KABARBURSA.COM - Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan bahwa perannya sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional adalah membantu pemerintah dalam mendigitalisasi sistem perekonomian nasional agar lebih efisien. Pernyataan ini disampaikan setelah pelantikannya oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin.
"Bapak Presiden Prabowo meminta untuk membantu memperbaiki tata kelola, dan dengan digitalisasi saya kira itu akan membuat kita lebih efisien," ujar Luhut di kompleks Istana Kepresidenan.
Luhut berharap Dewan Ekonomi Nasional dapat berkontribusi dalam mendukung Sistem Informasi Mineral dan Batu Bara (Simbara) yang diusung oleh beberapa kementerian dan lembaga.
"Presiden Prabowo menargetkan e-catalog, Simbara nikel, Simbara untuk kelapa sawit, dan teknologi pemerintahan sebagai bagian dari target digitalisasi," tambah Luhut.
Ia juga menyebut bahwa digitalisasi sistem perekonomian nasional merupakan bagian dari program "quick win" yang diusung oleh Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Dewan Ekonomi Nasional menargetkan penyempurnaan sistem digitalisasi ekonomi dapat terlaksana dalam 1 hingga 2 tahun ke depan.
"E-catalog versi 6 akan segera dilanjutkan, dan ini akan membuat 85 persen lebih dari pengadaan pemerintah menjadi lebih baik," kata Luhut.
Bermitra Dengan Menko Perekonomian
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menjelaskan mengenai peran Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN). Airlangga menyebut bahwa Luhut, yang sudah hampir satu dekade menjadi rekan di kabinet, akan memimpin DEN dan komunikasi antara keduanya akan berjalan lancar.
"Terkait dengan Dewan Ekonomi Nasional yang akan dipimpin Luhut Binsar Pandjaitan, beliau sudah menjadi mitra kami di kabinet selama hampir satu dekade, jadi komunikasi lancar," kata Airlangga di Jakarta, Senin 21 Oktober 2024.
Airlangga juga menjelaskan bahwa tugas pokok dan fungsi setiap anggota kabinet telah dijabarkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Salah satu fokus Kemenko Perekonomian adalah menjaga daya beli masyarakat melalui program jangka menengah dan panjang. Selain itu, kementeriannya juga akan berfokus pada penugasan terkait kemaritiman dan investasi di sektor energi dan pariwisata.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengangkat Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional untuk periode 2024–2029, berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 139/P Tahun 2024 yang ditetapkan pada 20 Oktober 2024.
Jabatan Diemban Luhut
Presiden RI Prabowo Subianto resmi mengangkat Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional untuk Kabinet Merah Putih periode 2024–2029 dalam upacara pelantikan yang digelar di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin 21 Oktober 2024.
Pengangkatan ini berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 139/P Tahun 2024 yang ditetapkan pada 20 Oktober 2024.
Dalam pelantikan tersebut, Deputi Bidang Administrasi dan Aparatur Kementerian Sekretaris Negara, Nanik Purwanti, membacakan pernyataan resmi: “Dengan nama Tuhan Yang Maha Esa, Presiden RI Prabowo Subianto, terhitung sejak saat pelantikan mengangkat Jenderal TNI Purn. Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional.”
Sebelum menjabat sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi sejak 2019 di Kabinet Indonesia Maju. Ia juga pernah memegang posisi sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan pada periode 2015–2016.
Dalam perannya sebagai Menko Marves, Luhut terlibat dalam berbagai proyek strategis, termasuk pengembangan infrastruktur, pengelolaan lingkungan, pengembangan industri baterai kendaraan listrik, serta menjadi penghubung penting bagi investor asing. Ia juga memainkan peran kunci selama pandemi COVID-19 dalam mengendalikan penyebaran virus dan merekomendasikan solusi untuk pemerintahan Jokowi-Ma’ruf.
Luhut, yang dikenal sebagai tokoh berpengaruh di pemerintahan, diharapkan akan membawa kontribusi penting dalam memajukan ekonomi Indonesia selama masa jabatannya.
Stabil Pasca Krisis Moneter
Sebagai catatan sejarah, Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Indonesia pertama kali dibentuk pada era Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. DEN saat itu bertujuan untuk memulihkan ekonomi Indonesia yang belum stabil pasca krisis moneter yang berkepanjangan. Di bawah kepemimpinan Emil Salim sebagai ketua dan Subiyakto Tjakrawerdaya sebagai wakil, DEN fokus pada upaya memperkuat nilai tukar rupiah yang tengah terdepresiasi.
Sementara itu, di Amerika Serikat, Dewan Ekonomi Nasional (National Economic Council/NEC) didirikan pada tahun 1993 berdasarkan kutipan dari obamawhitehouse. NEC bertugas memberikan nasihat kepada Presiden AS mengenai kebijakan ekonomi domestik dan global. Dewan ini berada di bawah Kantor Pengembangan Kebijakan dan merupakan bagian dari Kantor Eksekutif Presiden.
NEC memiliki empat fungsi utama, yaitu mengoordinasikan kebijakan ekonomi domestik dan internasional, memberikan nasihat kebijakan kepada Presiden, memastikan bahwa program kebijakan sejalan dengan tujuan ekonomi Presiden, serta memantau pelaksanaan agenda kebijakan ekonomi. NEC terdiri dari kepala departemen dan lembaga terkait ekonomi, yang bekerja sama dengan Direktur NEC untuk memastikan pelaksanaan kebijakan ekonomi berjalan sesuai tujuan.(*)
Berita atau informasi yang Anda baca membahas emiten atau saham tertentu berdasarkan data yang tersedia dari keterbukaan informasi PT Bursa Efek Indonesia dan sumber lain yang dapat dipercaya. Konten ini tidak dimaksudkan sebagai ajakan untuk membeli atau menjual saham tertentu. Selalu lakukan riset mandiri dan konsultasikan keputusan investasi Anda dengan penasihat keuangan profesional. Pastikan Anda memahami risiko dari setiap keputusan investasi yang diambil.