KABARBURSA.COM - Program Koperasi Merah Putih yang ditargetkan hadir di 80.000 desa dan kelurahan hingga akhir 2025 menuai sorotan dari kalangan ekonom.
Kepala Ekonom BPP HIPMI dan pengajar di Universitas Paramadina Ariyo Irhamna, menyarankan pemerintah untuk mengambil inspirasi dari model koperasi modern seperti yang diterapkan di Belanda, Kanada, dan Finlandia.
Ariyo mencontohkan Rabo Bank yang berawal dari koperasi pertanian, kemudian bertransformasi menjadi lembaga keuangan besar berakar kuat pada prinsip koperasi.
Ia juga menyebut Desjardins Group dan OP Financial Group sebagai bukti bahwa koperasi yang dikelola secara profesional dapat tumbuh menjadi institusi ekonomi utama, sekaligus tetap berpihak pada komunitasnya.
“Kita bisa mengadopsi model koperasi sekunder yang terintegrasi secara sektoral dan regional. BRI misalnya, dapat fokus pada pertanian, Mandiri di sektor perdagangan, dan BNI untuk industri kecil-menengah,” ujar Ariyo dalam kterangannya dikutip Kamis, 10 Juli 2025.
Menurutnya, pendekatan seperti ini memungkinkan agregasi ekonomi koperasi secara lebih terukur dan mencegah terjadinya tumpang tindih fungsi antar koperasi di lapangan.
Koperasi sekunder juga bisa menjadi kanal yang efektif dalam menyalurkan bantuan pemerintah kepada UMKM serta mendukung pembiayaan usaha yang lebih sehat dan terkoordinasi.
Ariyo menyebut strategi penguatan koperasi sebaiknya dimulai dari konsolidasi dan pendampingan koperasi-koperasi primer yang sudah terbukti sehat, bukan dari membentuk ribuan unit baru dalam waktu singkat.
“Koperasi adalah lembaga yang hidup dari kepercayaan dan kapasitas kolektif. Membangunnya butuh waktu dan kualitas. Jangan sampai upaya besar ini justru merusak citra koperasi karena pendekatan instan," katanya.
Ia juga menekankan perlunya perubahan paradigma: dari logika ekspansi populis menjadi strategi pembangunan koperasi berbasis pasar yang inklusif dan profesional.
Dengan strategi semacam ini, lanjutnya, Indonesia tidak hanya menghidupkan koperasi sebagai simbol, tetapi membangun pilar ekonomi rakyat yang betul-betul berdaya saing dan mandiri dalam sistem ekonomi nasional maupun global.
Berpotensi Berbenturan dengan Bumdes
Seperti diberitakan sebelumnya, Rencana pemerintah untuk menghadirkan koperasi Merah Putih di seluruh desa mendapat sorotan kritis dari Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Mohammad Faisal.
Ia menilai program tersebut berisiko menimbulkan tumpang tindih fungsi dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang sudah lebih dulu hadir namun hingga kini belum berjalan optimal.
“Alih-alih memperkuat BUMDes yang sudah ada, pemerintah justru menambah struktur kelembagaan baru tanpa kejelasan integrasi. Ini rawan menciptakan kebingungan di tingkat desa,” tegas Faisal kepada media di Jakarta, Sabtu, 7 Juni 2025.
Lebih lanjut, Faisal menjelaskan bahwa banyak BUMDes masih dihadapkan pada persoalan mendasar, seperti lemahnya manajemen, minimnya kontribusi terhadap perekonomian desa, hingga tantangan keberlanjutan usaha.
Ia menilai, jika koperasi baru dibentuk tanpa perencanaan dan koordinasi yang matang, maka dampaknya bisa kontraproduktif terhadap pembangunan ekonomi lokal.
“Ekonomi desa jadi rentan duplikasi. Aparatur bingung, masyarakat bingung. Ditambah lagi, kebijakan pusat yang sering berubah dan cenderung instruktif justru memperlemah gerak lembaga ekonomi lokal,” ujarnya.
Dalam pandangan Faisal, penguatan struktur ekonomi desa seharusnya dilakukan melalui pendekatan integratif yang mempertimbangkan kondisi riil di lapangan, bukan sekadar penambahan lembaga baru yang berisiko menciptakan tumpang tindih peran dan membingungkan masyarakat.(*)