KABARBURSA.COM - Ekonom senior Hendri Saparini mengungkap langkah untuk memperluas lapangan pekerjaan bagi masyarakat Indonesia. Salah satu caranya adalah peningkatan keterkaitan (linkage) antara industri kecil seperti usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan industri besar.
"Jika kita bisa meningkatkan keterkaitan antara industri besar dan kecil, misalnya dari 18 persen menjadi 40 persen, maka lapangan pekerjaan yang tercipta bisa lebih banyak lagi," kata Hendri dalam paparannya di Gedung CORE Indonesia, Jakarta Selatan, dikutip Sabtu, 21 Desember 2024.
Menurut Hendri, salah satu cara untuk menciptakan lapangan kerja adalah dengan memperkuat sektor UMKM, terutama yang berbasis di daerah.
"Kita bisa membayangkan, jika jumlah pekerja yang terlibat di sektor UMKM yang sekarang sekitar 130 juta orang bisa meningkat, itu akan memberikan dampak positif yang luar biasa bagi ekonomi," ujarnya.
Contohnya adalah sektor pertanian, di mana banyak petani yang tidak memiliki pendidikan formal, namun mampu menghasilkan produk seperti cabai. Namun, permasalahan utama adalah kurangnya off-taker atau pembeli untuk produk tersebut.
"Petani cabai, meskipun tidak berpendidikan tinggi, dapat memproduksi cabai dengan baik. Tapi, masalah utamanya adalah tidak ada pasar yang jelas. Seharusnya, produk tersebut bisa diserap oleh industri kecil yang ada di sekitar daerah tersebut," ungkapnya.
Ia berpendapat, jika hubungan antara petani dan industri kecil tersebut diperkuat, akan tercipta banyak lapangan pekerjaan baru. Ini juga akan meningkatkan daya saing produk lokal, serta mendukung pengembangan ekonomi daerah.
Pentingnya Hilirisasi dan Pemanfaatan Teknologi Digital
Hendri menekankan perlunya hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah produk lokal. Dengan hilirisasi, produk yang dihasilkan oleh UMKM bisa diolah lebih lanjut, sehingga menciptakan lebih banyak lapangan kerja.
Ia juga mengingatkan bahwa dengan kemajuan teknologi digital saat ini, pemasaran produk lokal tidak lagi terbatas pada pasar lokal saja, tetapi bisa dijual secara luas, bahkan ke pasar internasional.
"Kita bisa menjual produk lokal melalui platform digital. Jadi, bukan hanya masalah produksi, tetapi juga bagaimana kita menyiapkan pasar untuk produk tersebut. Teknologi digital membuka banyak peluang bagi UMKM untuk mengakses pasar yang lebih luas," imbuh Hendri.
Mengoptimalkan Potensi SDM dan Sumber Daya Alam
Lebih lanjut, Hendri menyebutkan pentingnya memahami karakteristik tenaga kerja yang ingin diprioritaskan. Bagi mereka yang berpendidikan rendah, seperti petani yang hanya memiliki pendidikan dasar, pemerintah perlu menyediakan industri kecil yang dapat menyerap tenaga kerja tersebut.
"Yang penting adalah kita bisa menciptakan industri yang sesuai dengan kemampuan dan karakteristik tenaga kerja di daerah tersebut. Misalnya, jika mereka bisa menghasilkan produk pertanian, kita siapkan industri yang dapat mengolah hasil pertanian tersebut," tambahnya.
Ia menekankan bahwa menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan memerlukan kebijakan yang terpadu, mulai dari sektor pertanian hingga industri kecil.
Dengan memperkuat industri lokal, pemerintah dapat menciptakan ekosistem yang saling mendukung antara sektor besar dan kecil, sekaligus mendorong perekonomian daerah.
"Ini adalah langkah konkret yang bisa kita lakukan untuk menciptakan lapangan kerja. Dengan kebijakan yang tepat, kita bisa menggerakkan ekonomi lokal, menciptakan nilai tambah, dan tentunya meningkatkan kesejahteraan masyarakat," pungkasnya.
Holding UMKM Bisa Cuma Jadi Beban
Wacana pembentukan holding untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) kembali mencuat sebagai salah satu strategi pemerintah dalam memperkuat sektor ekonomi rakyat.
Namun, menurut Ekonom CORE Indonesia, Muhammad Faisal, keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada desain dan implementasinya.
Faisal menilai bahwa meski holding UMKM memiliki potensi untuk mendukung target pemerintah, kebijakan ini membutuhkan perencanaan yang matang.
“Pemerintah perlu mendetailkan desain holding ini seperti apa, karena tidak mudah untuk menyatukan UMKM yang sangat beragam, mulai dari nano, mikro, kecil, hingga menengah. Jadi, yang mau disasarnya yang mana?” jelasnya saat ditemui di Gedung CORE Indonesia, Jakarta, Kamis, 19 Desember 2024.
Ia menekankan bahwa UMKM dengan skala menengah lebih memungkinkan untuk diintegrasikan dalam holding dibandingkan yang mikro atau nano.
“UMKM skala menengah biasanya memiliki bisnis yang lebih stabil dan berkelanjutan. Sementara yang mikro dan nano sangat dinamis dan mudah berubah. Hari ini jualan buah, besok jualan beras. Data mereka saja masih sangat tidak akurat, apalagi jika harus diholdingkan,” paparnya.
Faisal juga mempertanyakan tujuan utama dari pembentukan holding ini. “Apakah sekadar mengumpulkan aset saja, atau ada manfaat yang nyata untuk masing-masing unit usaha? Holding seharusnya tidak hanya menjadi sekadar penggabungan aset, tetapi juga meningkatkan efisiensi dan keuntungan. Misalnya, dengan berbagi infrastruktur yang dapat menekan biaya produksi atau belanja modal,” ujarnya.
Lebih lanjut, Faisal menyoroti pentingnya fokus pada sektor yang memiliki potensi besar untuk diterapkan dalam konsep holding.
“Jika sektor menengah yang stabil dikelola dengan baik, manfaatnya bisa lebih terasa. Namun, jika tujuan dan manfaatnya tidak jelas, kebijakan ini hanya akan menjadi beban tambahan tanpa dampak signifikan,” tambahnya.
Faisal menutup dengan menegaskan bahwa pemerintah perlu memastikan kebijakan ini didukung oleh data yang akurat dan langkah-langkah implementasi yang jelas.
“Tanpa perencanaan yang komprehensif, wacana holding UMKM ini hanya akan menjadi sekadar gagasan tanpa realisasi yang berarti,” pungkasnya. (*)