KABARBURSA.COM - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyatakan bahwa kuota program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) 2024 ditambah sebanyak 34.000 unit.
"Kuota FLPP untuk unit rumahnya dari 166.000 unit ditambah 34.000 unit. Dengan begitu tambahan anggarannya Rp4,3 triliun," kata Menteri Basuki di Jakarta, Rabu, 28 Agustus 2024.
Penambahan kuota ini, kata Basuki, karena masih banyak masyarakat yang meminati bantuan pembiayaan perumahan FLPP untuk tahun ini.
"Jadi yang tambahan 34.000 unit itu karena kuota FLPP 2024 sebanyak 166.000 unit sudah habis. Jadi memang peminatnya masih banyak, jadi ditambah 34.000, karena yang 166.000 habis," tuturnya.
Sebagai informasi, Pemerintah sebelumnya telah mengalokasikan dana bantuan pembiayaan FLPP sebesar Rp13,72 triliun tahun 2024 untuk 166.000 unit rumah.
Pemerintah, melalui Kementerian PUPR juga mengalokasikan dana Rp0,68 triliun untuk 166.000 unit Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM), dan dana peserta tabungan perumahan rakyat untuk Pembiayaan Tapera sebesar Rp0,83 triliun untuk 7.251 unit rumah.
Pada 2023, pemerintah telah menyalurkan Rp26,3 triliun dana FLPP untuk 229.000 unit rumah, Rp895 miliar untuk penyaluran 220.000 unit SBUM, Rp52 miliar untuk pembayaran 13.993 unit Bantuan Biaya Administrasi, dan Rp1,09 triliun dana peserta Tapera untuk penyaluran 7.020 unit pembiayaan Tapera.
FLPP merupakan salah satu program di sektor perumahan yang memungkinkan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) untuk dapat memiliki rumah dengan bunga yang lebih ringan, yaitu 5 persen fixed rate selama tenor berjalan.
Terkait dengan kuota rumah subsidi skema FLPP di 2025 akan menyesuaikan dengan program presiden terpilih Prabowo Subianto.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono tidak menyebutkan berapa kuota yang diajukan Kementerian PUPR untuk program tersebut di 2025. Hanya saja, dia mengatakan kuota di tahun berikutnya akan lebih tinggi bila dibandingkan 2024.
Respon REI
Dewan Pengurus Pusat Persatuan Realestat Indonesia (REI) mengapresiasi langkah pemerintah yang telah menambah kuota pembiayaan rumah subsidi atau FLPP 2024 menjadi 220.000 unit.
Ketua Umum REI, Joko Suranto menjelaskan bahwa komitmen pemerintah menambah kuota FLPP ini dipercaya akan mendorong daya beli masyarakat untuk memiliki hunian.
"Kita pasti mensyukuri dan terima kasih atas apa yang telah diputuskan. Ini, otomatis akan ada percepatan," tuturnya.
Meskipun begitu, lanjut Joko, penambahan kuota FLPP yang direalisasikan pemerintah ini masih berada di bawah usulan yang diajukan oleh REI agar dapat mencapai 225.000 unit.
Dengan demikian, REI memproyeksi tambahan kuota yang disediakan akan terserap sepenuhnya pada November 2024.
Berdasarkan rincian Joko, rata-rata serapan FLPP per bulan mencapai 16.000 unit. Mengacu pada asumsi tersebut, tambahan kuota FLPP sebanyak 34.000 yang diguyurkan pemerintah ini akan habis dalam dua bulan saja.
"Jadi setidaknya di 34.000 itu bisa bertahan sampai bulan November 2024. Karena untuk Januari 2025 sudah ada anggaran baru, semoga itu tidak terlalu lama. Kalau misalkan, di akhir November tambahan FLPP habis. Berarti, hanya satu bulan itu kosongnya,” pungkasnya.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Institut for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad mengungkap program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) diperkirakan akan memberikan dampak signifikan pada berbagai sektor ekonomi, terutama di sektor konstruksi. Ia menjelaskan bahwa pengembangan FLPP akan mempengaruhi sejumlah sektor secara luas.
"ketika FLPP dibangun maka sektor-sektor yang terpengaruh apa saja, tentu saja sektor konstruksi, kemudian sektor perdagangan, karena juga terkait dengan bahan baku daripada pembangun perumahan tersebut," kata Tauhid kepada Kabar Bursa di Jakarta, Kamis, 29 Agustus 2024.
Ia menambahkan, sektor konstruksi secara langsung terlibat dalam pembangunan perumahan, sementara sektor perdagangan terhubung melalui penyediaan bahan baku. Industri bahan bangunan juga akan mendapatkan dorongan karena meningkatnya permintaan.
Lebih lanjut, Tauhid menjelaskan, bahwa sektor jasa keuangan juga akan terkena dampak karena FLPP memfasilitasi peminjaman atau kredit dalam sektor perumahan.
"Sektor jasa keuangan memainkan peran penting dalam mendukung pembiayaan melalui kredit, yang mempengaruhi keseluruhan ekonomi. Dengan adanya FLPP, kita mengharapkan adanya dorongan positif bagi sektor-sektor tersebut," jelasnya.
Namun, Budi juga menambahkan, bahwa pengaruh konkret dari FLPP masih perlu dihitung secara mendalam. "Kami belum menghitung secara pasti berapa besar dampak ekonomi dari alokasi FLPP, seperti berapa triliun yang dikucurkan dan bagaimana pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi. Jika tren menunjukkan hasil yang positif, ini akan menjadi hal yang sangat baik," kata Tauhid.
Sementara itu, Tauhid mengungkapkan keyakinannya bahwa dampak positif dari FLPP akan memberikan kontribusi besar bagi pertumbuhan ekonomi nasional dan memperkuat sektor-sektor terkait.
"Jadi kalau misalnya katakanlah FLPP dikucurkan persekian triliun, multipiris, berapa besar kepertumbuhan, nah itu yang saya kira kalau trend katakanlah ternyata positif," imbuhnya.
Akan Kurangi Angka Kemiskinan?
Tauhid juga mengatakan upaya pemerintah melalui program perumahan tersebut berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Terdapat dua alasan dalam penilaiannya ini.
Yang pertama, kata Tauhid, adalah FLPP dapat berkontribusi terhadap pengurangan angka kemiskinan Tanah Air. Berikutnya ialah, program tersebut mampu melibatkan tenaga kerja dan sumber daya setempat sehingga berperan terhadap pengurangan pengangguran.
"Jadi pekerjanya jangan pindah dari satu wilayah ke wilayah, tapi melibatkan masyarakat. Itu akan sangat signifikan. Kan lumayan, satu daerah misalnya berapa unit terbangun, pekerja-pekerjanya ada di masyarakat lokal," kata Tauhid
Pekerjaan yang disediakan untuk masyarakat lokal, jelas Tauhid, diharapkan dapat mengurangi angka kemiskinan di daerah tersebut, meskipun dampaknya mungkin tidak langsung terasa. Selain itu, tambah dia, penggunaan material dan penyediaan masukan yang bersumber dari tingkat lokal juga dianggap sebagai langkah penting.
Lebih lanjut, dengan melibatkan pelaku usaha lokal dalam proses penyediaan bahan bangunan dan masukan lainnya, program perumahan oleh pemerintah ini berpotensi memberdayakan ekonomi lokal dan meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proyek perumahan.
"Saya kira sisi itu yang paling kuat, dengan pelibatan tenaga kerja lokal. Yang kedua adalah kalau penyediaan material, penyediaan masukan dan sebagainya berada pada tingkat lokal," jelasnya.
Namun, Tauhid menekankan, bahwa pengaruh nyata terhadap pengurangan kemiskinan harus diukur dengan data yang akurat. Fokus utama tetap pada pelibatan tenaga kerja lokal dan penggunaan sumber daya dari daerah setempat sebagai cara yang lebih efektif untuk mengatasi kemiskinan melalui sektor konstruksi dan properti.
"Dampaknya peran kemiskinan tentu saja harus dihitung datanya, tapi jalurnya kemungkinan adalah melalui pelibatan tenaga kerja, ataupun penggunaan material kembali ke laku dari sumber daya lokal," tukas Tauhid. (*)