KABARBURSA.COM - Menteri Perumahan dan Permukiman, Maruarar Sirait, mengeluhkan minimnya anggaran yang diberikan untuk mencapai target program Presiden Prabowo Subianto, yaitu membangun 3 juta rumah. Kementerian Perumahan dan Permukiman merupakan lembaga teknis hasil pemekaran dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Kementerian PUPR sebelumnya memperoleh pagu sebesar Rp116,23 triliun sesuai persetujuan Komisi V DPR dalam Rapat Kerja, Rabu, 11 September 2024, lalu. Sementara itu, anggaran Kementerian Perumahan dan Permukiman saat ini hanya sebesar Rp5 triliun.
Maruarar mengungkapkan, hingga kini pemerintah melalui Direktorat Jenderal Perumahan di kementeriannya baru berhasil membangun 34.000 unit rumah dari target 145.000 unit untuk tahun 2024. Ia pun menyoroti minimnya anggaran sebagai kendala utama. “Anggarannya Rp14 triliun (2024), bayangkan ini kita tahun ini targetnya hanya 145.000 (unit) per hari ini baru tercapai 34.000,” kata Maruarar dalam rapat perdana bersama Komisi V di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 29 Oktober 2024.
Sementara saat ini, kata Maruarar, Kementerian Perumahan dan Permukiman Indonesia menerima anggaran Rp5 triliun di tahun 2025 dengan target pembangunan 3 juta rumah. Menurutnya, tantangan kementerian yang dipimpin lebih besar hingga 25 kali lipat dibanding tahun ini. “Kalau data ini benar, berarti kita mesti kerja bayangkan 25 kali lipat untuk mencapai 3 juta,” ucapnya.
“Anggaran kami dari Rp14 triliun jadi Rp5 triliun, mesti bangun 3 juta rumah. Tolong juga kritisi apakah betul anggaran ini? Karena mungkin sebagian bapak/ibu (anggota DPR RI) yang bikin anggaran ini bersama kementerian sebelum saya,” katanya.
Maruarar pun mempertanyakan kelayakan anggaran yang diterimanya kepada DPR RI. Dia juga mengaku akan terbuka secara anggaran kepada DPR RI tentang kelayakan anggaran demi memenuhi target pembangunan 3 juta rumah.
Buat Kesepakatan dengan Perusahaan Semen
Maruarar mengatakan untuk kebutuhan semen dalam pembangunan 3 juta rumah, diperlukan anggaran hingga belasan triliun. Jika tercapai kesepakatan dengan produsen semen, kata dia, harga yang ditetapkan dapat lebih terjangkau sehingga biaya material akan berkurang dan berdampak pada harga jual yang lebih murah bagi masyarakat.
Meski begitu, Maruarar mempertanyakan langkah ini kepada DPR RI. Ia menilai upaya tersebut menjadi langkah utama dalam efisiensi anggaran negara yang dapat memengaruhi harga rumah. Maruarar juga menegaskan ada ratusan bahan material properti untuk rumah yang jika bisa dikelola bersama, akan menghasilkan penghematan signifikan.
Ia pun meminta persetujuan DPR untuk menjalankan kebijakan ini demi mengamankan anggaran negara. "Supaya harga rumah turun dan uangnya bisa jadinya pembeli rakyat bisa membeli rumah dengan harga lebih murah,” katanya.
Tiga Juta di Desa dan Kota
Prabowo sebelumnya merencanakan pembangunan tiga juta rumah di wilayah desa dan kota dalam lima tahun ke depan. Program ini tidak hanya berfokus pada pembangunan rumah baru, tetapi juga mencakup renovasi rumah tidak layak huni (RTLH) untuk masyarakat berpenghasilan rendah.
Ketua Satuan Tugas Perumahan Presiden terpilih Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo, mengatakan tujuan program ini adalah membantu rakyat yang belum memiliki rumah atau tinggal di tempat yang tidak layak. Ia menjelaskan bahwa pemerintah ingin menyediakan pembiayaan bagi masyarakat yang belum memiliki rumah atau memiliki rumah yang kondisinya kurang memadai.
Pemerintahan Prabowo juga berencana mendukung petani dan nelayan melalui kredit berbiaya rendah untuk renovasi RTLH. Targetnya adalah membangun atau merenovasi antara 20 hingga 30 rumah di setiap daerah setiap tahunnya.
Dengan target pembangunan atau renovasi sekitar 70.000 rumah per tahun, program ini diperkirakan bisa mencapai antara 1,5 hingga 2,25 juta rumah dalam lima tahun. Hashim menjelaskan bahwa program ini muncul dari data yang menunjukkan adanya 10,7 juta keluarga yang belum memiliki rumah dan 27 juta keluarga yang tinggal di rumah tidak layak huni. Totalnya, terdapat sekitar 37 juta keluarga yang masih menunggu untuk dapat tinggal di rumah layak.
Disarankan Gunakan PLTS Atap
Dengan minimnya anggaran yang tersedia, Kementerian Perumahan dan Permukiman menghadapi tantangan besar dalam mencapai target pembangunan 3 juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Kebutuhan anggaran yang signifikan dan keterbatasan sumber daya membuat kementerian ini harus mencari solusi inovatif untuk memastikan proyek dapat berjalan lancar dan tepat sasaran. Salah satu usulan yang muncul adalah pemanfaatan energi terbarukan untuk mengurangi beban operasional dan biaya jangka panjang.
Direktur Eksekutif Institute Essential for Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa, menyarankan agar program pembangunan rumah tersebut dilengkapi dengan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap, khususnya pada rumah-rumah landed house yang akan dibangun. “Kami mengusulkan bahwa rumah-rumah baru yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat bisa dilengkapi dengan PLTS Atap,” kata Fabby.
Fabby menilai, pemanfaatan PLTS Atap di tiap-tiap rumah mampu memenuhi kebutuhan listrik harian. 1 juta rumah, kata dia, akan menghasilkan 1 kilowatt peak (kWp) bagi pemilik rumah dengan kategori kelas menengah ke bawah.
“Kita bayangkan kalau ada 1 juta rumah dan kemudian ada 1 kilowatt peak saja PLTS Atap yang bisa memenuhi kebutuhan listrik harian dari, katakan kalau ini rumah bagi masyarakat golongan berpendapatan menengah ke bawah,” jelasnya.
Artinya, tutur Fabby, dalam satu tahun program bangun rumah Prabowo mampu menghasilkan 1 gigawatt listrik dari energi surya. Dalam lima tahun, 5 gigawatt dengan dampak positif membuka lapangan kerja baru. “Kita bisa bayangkan dampak yang bisa diciptakan dari penyerapan tenaga kerja dan juga produk yang harusnya diproduksi dalam negeri,” katanya.(*)