutif, legislatif, serta hunian, harus siap pada 2028. Selama ada program dan anggarannya, saya akan bekerja keras. Sudah tahu bagaimana gaya kerja saya,” ucap Basuki.
Pada 2024, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menetapkan anggaran sebesar Rp41,9 triliun untuk pembangunan IKN. Hingga 25 Oktober 2024, realisasi anggaran tersebut mencapai 57,8 persen atau sekitar Rp24,22 triliun.
“Anggaran infrastruktur untuk IKN 2024 mencapai Rp41,9 triliun, dengan pelaksanaan paket fisik yang telah terealisasi sebesar 57,8 persen per 25 Oktober 2024,” kata Menteri Dody dalam Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Rabu, 30 Oktober 2024.
Dody merinci beberapa alokasi anggaran, antara lain Rp1,45 triliun untuk sektor Sumber Daya Air (SDA) yang difokuskan pada pengendalian banjir di DAS Sanggai 1A di KIPP, pengendalian banjir di Sungai Sepaku, dan pembangunan embung di KIPP.
Sektor Bina Marga mendapat alokasi Rp19,2 triliun yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, termasuk akses ke Masjid IKN, Dermaga Logistik, Jalan Sumbu Kebangsaan di sisi Barat dan Timur, serta beberapa ruas Jalan Tol, seperti Seksi 1, 3A, 3B, dan 6C-1. Selain itu, proyek duplikasi Jembatan Pulau Balang dan jalan akses ke Bandara VVIP juga menjadi bagian dari anggaran tersebut.
Untuk sektor permukiman, anggaran sebesar Rp12,93 triliun dialokasikan untuk pembangunan Gedung Istana Negara, Lapangan Upacara, Istana Garuda, Gedung Kementerian Koordinator, serta jaringan perpipaan.
Alokasi terakhir, sebesar Rp8,37 triliun, diperuntukkan bagi perumahan Aparatur Sipil Negara (ASN), Hankam, Paspampres, serta pengelolaan Hunian Pekerja Konstruksi (HPK) IKN dan fasilitas Dormitory PSSI.
Untuk tahun 2025, Dody menyebutkan, Kementerian PU akan mengalokasikan Rp13,21 triliun untuk melanjutkan proyek pembangunan IKN.
Luncurkan Lima Groundbreaking Baru
Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono mengungkapkan rencana pelaksanaan lima groundbreaking baru di Ibu Kota Nusantara (IKN). Saat ini, usulan tersebut sedang diajukan kepada Presiden Prabowo Subianto.
“Kami sedang mengusulkan kepada Bapak Presiden mengenai lima groundbreaking. Bersama Kementerian Pekerjaan Umum (PU), kami telah mengajukan permohonan peresmian,” ujar Basuki saat ditemui di Menara Mandiri, Jakarta, Senin, 9 Desember 2024.
Namun, Basuki belum dapat memastikan kapan pelaksanaan groundbreaking baru di IKN tersebut akan dilakukan, karena keputusan akhir masih menunggu persetujuan Presiden Prabowo.
Dari lima proyek groundbreaking yang direncanakan, empat di antaranya berasal dari perusahaan swasta domestik. Sementara satu investor lainnya adalah perusahaan Jepang, Sojitz, yang masih dalam tahap penjajakan kerja sama.
“Semua investor swasta berasal dari dalam negeri, kecuali satu, Sojitz dari Jepang, yang sedang kami upayakan,” jelas Basuki.
Lebih lanjut, Basuki menyampaikan bahwa proyek-proyek tersebut akan fokus pada sektor perkantoran, hotel, rumah makan, dan penghijauan di kawasan IKN.
Sementara itu, Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi OIKN Agung Wicaksono menegaskan bahwa investasi di IKN akan terus berjalan pada tahun 2025. Ia menyebutkan, lima investor sudah siap merealisasikan penanaman modal mereka dalam proyek dengan nilai total Rp466 triliun.
Dana investasi real estate
“Investasi ini terus berlanjut. Dari pipeline yang ada, saat ini sekitar Rp5 triliun sudah dalam proses,” kata Agung. (*)