Libur Panjang, Merak Macet, Gapasdap: Dermaga Kurang, Kapal Berlebih

KABARBURSA.COM - Ketua Umum Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (Gapasdap) Khoiri Soetomo, menilai keberhasilan 10 tahun pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) adalah menciptakan progres dalam hal pembangunan infrastruktur di industri angkutan.

Meski demikian, Khoiri melihat keberhasilan itu tidak terjadi di bidang pembangunan infrastruktur dermaga untuk memfasilitasi angkutan penyeberangan. Karena, menurutnya, industri jasa angkutan penyeberangan memiliki fungsi vital dan tidak tergantikan. Ia menyayangkan jika pembangunan pelabuhan baru masih relatif minim, padahal pembangunan jalan tol lebih sulit ketimbang mendirikan sebuah dermaga yang dapat dilakukan dengan beragam metode.

Untuk menangani masalah keterbatasan infrastruktur dermaga, pihak Gapasdap menyampaikan keluhan terkait keterbatasan infrastruktur kepada pemerintah, baik kepada Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub), serta melalui media.

“Ini sudah sering saya sampaikan, tapi saya tidak tahu mengapa kok begitu banyak saluran yang buntu, tersumbat, sehingga tidak sampai ke Jokowi,” kata Khoiri ketika dihubungi KabarBursa, beberapa waktu lalu.

Keluhan-keluhan ini, lanjut Khoiri, juga telah diutarakan di berbagai forum resmi yang diselenggarakan pihak kementerian dan di berbagai seminar terkait angkutan jalan. Hasilnya tetap sama, buntu.

“Di sisi lain, infrastruktur jembatan memegang peran vital dalam hal menghubungkan seluruh wilayah Nusantara, khususnya di sektor industri penyeberangan di Tanah Air,” jelasnya.

Masalah Berulang

Kegagalan pemerintahan Jokowi dalam menyediakan infrastruktur pelabuhan dapat dilihat dari berulangnya masalah selama momen libur Hari Raya Idul Fitri, Natal dan Tahun Baru (Nataru), serta libur besar lainnya.

Menurutnya, pemerintah selalu mengkambinghitamkan operator penyedia jasa angkutan penyeberangan saat terjadi kemacetan di Pelabuhan Merak-Bakauheni dan Ketapang-Gilimanuk. Adapun masalah yang dituduhkan ke operator adalah kurang kapal, kapal terlalu kecil, hingga kapal kurang cepat.

Kesulitan Asosiasi Gapasdap saat ini adalah memberikan pemahaman bahwa tidak terjadi kekurangan armada, atau tidak terjadi kekurangan sarana karena yang sedang terjadi saat ini adalah kekurangan infrastruktur, prasarana, atau dermaganya.

“Hari operasi kami dalam satu bulan itu hanya 12 hari, sisanya 18 hari itu menganggur. Itu karena terlalu banyaknya kapal dan kekurangan dermaga di Pelabuhan Merak,” ujarnya.

Dia menjabarkan, saat ini di Pelabuhan Merak terdapat 68 kapal dari yang sebelumnya 72 kapal dan empat kapal yang sebelumnya eksis. Namun kini armada-armada tersebut harus tersingkir karena aturan baru di PM 88 yang mengatur tentang kapasitas atau besaran GRP. Sementara jumlah dermaga yang dapat dioperasikan baru tujuh dermaga yang masing-masing berbeda kualitas, kapasitas, dan tidak apple to apple.

“Maka saya tadi katakan, hanya tujuh pasang dermaga secara jumlahnya satu. Nah, kalau kita bicara tujuh pasang dermaga, satu pasang dermaga itu idealnya hanya empat kapal. Maka, dari 68 itu yang bisa beroperasi setiap harinya hanya 28 kapal saja, karena ukurannya yang hanya 4 x 7. Sisanya, 68 dikurangin 28, itu masih ada 40 armada yang berhenti beroperasi menunggu giliran,” jelasnya.

Keterbatasan jam operasional ini akhirnya menjadi keluhan pengusaha angkutan penyeberangan karena harus terbebani biaya operasional yang terus berjalan.

Khoiri menjelaskan, perbedaan biaya angkutan darat dengan penyeberangan adalah dari segi operasional. Jika truk tidak dioperasikan, tidak akan menghabiskan biaya operasional. Namun, jika kapal tidak beroperasi, maka harus tetap terkena biaya operasional karena ada kru kapal yang selalu siaga.

Tidak Tergantung Ukuran Kapal

Khoiri menegaskan, permasalahan di pelabuhan bukan perkara besar kecil kapal tapi masalah keterbatasan dermaga. Menurutnya, pihak operator yang akan menyesuaikan diri secara otomatis bergantung pada tingkat kepadatan di dermaga.

Ia berharap, antara operator, asosiasi, dan pemerintah wajib berbagi tugas dan peran karena, ketika tersedia dermaga maka pihak operator akan menyesuaikan diri dengan menyediakan kapal yang ukurannya sesuai.

“Saya yakin dan sudah pasti kalau jumlah dermaga ini cukup, mencukupi kapasitasnya, mencukupi kualitasnya, maka dengan adanya anggota Gapasdap ini pasti akan menyesuaikan kapalnya dengan kecepatan yang kompetitif, dengan kapasitas yang juga menurut ekonominya pasti kompetitif,” ujarnya.

Sangat disayangkan jika kemudian ukuran kapal masih dianggap kurang dari segi dimensi dan kecepatan, tapi jika infrastruktur dermaga kurang akan tetap terjadi kemacetan ketika ada hari besar.

“Kalau jumlah infrastrukturnya itu tidak disesuaikan dengan jumlah saranannya, saya pikir sampai kapanpun ini tidak akan selesai. Di Pelabuhan Merak-Bakauheni yang menjadi lintasan utama setiap tahun akan terus terjadi kepadatan ketika momen lebaran. Meski kekurangan dermaga itu sampai dipinjamkan dari tempat lain tapi tetap tidak menyelesaikan masalah,” jelasnya.(*)