KABARBURSA.COM - Penutupan ladang minyak di Libya semakin meluas pada Rabu, 28 Agustus 2024, dengan produksi di ladang Sarir hampir sepenuhnya terhenti. Begitu disampaikan dua insinyur lapangan kepada Reuters.
Situasi ini terjadi di tengah perselisihan politik mengenai kendali atas bank sentral dan pendapatan minyak. Otoritas di wilayah Timur Libya, tempat sebagian besar ladang minyak berada. pada akhirnya, otoritas mengumumkan pada Senin, 26 Agustus 2024, bahwa semua produksi dan ekspor minyak akan dihentikan. Sebelum pengurangan produksi, ladang Sarir menghasilkan sekitar 209.000 barel per hari (bpd), kata para insinyur.
Keadaan force majeure juga diumumkan untuk ekspor di ladang minyak Sharara yang memiliki kapasitas produksi 300.000 bpd. Selain itu, pekan ini Reuters melaporkan adanya gangguan di ladang El Feel, Amal, Nafoora, dan Abu Attifel.
Pada Juli kemarin, Libya, yang merupakan anggota OPEC, memproduksi sekitar 1,18 juta barel minyak per hari. Langkah untuk menghentikan produksi ini merupakan tanggapan atas pemecatan kepala Bank Sentral Libya (CBL) Sadiq al-Kabir oleh Dewan Kepresidenan yang berbasis di Tripoli, yang memicu mobilisasi oleh faksi-faksi bersenjata yang bersaing.
Perdana Menteri Abdulhamid al-Dbeibah, yang diangkat melalui proses yang didukung PBB pada tahun 2021 dan memimpin Pemerintah Persatuan Nasional di Tripoli, menyatakan bahwa ladang minyak tidak boleh dibiarkan ditutup "tanpa alasan yang jelas."
Pada Selasa, 27 Agustus 2024, Jenderal Komando Afrika AS Michael Langley dan Kuasa Usaha Jeremy Berndt bertemu dengan Khalifa Haftar, kepala Tentara Nasional Libya yang mengendalikan wilayah timur dan selatan negara tersebut. Amerika Serikat mendesak semua pihak di Libya untuk terlibat dalam dialog konstruktif dengan dukungan dari Misi Dukungan PBB di Libya dan komunitas internasional, menurut pernyataan Kedutaan Besar AS di Libya di media sosial X.
Harga minyak Brent turun 1,2 persen menjadi USD78,35 per barel pada 10:39 GMT karena kekhawatiran tentang permintaan dari China dan risiko perlambatan ekonomi yang lebih luas mengalahkan kekhawatiran tentang potensi kehilangan pasokan dari Libya dan lokasi lainnya.
Indonesia Stop Impor Minyak Libia
Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan bahwa Indonesia saat ini tidak melakukan impor minyak mentah dari Libya. Oleh karena itu, keputusan pemerintah Libya timur untuk menutup produksi dan ekspor minyak mentahnya diprediksi tidak akan berdampak signifikan pada pasokan minyak mentah di Indonesia.
Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM, Dadan Kusdiana, menjelaskan kepada RMOL pada Rabu, 28 Agustus 2024, bahwa saat ini Indonesia tidak mengimpor minyak mentah dari Libya.
"Pertamina dahulu memiliki aset di Libya, tetapi operasinya berhenti akibat konflik di negara tersebut," kata Dadan.
Selain itu, perusahaan energi swasta terbesar di Indonesia, PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC), juga baru-baru ini melepas asetnya di Libya akibat konflik politik berkepanjangan di negara tersebut.
"Medco juga baru-baru ini melakukan divestasi dari aset migas di Libya," tambahnya.
Meskipun Indonesia tidak terpengaruh langsung, Dadan mencatat bahwa konflik antara dua pemerintahan di Libya dapat menyebabkan kenaikan harga minyak mentah dunia.
"Hal ini dapat mempengaruhi peningkatan penerimaan negara dari penjualan minyak dan juga meningkatkan biaya penyediaan minyak karena sebagian crude masih diimpor," jelasnya.
Dadan juga mengungkapkan bahwa harga minyak mentah Indonesia (Indonesia Crude Price/ICP) untuk Juli 2024 berada pada level USD82 per barel, naik dari Juni yang sebesar USD79,3 per barel. ICP dalam asumsi makro untuk rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN) 2025 juga diusulkan sebesar USD82 per barel.
Sebagai informasi tambahan, ladang minyak Libya memproduksi sekitar 1,2 juta barel per hari. Namun, pertikaian internal di Libya telah memaksa beberapa ladang minyak di negara tersebut untuk ditutup.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengumumkan bahwa Peraturan Presiden (Perpres) mengenai Mitra Instansi Pengelola (MIP)—sebuah skema pungutan untuk iuran batu bara—hanya menunggu persetujuan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sekretaris Jenderal ESDM, Dadan Kusdiana, mengonfirmasi bahwa semua kementerian terkait telah memberikan paraf pada draf perpres tersebut.
“Memang, perpresnya belum ditandatangani. Namun, semua menteri telah memberikan paraf mereka,” jelas Dadan saat ditemui di kantornya di Jakarta Pusat pada Jumat, 23 Agustus 2024.
Perpres MIP batu bara diharapkan dapat selesai sebelum masa jabatan Jokowi berakhir pada 20 Oktober 2024. Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batu Bara ESDM, Julian Ambassadur Shiddiq, menambahkan bahwa perpres ini saat ini dalam tahap finalisasi.(*)