KABARBURSA.COM - Pemerintah diminta untuk segera melakukan antisipasi terhadap dampak cuaca ekstrem yang melanda sejumlah sentra produksi pangan di Indonesia.
Keamanan pasokan pangan pada kuartal I-2025 perlu dijaga dengan hati-hati, mengingat potensi ancaman dari fenomena La Niña yang diprediksi berlangsung hingga April 2025.
Pengamat Pertanian dari Center of Reform on Economic (Core) Indonesia Eliza Mardian mengatakan bahwa cuaca ekstrem dapat berdampak langsung pada produksi dan distribusi pangan.
Ia menekankan bahwa fenomena La Niña, yang diperkirakan menyebabkan peningkatan curah hujan, berpotensi mengganggu masa panen raya padi pada awal tahun 2025.
Menurut Eliza, dalam kondisi hujan lebat, harga beberapa komoditas seperti cabai dan bawang merah dapat melonjak, terutama akibat gagal panen. Hal ini menunjukkan pentingnya langkah antisipasi dari pemerintah untuk memastikan kelancaran pasokan pangan pada awal tahun depan.
“Pemerintah perlu segera mengambil langkah untuk memastikan pasokan pangan tetap aman, baik di awal tahun 2025 maupun sepanjang kuartal I/2025,” kata Eliza, Minggu, 22 Desember 2024.
Untuk diketahui, La Niña adalah fenomena iklim yang ditandai dengan penurunan suhu permukaan laut di bagian tengah dan timur Samudra Pasifik tropis.
Fenomena ini dapat menyebabkan peningkatan curah hujan di beberapa wilayah tropis, namun di tempat lain justru berisiko menimbulkan kekeringan.
Selain mengganggu produksi, cuaca ekstrem yang disebabkan oleh La Niña juga dapat menghambat distribusi pangan. Kondisi ini menyebabkan biaya transportasi meningkat dan pada gilirannya berpotensi menambah harga pangan di pasar.
Lanjut Eliza, dampak cuaca ekstrem terhadap produksi pangan cukup signifikan, terutama karena keterbatasan teknologi dan inovasi yang dimiliki petani dalam menghadapi perubahan iklim.
Selain itu, masalah ini diperburuk dengan buruknya infrastruktur irigasi dan pengelolaan daerah aliran sungai (DAS) yang tidak optimal.
“Akar masalahnya sangat kompleks dan saling terkait. Di hulu, penebangan liar dan alih fungsi lahan semakin merusak kawasan resapan air,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa kondisi ini dapat memperburuk masalah gagal tanam dan gagal panen yang sudah menjadi momok bagi para petani.
Menurut Eliza, penurunan produktivitas pangan akibat cuaca ekstrem dapat menyebabkan gangguan pasokan, kenaikan harga pangan, dan ketergantungan yang lebih tinggi pada impor. Padahal, pemerintah bertekad untuk mengurangi ketergantungan pada impor pangan.
Pemerintah Indonesia berencana untuk menghentikan impor beberapa komoditas seperti beras konsumsi, jagung pakan ternak, dan gula konsumsi pada tahun 2025. Untuk itu, meningkatkan produksi pangan dalam negeri menjadi prioritas yang harus segera diatasi.
Lalu, Eliza menyarankan agar Indonesia mengambil langkah-langkah terobosan untuk menghadapi cuaca ekstrem yang semakin sering terjadi. Salah satu langkah penting adalah rehabilitasi infrastruktur irigasi yang harus dilakukan secara masif.
Ia juga menekankan pentingnya reformasi tata kelola air yang lebih transparan dan terintegrasi.
Selain itu, Eliza mengusulkan perlunya dukungan fiskal yang memadai untuk revitalisasi dan pembangunan sistem irigasi yang lebih efisien.
Para penyuluh pertanian juga harus dilibatkan lebih aktif untuk memberikan bimbingan teknis kepada petani dalam menghadapi dampak cuaca ekstrem.
“Koordinasi yang solid antar berbagai pemangku kepentingan juga sangat dibutuhkan, terutama dalam upaya mitigasi dampak cuaca ekstrem. Selain itu, penting untuk mendorong pengembangan dan penerapan varietas tanaman yang tahan terhadap kondisi ekstrem,” ucapnya.
Kata Eliza, penggunaan varietas tanaman yang tahan terhadap kekeringan atau genangan air bisa menjadi solusi untuk mengurangi risiko gagal panen yang disebabkan oleh cuaca ekstrem.
“Selain itu, riset terkait varietas tanaman yang lebih tahan terhadap kondisi iklim ekstrem harus didorong untuk mendukung ketahanan pangan di masa depan,” pungkas Eliza.
Prabowo Teken Perpres Swasembada Pangan
Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan segera menandatangani empat Peraturan Presiden (Perpres) yang bertujuan untuk mempercepat pencapaian target swasembada pangan di Indonesia.
Keempat Perpres tersebut mencakup sejumlah kebijakan strategis terkait sektor pertanian, termasuk pengelolaan irigasi, penyaluran pupuk subsidi, dan peran penyuluh pertanian lapangan (PPL).
Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menjelaskan bahwa selain tiga Perpres yang sudah disebutkan, ada satu Perpres lainnya yang belum dapat diungkapkan secara rinci.
“Rencana ada empat Perpres, irigasi, pupuk, PPL, satu lagi masih rahasia,” kata Amran di Kantor Kementerian Pertanian, Ragunan, Jakarta Selatan, Jumat, 13 Desember 2024.
Menurut Amran, Perpres tersebut akan segera ditandatangani oleh Presiden Prabowo.
“Doakan saja, sebentar lagi, semoga Perpres tersebut bisa segera ditandatangani,” ujar Amran.
Sebelumnya, Mentan Amran juga mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo telah memberikan instruksi untuk segera menyelesaikan draf Perpres mengenai pembangunan irigasi.
Draf tersebut telah diperintahkan untuk disampaikan pada malam 11 Desember 2024, dan Amran optimistis bahwa Perpres itu akan ditandatangani dalam waktu dekat.
“Insya Allah, hari ini atau paling lambat besok, Perpres mengenai perbaikan irigasi tersier, primer, dan sekunder akan ditandatangani,” jelasnya pada rapat koordinasi swasembada pangan di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta, Kamis, 12 Desember 2024.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan bahwa pemerintah telah menyepakati sejumlah langkah untuk mempercepat penyaluran pupuk subsidi kepada petani. Kebijakan ini akan dituangkan dalam Perpres yang baru. Menurut Zulkifli, perubahan dalam regulasi tersebut akan membuat proses penyaluran pupuk lebih efisien dan cepat.
“Penyaluran pupuk bersubsidi kini menjadi lebih singkat, dan kebijakan ini sudah disetujui dalam rapat terbatas dengan Presiden. Kami sudah ketok palu, meskipun administrasinya mungkin belum selesai, tetapi aturan ini sudah berlaku,” jelas Zulhas dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Jakarta, Kamis, 12 Desember 2024. (*)