KABARBURSA.COM - Isu keponakan Prabowo Subianto, Thomas Djiwandono, bakal menjadi Menteri Keuangan (Menkeu) menggantikan Sri Mulyani ditanggapi publik.
Tommy, panggilan akrabnya, saat ini menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan. Jabatan itu diyakini sebagai ajang “latihan” baginya sebelum menjabat sebagai Menkeu.
Dugaan itu diperkuat beberapa kali dia tampil ke publik menggantikan Sri Mulyani. Berbeda dengan Wamenkeu lainnya, Suahasil Nazara. Meski lebih “senior”, porsi Suahasil tampil di publik tidak sebanyak Thomas dalam beberapa terakhir ini.
Direktur Eksekutif Institute For Development of Economics and Finance (Indef), Esther Sri Astuti, menyoroti latar belakang Thomas yang hanya pernah bekerja sebagai analisis keuangan.
Menurut dia, untuk menjadi Menkeu, seseroang harus memiliki latar belakang ilmu ekonomi yang kuat.
“Dari segi pendidikan, Thomas tidak memiliki latar belakang ilmu ekonomi. Dia hanya memiliki pengalaman sebagai analis keuangan,” kata Esther kepada Kabar Bursa, Rabu, 2 Oktober 2024.
Baginya, meski Thomas memiliki garis keturunan dari keluarga, yaitu ayahnya, Drajad Djiwandono yang merupakan mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) dan kakeknya, Soemitro Djojohadikoesoemo, seorang begawan ekonomi masa Orde Baru, hal itu tidak cukup untuk dijadikan Menkeu.
“Jika Thomas menjadi mentor keuangan, dia harus memiliki tim yang solid, yang dapat nge-back up dia,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Center of Industry, Trade, and Investment Indef Andry Satrio Nugroho menekankan bahwa pengelolaan keuangan negara harus dipimpin oleh seseorang yang paham betul dengan seluk-beluk keuangan negara.
“Pengelolaan keuangan negara, terutama bendahara negara, seharusnya dipimpin oleh orang yang memahami dengan baik seluk-beluk keuangan negara,” ucap Andry.
Menurutnya, seorang Menkeu harus memiliki pengalaman luas dalam pengelolaan fiskal dan anggaran, mengingat posisi ini sangat diperhatikan oleh pasar, investor, dan pelaku usaha.
“Penunjukan Menteri Keuangan sangat diperhatikan oleh pasar karena terkait dengan arah APBN, insentif fiskal, perpajakan, dan kebijakan cukai ke depannya," jelasnya.
Sementara itu, ekonom senior Indef, Didik J Rachbini, mengungkapkan bahwa tantangan yang akan dihadapi Menteri Keuangan selanjutnya tidaklah mudah. Selama kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi), APBN mengalami defisit yang cukup besar.
“Defisit APBN kita cukup besar, dan untuk menanggulanginya diperlukan pendapatan yang memadai,” kata Didik.
Didik menjelaskan bahwa defisit tersebut terjadi akibat kebijakan pemerintahan sebelumnya yang gencar berutang.
“Utang ini digunakan untuk pengeluaran sosial yang tidak terukur dan pembangunan infrastruktur,” ujarnya.
Didik menilai bahwa membengkaknya utang negara merupakan hasil dari tindakan politis yang tidak terkontrol, baik oleh para pejabat pemerintah maupun departemen terkait. Akibatnya, banyak pengeluaran yang tidak efisien dan boros.
“Tidak ada ukuran yang jelas untuk efisiensi dalam pengeluaran ini, semuanya berdasarkan kepentingan politis,” tegasnya.
Didik juga menekankan bahwa salah satu tantangan terbesar bagi Menteri Keuangan mendatang adalah keberanian untuk memangkas pengeluaran yang sudah terlanjur boros.
Selain itu, Menteri Keuangan juga harus mampu memperbaiki tax ratio dan memperluas cakupan objek pajak yang masih rendah.
“Pendapatan negara dari sisi pajak harus ditingkatkan dengan baik,” pungkas Didik.
Bocorkan Pembicaraan Prabowo dengan Sri Mulyani
Beberapa waktu lalu, Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) II Thomas Djiwandono membocorkan pembicaraan antara Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto di saat keduanya bertemu.
Tommy, panggilan keduanya mengatakan, dalam pertemuan itu tidak dibahas soal kemungkinan Sri Mulyani kembali menjadi Menkeu di pemerintahan Prabowo-Gibran.
“Tidak ada pembahasan sama sekali mengenai posisi itu,” kata Thomas Djiwandono di Jakarta, Rabu, 11 September 2024.
Menurutnya, pertemuan tersebut berlangsung antara dua hingga tiga jam dalam suasana hangat.
Pembicaraan keduanya membahas isu-isu substansial, khususnya mengenai APBN 2024 dan RAPBN 2025.
“Pertemuannya sangat hangat, dilanjutkan dengan hal-hal yang sangat substantif dan membicarakan APBN 2024 dan RAPBN 2025,” ungkapnya.
Menurut Thomas, pembahasan APBN 2024 sangat penting dalam konteks transisi kepemimpinan nasional. Prabowo Subianti akan dilantik pada 20 Oktober mendatang, dan Sri Mulyani dianggap perlu memberikan informasi yang komprehensif mengenai posisi APBN, terutama dalam tiga bulan terakhir.
“Kenapa ini penting dilakukan? Karena sekarang ini sedang masa transisi. Pak Presiden terpilih (Prabowo Subianto) akan dilantik tanggal 20 Oktober mendatang, dan Ibu Menkeu (Sri Mulyani) perlu memberikan posisi APBN kita dalam tiga bulan terakhir,” jelas Thomas.
Selain itu, pertemuan tersebut juga melanjutkan pembahasan mengenai RAPBN 2025 yang diharapkan dapat disetujui oleh DPR dalam pekan depan.
“Keduanya juga akan membahas dinamika ekonomi global. Jadi pertemuan kemarin berlangsung sangat hangat, substantif,” ujarnya. (*)
Berita atau informasi yang Anda baca membahas emiten atau saham tertentu berdasarkan data yang tersedia dari keterbukaan informasi PT Bursa Efek Indonesia dan sumber lain yang dapat dipercaya. Konten ini tidak dimaksudkan sebagai ajakan untuk membeli atau menjual saham tertentu. Selalu lakukan riset mandiri dan konsultasikan keputusan investasi Anda dengan penasihat keuangan profesional. Pastikan Anda memahami risiko dari setiap keputusan investasi yang diambil.