KABARBURSA.COM - Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Adian Napitupulu menilai, komposisi kabinet di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terlalu besar. Pada titik tertentu, dia menilai gemuknya porsi kabinet akan menyulitkan gerak pemerintahan ke depan.
Ketika birokrasi membengkak, tutur Adian, fungsi koordinasi antar kementerian dan lembaga menjadi sulit. Menurutnya, hal itu akan membebani perizinan investasi ke depan.
"Pertama terlalu besar. Itu akan menyulitkan. Jadi begini, ketika mejanya terlalu banyak, maka birokrasi akan panjang. Birokrasi yang panjang itu akan menjadi beban buat perizinan buat investasi dan sebagainya. sederhananya begitu," kata Adian saat ditemui wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu, 20 Oktober 2024.
Diketahui, era kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) berjumlah 30 kementerian teknis dan 4 kementerian koordinator. Sementara itu, beredar wacana penambahan porsi kementerian dan lembaga yang diketahui sebanyak 46.
"Tambah meja tuh ya kan. Tambah meja artinya tambah birokrasi, tambah birokrasi artinya tambah proses. Tambah proses artinya tambah waktu. Tambah waktu artinya tambah beban baru," ujarnya.
Adian pun mengaku, PDIP akan tetap mempertahankan sikap kritisnya terhadap kebijakan-kebijakan Prabowo sebagaimana yang disuarakan sepanjang masa kepemimpinan Jokowi. Apalagi, kata dia, gaji para pejabat negara berasal dari uang rakyat. Dengan begitu, dia menilai layak kebijakan yang tidak tepat untuk dikritisi.
"Kita ketika bersama-sama dengan Jokokwi, kita salah satu partai paling kritis terhadap Jokowi, ya PDIP. Kita tuh sikapnya tegas, baner-benar enggak, ya, dikritik," tegasnya.
"Gini, Presiden satu sisi kabinet, sisi lain. Tapi gaji kita bukan dari presiden, gaji kita dari rakyat. Di titik ketika rakyat nanya, 'di mana kamu berpihak?' Ya pada rakyat. Itu saja," tutupnya.
Sementara itu, Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, menyebut Prabowo akan mengumumkan susunan kabinetnya malam nanti. Adapun saat ini, jajarannya akan membicarakan hal teknis untuk mengumumkan susunan kabinet periode 2024-2029.
"Ya ini kita baru mau bicarakan teknis untuk pengumuman kabinet nanti malam. Pada siang ini kita akan ke istana untuk rencananya melepas Pak Jokowi yang akan bertolak ke Solo," ungkap Dasco usai pengambilan sumpah jabatan Prabowo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu, 20 Oktober 2024.
Tambah Kabinet, Tambah Anggaran
Diberitakan sebelumnya, Analis Komunikasi Politk, Hendri Satrio alias Hensat menilai, kabinet gemuk di era kepemimpinan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka jelas akan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Diketahui, Prabowo sendiri sebelumnya telah memanggil sebanyak 107 calon anggota kabinet. Adapun rinciannya, 49 calon menteri dan 58 calon wakil menteri dan calon kepala badan. Hensat menilai, APBN akan terbebani mengingat banyaknya anggota kabinet dengan beberapa kementerian yang dipecah.
“APBN kita pasti akan, walaupun tidak akan, misalnya Pak Prabowo mengatakan bahwa jangan kemudian mengambil uang dari APBN, tapi kabinet gemuk ini sudah jelas membebani negara,” kata Hensa dalam keterangannya kepada Kabarbursa.com, dikutip Kamis, 17 Oktober 2024.
“Bukan saja dari sisi nomenklatur belanja pegawai, tapi juga belanja infrastrukturnya, termasuk gedung dan lain-lain,” lanjutnya.
Founder Lembaga Survei KedaiKOPI itu pun menilai, kabinet Prabowo menjadi gemuk karena harus memenuhi keinginan orang-orang yang telah berjasa ikut membantu memenangkannya di Pilpres 2024 kemarin. Sehingga, kata Hensat, Prabowo pun harus merubah nomenklatur kementerian dan akhirnya membentuk kabinet yang berpotensi akan membebani negara.
“Itu sebuah fenomena yang harus kita terima, jadi ini mungkin adalah kemenangan elektoral pertama yang kemudian berpotensi membebani APBN,” jelasnya.
Di sisi lain, Hensat tak memungkiri bahwa kabinet yang akan menjalankan pemerintahan nantinya tak berbeda jauh dengan kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dia menilai, hal itu ditunjukkan dari 17 menteri era Jokowi yang dipanggil oleh Prabowo untuk mengisi kembali kursi di kabinet. Menurutnya, ini memperlihatkan bahwa Jokowi mewariskan banyaknya utang dan program-programnya kepada Prabowo.
“Menurut saya Pak Prabowo mungkin kalau dengan komposisi kabinet seperti yang kemarin kita lihat, maka akan meneruskan cara-cara rezim hutangnya Pak Jokowi itu untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan, program-program atau proyek-proyeknya,” kata Hensat.
Menurutnya, kecenderungan Prabowo saat ini untuk melakukan pelantikan. Setelahnya, kata Hensat, Prabowo baru akan melakukan gerakan politik yang menunjukkan dirinya sebagai pemimpin sesuai dengan harapan masyarakat.
Meski begitu, Hensat mengaku tetap optimis dan memberikan kesempatan kepada Prabowo untuk menjalankan pemerintah serta kabinetnya. “Saya katakan ya, memang kita harus memberikan kesempatan kepada Pak Prabowo untuk mengandalkan pemerintahannya dan memberikan kesempatan kepada Pak Prabowo memimpin kabinet,” pungkasnya.(*)