KABARBURSA.COM - Pemerintah menetapkan target ambisius dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk 2025 dengan angka mencapai Rp300 triliun, naik dari Rp280 triliun pada 2024. Kebijakan ini disambut positif oleh berbagai pihak, termasuk anggota Komisi VI DPR RI, Nasim Khan.
Nasim menilai langkah tersebut berpotensi mendorong sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk meningkatkan produksinya. “Sektor UMKM akan kian terbantu sehingga mampu berkontribusi lebih besar dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional,” kata Nasim di Jakarta, Jumat 27 Desember 2024.
Nasim menjelaskan capaian penyaluran KUR ini menjadi salah satu bukti penting bahwa sektor UMKM terus menunjukkan perkembangan positif. Berdasarkan data dari Kemenko Perekonomian hingga Desember 2024, realisasi penyaluran ini telah melampaui target yang ditetapkan.
"Total KUR yang tersalurkan mencapai Rp280,28 dan menjangkau 4,92 juta debitur," kata politikus Partai Kebangkitan Bangsa ini.
Tahun depan, Nasim meminta pemerintah dapat menyetujui penyaluran KUR untuk pembelian alat dan mesin pertanian (Alsintan) guna mendukung keberhasilan program ketahanan pangan. Langkah ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat ketahanan pangan di Indonesia.
Selain itu, ia meminta agar pemerintah menyetujui untuk meningkatkan dukungan pembiayaan bagi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI). “Ini upaya agar KUR semakin mudah diakses oleh semua kalangan,” katanya.
Penyediaan KUR untuk calon pekerja migran akan memberikan dampak besar bagi perlindungan dan peningkatan kemampuan pekerja. Dengan adanya KUR, calon pekerja bisa mengurus surat secara resmi dan bisa menggunakan dana kredit untuk meningkatkan skill mereka.
“KUR bagi calon pekerja migran ini dapat membantu kesejahteraan ekonomi dan juga membantu mengurangi resiko peminjaman ke pihak ilegal atau informal yang beresiko tinggi bagi pekerja migran,” jelas Nasim.
Legislator dari Daerah Pemilihan Jawa Timur III ini mengatakan program KUR wajib dikawal. Optimalisasi penggunaan KUR menurutnya bisa menjadi salah satu instrumen ekonomi dalam mewujudkan Astacita Prabowo Subianto.
“KUR juga dapat menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan dan pemulihan ekonomi nasional,” katanya.
92 Persen dari BUMN, Swasta Delapan Persen
Kementerian Badan Usaha Milik Negara atau BUMN mengklaim 92 persen penyaluran KUR berasal dari perbankan milik negara. Dia menyebut perbankan BUMN telah menyalurkan sebanyak Rp1.088 triliun KUR sepanjang 2020-2023.
Hal itu diungkap Menteri BUMN, Erick Thohir dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 4 November 2024. Sementara KUR yang disalurkan perbankan swasta, kata dia, hanya sebesar 8 persen sisanya.
“Kita bisa lihat bagaimana 92 persen pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dilakukan oleh bank-bank BUMN dengan nilai hampir Rp1.088 triliun. Sedangkan 8 persen sisanya dilakukan oleh bank swasta dan lainnya,” ungkap Erick.
Di sisi lain, Erick juga mengaku baru menggelar rapat bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan para Kementerian teknis di bawahnya beberapa waktu lalu. Dia mengatakan pertemuan itu dilakukan untuk membahas realisasi program hapus buku dan hapus tagih perbankan dan lembaga keuangan non-perbankan.
“Ini bagian progres bagaimana kita memastikan stimulus atau kegiatan ekonomi bisa berputar lagi kepada tentu kredit-kredit yang sudah lewat dua tahun, atau lima tahun, atau 10 tahun,” ungkapnya.
Kendati demikian, Erick mengaku masih mengkaji jangka waktu penghapusan kredit perbankan. Dia mengusulkan penghapusan kredit perlu dikaji berdasarkan rekam jejak kredit nasabah. Penghapusan idealnya berlaku pada kredit lima tahun. “Tidak dua tahun, karena kalau dua tahun terlalu cepat,” ujarnya.
“Nanti keputusannya tentu ada di atas dan di situ kalau kita lihat angkanya kurang lebih di Rp100 juta, sehingga nanti kurang lebih yang ada di Himbara (Himpunan Bank Milik Negara) itu nilainya Rp8,7 triliun,” sambungnya.
Memutihkan Utang 6 Juta Pelaku UMKM
Erick mengatakan stimulus itu bertujuan untuk mendorong daya beli masyarakat dan geliat ekonomi UMKM. Pasalnya saat ini, kata Erick, kedua indikator pembangunan ekonomi tersebut berada dalam kondisi yang kurang baik.
“Ini saya rasa bagian stimulus yang kita dorong. Apalagi kita tahu memang daya beli dari masyarakat dan UMKM pada saat ini sedang terpukul. Nah ini salah satu kemarin rapat yang kita lakukan bersama Menko,” katanya.
Prabowo sebelumnya berencana menghapus atau memutihkan utang enam juta pelaku usaha menengah, kecil, dan mikro (UMKM). Rencana ini akan segera diaplikasikan dalam sebuah Peraturan Presiden (Perpres) yang akan segera diterbitkan.