KABARBURSA.COM - Program Makan Bergizi Gratis atau Makan Siang Bergizi yang dicanangkan oleh Presiden Terpilih 2024, Prabowo Subianto, menuai kritik dari kalangan anggota Dewan.
Program yang awalnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat ketahanan pangan ini, justru dinilai berpotensi lebih menguntungkan konglomerasi besar dibandingkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang seharusnya menjadi tulang punggung ekonomi kerakyatan.
Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), drh Slamet, dalam rapat kerja dengan Menteri Pertanian, menyampaikan kekhawatirannya terhadap pelaksanaan program ini. Ia menyoroti adanya persyaratan ketat dalam pengadaan bahan pangan untuk program tersebut, yang menurutnya sulit dipenuhi oleh peternak atau pengusaha kecil.
“Program ini sebenarnya sangat potensial untuk meningkatkan kesejahteraan petani kita. Namun, saya khawatir bahwa di lapangan, persyaratan yang ditetapkan justru tidak menghidupkan UMKM kita. Misalnya, dalam hal pengadaan daging ayam, persyaratannya sangat ketat dan hampir mustahil dipenuhi oleh peternak mandiri kita,” ujar Slamet dalam rapat yang digelar di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 26 Agustus 2024.
Slamet menilai, persyaratan tersebut akan membuka peluang besar bagi perusahaan-perusahaan integrator atau konglomerasi besar untuk mendominasi pengadaan bahan pangan dalam program ini. “Jika persyaratan ini tidak ditinjau ulang, maka yang paling diuntungkan dari program ini adalah integrator besar, bukan petani atau UMKM kita. Ini tentu sangat disayangkan,” tambahnya.
Lebih lanjut, Slamet mendesak Kementerian Pertanian untuk berkomunikasi lebih intensif dengan pihak-pihak terkait, agar implementasi program ini benar-benar memberikan dampak positif bagi petani dan pelaku UMKM. “Kementerian Pertanian harus memastikan bahwa program ini bisa memberikan efek positif terhadap kesejahteraan para petani kita. Jika tidak, maka tujuan dari program ini tidak akan tercapai,” tegasnya.
Slamet pun mengingatkan program yang awalnya bagus ini bisa berubah menjadi kontraproduktif jika tidak dikawal dengan baik. Ia menegaskan tanpa pengawasan dan kebijakan yang berpihak pada UMKM, program Makan Bergizi Gratis ini hanya akan menjadi ladang keuntungan bagi para konglomerat.
"Jangan sampai yang diuntungkan dari program ini justru adalah para pemain besar yang sudah mapan, sementara petani kecil dan UMKM justru tersingkir. Ini bukan tujuan awal dari program yang diusung oleh Presiden Terpilih," kritik Slamet.
Selain itu, Slamet juga menekankan pentingnya perhatian terhadap proses distribusi bantuan dalam program ini. Ia menilai, jika distribusi dan pengawasan tidak dilakukan secara ketat, ada potensi terjadinya penyalahgunaan yang merugikan petani kecil.
“Saya berharap, pemerintah ke depan bisa lebih bijak dalam menentukan kebijakan yang berkaitan dengan program-program besar seperti ini. Kita harus memastikan bahwa setiap program yang diluncurkan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama yang paling membutuhkan,” tuturnya.
Slamet meminta Kementerian Pertanian untuk melibatkan lebih banyak UMKM dalam program ini dan mengkaji ulang persyaratan yang ada agar lebih realistis dan dapat dipenuhi oleh petani dan pelaku usaha kecil. “Program ini bisa menjadi katalisator peningkatan kesejahteraan petani dan UMKM jika dikelola dengan benar. Mari kita kawal bersama-sama agar tujuannya tercapai dan tidak hanya menguntungkan segelintir pihak,” pungkasnya.
Di sisi lain, Slamet juga menyoroti berbagai tantangan yang mungkin dihadapi dalam implementasi program Makan Bergizi Gratis di lapangan. Salah satunya adalah masalah aksesibilitas bagi UMKM di daerah-daerah terpencil yang mungkin kesulitan memenuhi persyaratan administratif dan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah.
"UMKM di daerah sering kali terkendala masalah akses, baik akses informasi maupun akses untuk memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Ini yang harus menjadi perhatian khusus agar program ini tidak justru memperlebar kesenjangan antara usaha besar dan kecil," jelas Slamet.
Ia juga menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam mengawal pelaksanaan program ini, agar benar-benar menyentuh masyarakat di tingkat akar rumput. "Pemerintah daerah harus dilibatkan secara aktif, karena merekalah yang paling tahu kondisi lapangan dan siapa yang benar-benar membutuhkan bantuan ini," tambahnya.
Meski mengkritisi program tersebut, Slamet menyatakan dirinya mendukung penuh tujuan dari program Makan Bergizi Gratis. Namun, ia berharap agar program ini bisa lebih disesuaikan dengan kondisi nyata di lapangan dan benar-benar memberikan manfaat kepada yang membutuhkan.
“Kita semua tentu mendukung program yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Namun, implementasinya harus benar-benar tepat sasaran. Saya berharap pemerintah bisa mendengarkan masukan dari berbagai pihak agar program ini bisa berjalan dengan baik dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat, terutama petani dan UMKM,” tutupnya.
Tambah Anggaran
Dalam rapat yang sama, Menteri Pertanian Amran Sulaiman menegaskan perlunya tambahan anggaran untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional. Amran menyebutkan bahwa Kementerian Pertanian mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp68 triliun untuk tahun 2025. Anggaran ini akan dialokasikan untuk berbagai program, termasuk cetak sawah seluas 1 juta hektare, optimalisasi lahan 600 ribu hektare, intensifikasi dan modernisasi pertanian, serta penyediaan susu gratis.
“Untuk meningkatkan gizi masyarakat, salah satu yang kita usulkan adalah penyediaan susu gratis. Kami memerlukan anggaran yang memadai dan koordinasi yang baik dengan pihak terkait untuk memastikan distribusi susu ini berjalan efektif dan efisien,” ujar Amran.
Amran mengungkapkan pagu anggaran Kementerian Pertanian tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp7,91 triliun, dengan rincian untuk berbagai program seperti Ketersediaan Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas, Nilai Tambahan Daya Saing Industri, dan Dukungan Manajemen. Namun, dia menekankan bahwa anggaran ini masih sangat terbatas dan perlu dukungan lebih dari Komisi IV DPR RI agar dapat meningkat.