Melihat Proyek Infrastruktur RI dalam 10 Tahun Kepemimpinan Jokowi

KABARBURSA.COM - Memasuki akhir masa jabatannya di periode kedua, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memimpin Indonesia selama 10 tahun. Dengan begitu, kini saatnya melihat kembali pencapaian-pencapaian yang telah diraih sepanjang dekade tersebut.

Salah satu hal yang paling mencolok dari kepemimpinan Jokowi adalah komitmennya terhadap pembangunan infrastruktur yang diharapkan mampu mengubah wajah perekonomian Indonesia, terutama dalam hal konektivitas dan efisiensi biaya logistik.

Jokowi kerap memposisikan infrastruktur sebagai program unggulan yang selalu digaungkan. Pembangunan infrastruktur tidak hanya disebut sebagai solusi untuk efisiensi biaya logistik, tetapi juga sebagai upaya untuk menghubungkan wilayah-wilayah yang selama ini terpinggirkan. Namun, apakah pembangunan ini benar-benar mengatasi kesenjangan atau hanya memperkuat dominasi wilayah tertentu?

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), struktur ekonomi Indonesia memang menunjukkan pergeseran. Sebelum Jokowi menjabat pada triwulan I-2014, Pulau Jawa dan Sumatera mendominasi kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dengan Jawa menyumbang 58,52 persen dan Sumatera 23,88 persen. Kalimantan hanya berkontribusi 8,45 persen, Sulawesi 4,72 persen, Bali dan Nusa Tenggara 2,48 persen, serta Maluku dan Papua dengan kontribusi terkecil sebesar 1,95 persen.

Menjelang akhir masa jabatan Jokowi, data triwulan I-2024 menunjukkan bahwa meskipun Jawa tetap menjadi kontributor terbesar dengan persentase 57,70 persen, kontribusi Sumatera turun menjadi 21,85 persen, dan Kalimantan juga menurun menjadi 8,19 persen. Sebaliknya, kontribusi wilayah Indonesia tengah dan timur mengalami peningkatan, dengan Sulawesi mencatat kontribusi sebesar 6,89 persen, Bali dan Nusa Tenggara 2,75 persen, serta Maluku dan Papua 2,62 persen.

Peningkatan kontribusi ini sejalan dengan data investasi yang masuk. Berdasarkan data Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), pada triwulan I-2024, investasi yang masuk ke luar Jawa bahkan melampaui investasi di Jawa. Nilai investasi ke luar Jawa mencapai Rp201 triliun (50,1 persen dari total investasi), sementara di Jawa hanya sebesar Rp200,5 triliun (49,9 persen). Ini menunjukkan adanya pergeseran fokus investasi yang menguntungkan wilayah di luar Jawa, seperti Sulawesi Tengah yang mencatatkan investasi terbesar sebesar Rp27 triliun.

Pembangunan Infrastruktur

Pembangunan infrastruktur yang telah dilakukan secara besar-besaran sejak 2014 tersebut pun membuat daya saing Indonesia meningkat. dalam IMD World Competitiveness Ranking bidang infrastruktur, dari peringkat 54 pada 2014 menjadi peringkat ke-27. Meski demikian, laporan semester II-2023 dari Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) menunjukkan bahwa proyek infrastruktur dan program Proyek Strategis Nasional (PSN) masih terpusat di Jawa dan Sumatera.

Pemerintah telah menetapkan 204 proyek dan 13 program dalam Proyek Strategis Nasional (PSN). Sejak 2016 hingga semester II-2023, Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) mencatat penyelesaian 190 PSN dengan nilai investasi mencapai Rp1.514 triliun.

Namun, sebaran proyek ini masih terkonsentrasi di Pulau Jawa dan Sumatera. Jawa mencatat 79 proyek dengan total investasi Rp1.288,4 triliun, sementara Sumatera memiliki 40 proyek dengan nilai investasi Rp611,83 triliun.

Sebaliknya, Sulawesi memiliki 27 proyek dengan investasi Rp1.170,36 triliun, Bali dan Nusa Tenggara memiliki 20 proyek dengan nilai investasi Rp58,6 triliun, Kalimantan dengan 13 proyek sebesar Rp205,76 triliun, dan Maluku serta Papua dengan 17 proyek sebesar Rp945,16 triliun.

Klik Halaman Selanjutnya...

Jalan Tol dan Nasional

Dalam webinar berjudul "Mengawal 10 Tahun Pembangunan Infrastruktur" yang disiarkan kanal Youtube FMB9ID_IKP pada Senin 2 September 2024. Dia menyampaikan selama pemerintahannya yang sudah berjalan hampir 10 tahun, disebut telah membangun 6.000 kilometer jalan nasional baru.

Juru Bicara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Endra S. Atmawidjaja, menyebutkan bahwa selama hampir 10 tahun pemerintahan Jokowi, telah dibangun 6.000 kilometer jalan nasional baru, dengan kondisi aspal yang mantap di atas 95 persen.

"Jalan nasional kita bertambah 6.000 km ya, kondisinya bagus sekarang, artinya kita aspal dalam kondisi kemantapan yang baik di atas 95 persen," ujarnya.

Meskipun demikian, belum ada rincian lebih lanjut mengenai ruas jalan nasional mana saja yang telah dibangun. Salah satu yang disebutkan adalah Jalan Trans-Papua. "6.000 kilometer itu terutama di Trans-Papua, perbatasan Papua, perbatasan Kalimantan, perbatasan NTT, kemudian di Lintas Selatan Jawa," tambahnya.

Sementara, pada 2025, Kementerian PUPR masih berfokus pada penyelesaian pembangunan jalan nasional baru, termasuk Jalur Pantai Selatan (Pansela) di Jawa, yang ditargetkan selesai sampai Banyuwangi.

"Kemudian di beberapa wilayah juga kita terus lanjutkan, misalkan di Trans-Kalimantan, jalan perbatasan Kalimantan juga kita lanjutkan," terang Endra.

Endra juga mengungkapkan Pemerintah tengah berencana membangun 500 kilometer jalan tol baru hingga akhir tahun ini, yang akan menambah total panjang jalan tol baru yang diinisiasi Jokowi menjadi 2.700 kilometer

“Total tambahan jalan tol baru itu 2.700 km, nanti kalau kita hitung sampai 2024 akhir,” kata Endra

Endra membocorkan, 500 km tol baru yang akan diresmikan dalam waktu dekat itu di antaranya berada di wilayah Aceh, Sumatra Utara, Solo, Yogyakarta, hingga Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Dia menjelaskan, dalam 10 tahun belakangan konektivitas RI berkembang pesat. Di mana, panjang jalan tol meningkat hingga 3 kali lipat.  Pasalnya, pada 2014 saat Presiden Jokowi pertama kali menjabat sebagai Presiden RI, total panjang jalan tol RI hanya sekitar 780 kilometer, sedangkan saat ini panjang tol RI tercatat mencapai 2.839 km tol yang telah beroperasi. 

“Saya kira ini 3 kali lipat dari keberadaan jalan tol nasional yang sudah ada hingga tahun 2014,” imbuhnya. 

Infrastuktur Lainnya

Selain itu, preservasi jalan daerah juga menjadi fokus utama melalui Instruksi Presiden (Inpres) tentang Jalan Daerah (IJD). Pada tahun 2023, program ini berhasil membangun 3.195 km jalan daerah serta mendukung pembangunan jembatan sepanjang 3 km.

Di sektor perumahan, Program Sejuta Rumah (PSR) yang dicanangkan oleh Presiden Jokowi sejak 2015 telah menghasilkan 8,2 juta unit rumah hingga tahun 2024.

"Pembangunan infrastruktur yang dijalankan oleh Kementerian PUPR selama 10 tahun terakhir telah banyak yang selesai dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," ungkap Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR, Mohammad Zainal Fatah, dalam pernyataan resminya yang dikutip pada 2 September 2024.

Selama satu dekade terakhir, infrastruktur air minum juga terus dibangun untuk meningkatkan akses air minum layak bagi masyarakat, yang kini mencapai 92 persen hingga 2023, melalui pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).

"Untuk akses sanitasi layak, saat ini telah mencapai 82 persen melalui pengembangan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Terpadu (SPALD-T)," tambahnya.

Sementara itu, di sektor Sumber Daya Air (SDA), selama 10 tahun terakhir telah dibangun 43 bendungan dari target 61 bendungan yang dicanangkan oleh Jokowi. Pembangunan ini juga disertai dengan jaringan irigasi baru seluas 1,1 juta hektare dan rehabilitasi 4,3 juta hektare lahan.

"Ini telah meningkatkan luas cakupan sawah yang irigasinya bersumber dari bendungan, dari 11 persen pada tahun 2014 menjadi 19 persen pada tahun 2024, serta meningkatkan Indeks Pertanaman (IP) dari 1,5 pada tahun 2014 menjadi 2,5 pada tahun 2024," jelasnya.

Proyek Infrasturktur yang Diwariskan

Namun, apakah proyek-proyek infrastruktur tersebut sepenuhnya sudah rampung? Setelah satu dekade pemerintahan Jokowi, sebenarnya masih ada proyek infrastruktur yang belum sepenuhnya rampung dan kini harus diteruskan oleh Presiden terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto.

Proyek-proyek besar seperti pembangunan 50 bendungan dan 2.300 kilometer jalan tol menjadi tanggung jawab baru yang diwariskan kepada pemerintahan Prabowo-Gibran.

Juru Bicara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), sekaligus Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Teknologi, Industri, dan Lingkungan, Endra S Atmawidjaja, menjelaskan bahwa rencana ini sudah tertuang dalam masterplan Kementerian PUPR.

"Kami mengidentifikasi potensi bendungan dan itu ada dalam masterplan-nya PU. Sama dengan jalan tol, kami punya daftar 2.300 kilometer jalan tol baru yang bisa dibangun," ungkap Endra

Namun, perlu diingat bahwa dari 50 bendungan yang direncanakan sebagai proyek yang mendukung ketahanan pangan nasional ini tidak semuanya akan diselesaikan dalam masa pemerintahan Prabowo-Gibran.

Ada sebagian proyek yang baru akan dimulai pembangunannya, sementara sisanya merupakan kelanjutan dari era Jokowi yang belum sepenuhnya rampung. Dari 50 proyek bendungan tersebut, terdapat 17 proyek yang sudah mulai berjalan. Bahkan 7 di antaranya ditargetkan selesai pada 2025 mendatang. Kementerian PUPR pun sudah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 8,10 triliun untuk pembangunan bendungan tersebut.

"(sebanyak) 50 (bendungan) itu dalam lima tahun mulai dibangun, tapi ada sebagian selesai, ada yang belum. Kan sama dengan era Pak Jokowi juga begitu, 61 bendungan kan ada sebagian sudah dibangun sebelumnya," tambah Endra.

Lalu, terkait dengan jalan tol baru yang Jokowi wariskan untuk dikerjakan pemerintahan Prabowo Subianto terdapat tiga ruas tol jadi prioritas, yakni Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS), Jalan Tol Trans Jawa, dan proyek Jalan Tol IKN. dengan nilai anggaran sebesar Rp 4,08 triliun yang disiapkan untuk melanjutkan pembangunan jalan tol tersebut

"Yang prioritas kemarin Trans Sumatera, menuntaskan, terus sirip-siripnya di Sumatera. Terus Lintas Utara Jawa, Tol Trans Jawa sampai Banyuwangi. Termasuk Tol IKN. Jadi tiga itu, Trans Sumatera, Trans Jawa, sama IKN," pungkas Endra.(*)