KABARBURSA.COM – Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi mengatakan pembentukan 80.000 Koperasi Desa atau Kopdes Merah Putih akan dikebut dan ditargetkan rampung pada akhir Juni 2025. Fokus utama saat ini, kata dia, adalah menyelesaikan proses legalitas kelembagaan di seluruh desa dan kelurahan.
“Pembentukan itu artinya kelembagaan dulu. Bukan bangunan fisik atau aktivitas usaha. Pokoknya, pembentukan sebagai badan hukum harus selesai secepatnya. Akhir Juni itu targetnya,” kata Budi Arie di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta Pusat, Kamis 10 April 2025.
Budi menjelaskan keberadaan akta pendirian koperasi menjadi dasar legal yang harus disiapkan terlebih dahulu sebelum berbicara soal pembiayaan atau pembangunan fisik koperasi. Tanpa itu, Kopdes tidak bisa mengakses pinjaman atau program pendukung lainnya. “Kalau secara legal belum ada, gimana mau ada aktivitas? Ini soal fondasi awal. Setelah akta jadi, baru bisa kita bicara pengembangan,” katanya.
Saat ditanya soal estimasi kebutuhan anggaran untuk program Kopdes Merah Putih, Budi Arie mengungkapkan adanya perhitungan awal yang sudah disiapkan. Menurutnya, jika diasumsikan setiap koperasi membutuhkan dana sebesar Rp5 miliar, maka total kebutuhan anggaran bisa mencapai sekitar Rp400 triliun. "Tapi untuk pembiayaan, nanti biar Menkeu dan Menteri BUMN yang bicara lebih teknis,” ujarnya.
Budi Arie mengungkapkan tim dari Kementerian Koperasi saat ini tengah melakukan konsolidasi secara menyeluruh di berbagai daerah untuk memastikan pembentukan Kopdes Merah Putih bisa berlangsung secara serentak dan cepat.
Mengenai pengelolaan simpan pinjam di koperasi, Budi berujar hal tersebut nantinya akan lebih banyak dibahas oleh Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan. Ia menyebut Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) akan berperan dalam memberikan pelatihan serta pendampingan keuangan bagi koperasi-koperasi desa yang akan dibentuk.
Sementara mengenai risiko gagal bayar yang mungkin terjadi, Budi Arie yakin dengan adanya pendampingan yang intens, masalah tersebut bisa dihindari. “Penting untuk ada pendampingan agar koperasi ini bisa berjalan dengan baik, tanpa risiko gagal bayar,” katanya.
Inpres Kopdes 80 Ribu Desa
Sebagai landasan pelaksanaan di lapangan, percepatan pembentukan Kopdes Merah Putih ini kemudian diperkuat dengan terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 yang memuat tujuh tugas utama untuk Kementerian Koperasi.
Budi Arie mengatakan sebagian dari arahan tersebut sudah mulai dijalankan. Ia mengatakan kementeriannya berkomitmen mempembentukan koperasi desa atau kopdes ini sejalan dengan mandat yang diberikan Presiden. “Kementerian Koperasi mendapatkan beberapa tugas yang mana sejauh ini masing-masing tugas telah kita lakukan supaya pembentukan Kopdes ini dapat optimal,” kata Budi dalam Rapat Koordinasi Terbatas Kopdes Merah Putih di Kemenko Pangan, Jakarta, Kamis, 10 April 2025.
Kementerian Koperasi atau Kemenkop mendapat tujuh instruksi yang harus dijalankan. Instruksi pertama adalah menyusun model bisnis Kopdes Merah Putih. Hingga saat ini, sudah ada enam model bisnis yang dirancang sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.
“Konsep bisnis outlet, Juklak (petunjuk pelaksanaan) Pembentukan Kopdes, dan juknis pengelolaan 6 outlet Kopdes Merah Putih sudah disusun dan siap dibahas dengan Kementerian dan lembaga lain,” ujar Budi Arie.
Kedua, Kemenkop bertugas untuk menyusun modul yang dapat digunakan sebagai acuan bagi pemerintah desa untuk pembentukan Kopdes Merah Putih. Saat ini sudah diterbitkan tiga modul dan masih akan terbit modul lain untuk melengkapi modul sebelumnya.
Ketiga, Melakukan inventarisasi koperasi di tingkat desa/kelurahan, mengingat saat ini masih terdapat 52.266 desa yang belum memiliki koperasi dan menjadi prioritas dalam program ini. Sementara itu, dalam upaya revitalisasi, tercatat ada 4.641 Koperasi Unit Desa (KUD) yang tidak aktif. “Kemudian ada 31.213 desa/ kelurahan yang sudah ada koperasinya dan siap untuk dilakukan pengembangan,” kata Budi.
Keempat, memberikan fasilitasi pendampingan, edukasi, hingga pelatihan SDM Perkoperasian agar nantinya para pengurus Koperasi lebih kompeten sehingga benar-benar dapat mendorong kemajuan desa melalui koperasi. Kelima, memberikan penguatan manajemen perkoperasian berbasis digital kepada koperasi di desa/ kelurahan.
Keenam, melakukan sosialisasi secara masif kepada pemerintah desa serta berbagai pemangku kepentingan lainnya. Menteri Koperasi dan UKM Budi Arie menyampaikan pihaknya telah menggelar sejumlah audiensi dan sosialisasi perihal pembentukan Kopdes Merah Putih, di antaranya dengan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKSI), PP Ikatan Notaris Indonesia, Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia atau APDESI, Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia atau PAPDESI, dan berbagai pihak terkait lainnya.
“Instruksi ketujuh yaitu kami diminta untuk melakukan monitoring dan evaluasi pembentukan 80.000 Kopdes Merah Putih Ketika program ini sudah terbentuk nantinya,” kata Budi Arie.
Budi menyadari pembentukan Kopdes Merah Putih ini dihadapkan dengan berbagai tantangan serius seperti ragam skala ekonomi di desa, kapasitas dan SDM di desa yang bervariasi hingga potensi dominasi individual atau kelompok dalam pengelolaan koperasi.
Budi pun meminta dukungan dan kerja sama antar stakeholder, seperti Kementerian/Lembaga (K/L) terkait untuk memastikan seluruh tantangan tersebut dihadapi dengan solusi yang tepat. Ia mengingatkan K/L untuk mempererat kolaborasi agar target launching Kopdes Merah Putih pada 12 Juli 2025 mendatang dapat terlaksana dengan baik.