KABARBURSA.COM - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tengah mengoptimalkan potensi pangan biru atau akuatik untuk mendukung pencapaian target swasembada pangan 2028 dan menopang pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG). Program pangan biru ini merupakan bahan baku makanan bergizi yang diperoleh dari sumber daya perairan Indonesia.
Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP), Budi Sulistiyo, mengatakan program pangan biru akan mengandalkan komoditas perikanan. Pasalnya, komoditas tersebut memiliki kandungan protein yang tinggi.
“Kalau kita bicara ikan, perannya di antaranya sebagai sumber pangan protein, kemudian sebagai bahan baku industri pengolahan. Jadi perannya besar sekali belum lagi yang kaitannya dengan ekonomi,” kata Budi dalam keterangannya, Senin, 11 November 2024.
Budi menjelaskan, data kementeriannya menunjukkan produksi perikanan Indonesia tahun lalu mencapai 24,7 juta ton yang sebagian besar dihasilkan oleh perikanan budi daya dan hasil tangkapan. Sedangkan potensi lestari perikanan tangkap mencapai 12,01 juta ton per tahun berdasarkan Peraraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 tahun 2021.
[caption id="attachment_99073" align="alignnone" width="1200"] Nelayan membongkar muatan tangkapan ikan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Kota Sorong, Papua Barat. ANTARA FOTO/Olha Mulalinda/aww.[/caption]
Di hulu perikanan, Budi menyebut, KKP terus melakukan penguatan dengan meningkatkan kualitas produksi perikanan budidaya melalui program modeling budi daya komoditas utama perikanan yang termasuk dalam program ekonomi biru. Sedangkan di bidang penangkapan, KKP melakukan transformasi untuk menjaga keberlanjutan sumber daya dan meningkatkan daya saing produk perikanan yang dihasilkan.
“Sebagai negara kepulauan, tentu ini (target swasembada pangan) momentum baik bagaimana kita menggali dan mengelola sumber protein ini untuk masyarakat,” terangnya.
KKP juga melakukan penguatan sektor hilir dengan mendukung penuh pelaku-pelaku usaha pengolahan ikan dengan tujuan menghasilkan produk perikanan berkualitas. Penguatan itu, kata Budi, termasuk dengan menyiapkan platform digital untuk memudahkan pemetaan dan distribusi hasil perikanan.
Selain itu, KKP juga aktif menjalin koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait, seperti Badan Gizi Nasional untuk mendukung pelaksanaan program MBG. Dia menilai masyarakat berada lebih dekat dengan ikan sebagai sumber protein karena berdasarkan data, 53 persen kebutuhan protein masyarakat dipenuhi oleh sumber protein yang berasal dari ikan.
“Apa yang kami lakukan yaitu memetakan kondisi saat ini. Kira-kira potensi ikan yang ada seperti apa, didaratkan di mana saja, kemudian di mana pusat-pusat pelayanan makan bergizi gratis. Kami akan mendekatkan ke arah sana,” ungkapnya.
Untuk mendukung swasembada pangan dari sektor pangan biru, KKP menggenjot hilirisasi rumput laut dengan mengembangkan pupuk organik atau hayati cair berbahan baku rumput laut. Budi mengtatakan semua jenis rumput laut dapat digunakan sebagai bahan baku pembuatan pupuk.
[caption id="attachment_99069" align="alignnone" width="1200"] Petani mengangkut rumput laut usai dipanen di perairan Pulau Lembongan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, Selasa, 27 Juni 2023. ANTARA/Sugiharto Purnama.[/caption]
Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hamdan Hamedan, mengatakan ketahanan pangan dan upaya mencapai swasembada pangan merupakan prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Menurunya, swasembada pangan menjadi salah satu langkah besar menuju negara maju.
Pemerintah, kata Hamdan, telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp139,4 triliun untuk program ketahanan pangan. Hamdan menyebut, dana tersebut akan digunakan untuk mendukung program strategis yang meningkatkan kapasitas produksi pangan nasional dan kesejahteraan rakyat Indonesia, termasuk sektor perikanan.
“Dalam visi dan misi beliau (Prabowo), sektor perikanan disebut sebanyak 19 kali, setara dengan sektor pertanian. Data KKP yang menunjukkan produksi 24,7 juta ton dari sektor perikanan menggambarkan peningkatan kapasitas yang signifikan, dan menunjukkan bahwa Indonesia dapat memenuhi kebutuhan dari hasil laut yang dihasilkan sendiri,” jelasnya.
Sementara itu, Guru Besar Universitas Padjadjaran, Yudi Nurul Ihsan, mengatakan dunia akan dihadapkan pada empat krisis, yakni iklim, pangan, sosial, dan lingkungan. Dia meyakini sektor kelautan dan perikanan mampu menjawab empat krisis tersebut.
Terlebih, kata dia, KKP sudah memiliki lima program ekonomi biru yang akan memperkuat tata kelola untuk menjaga keberlanjutan ekologi hingga kualitas hasil perikanan yang berkelanjutan. “Saya hakulyakin Indonesia sebagai negara maritim negara kepulauan terbesar di dunia, sektor kelautan dan perikanan akan menjadi salah satu yang potensial untuk menyelesaikan empat krisis ini," ungkapnya.
Jika pemerintah dapat mengoptimalkan potensi laut Indonesia, Yudi menilai laut ini bisa menyerap karbon sehingga pemanasan global dapat sedikit disolusikan oleh laut. "Laut juga punya potensi menyediakan pangan yang bergizi dengan protein yang sangat tinggi,” terangnya.
Ketua Asosiasi Pengalengan Ikan Indonesia (APIKI), Sadarma Suhaim Saragih, mendukung penuh program ketahanan pangan dan makan bergizi gratis yang digalakkan oleh pemerintah. Industri perikanan, khususnya pengalengan ikan siap mendukung pelaksanaan program pemerintah.
Sadarma menjelaskan ikan kaleng memiliki kandungan gizi tinggi dan proses produksinya mengacu pada standar internasional. Di samping itu, proses distribusinya juga mudah karena dapat menjangkau berbagai terpencil daerah di Indonesia.
“Ikan kaleng ada produk blue food yang sudah diproduksi secara hilirisasi sangat bagus untuk menjadi bantuan. Di seluruh dunia orang tahu, ikan kaleng itu produk perikanan yang secara logistik tidak perlu repot-repot, enggak perlu cold storage karena dapat disimpan di suhu ruangan sehingga secara logistik dia bisa menjangkau daerah-daerah terpencil,” kata Sadarma.(*)