KABARBURSA.COM - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menargetkan pembangunan infrastruktur melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) senilai Rp544,48 triliun selama periode pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Menteri PU, Dody Hanggodo, menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur tidak boleh terhenti meskipun pagu anggaran kementeriannya untuk tahun anggaran 2025 dipangkas sebesar Rp81,38 triliun dan tersisa Rp29,57 triliun.
"Sesuai arahan Presiden, kami terus mendorong investasi melalui skema KPBU agar pembangunan tetap berjalan optimal. Kolaborasi dengan sektor swasta memungkinkan proyek infrastruktur strategis dapat direalisasikan dengan lebih cepat dan efisien,” ujar Dody dalam keterangan resminya di Jakarta, Senin, 10 Februari 2025.
Dody menjelaskan bahwa kebutuhan investasi tersebut mencakup pembangunan 11 proyek sumber daya air (SDA), 23 proyek jalan tol dan jembatan, serta 11 proyek pemukiman. Dengan melibatkan swasta, pemerintah berharap proyek-proyek ini dapat terlaksana secara optimal, baik dari segi pendanaan maupun efisiensi pelaksanaan.
Skema KPBU juga memberikan fleksibilitas pembiayaan bagi sektor swasta, sementara pemerintah tetap berperan sebagai regulator dan pengawas untuk memastikan kualitas serta keberlanjutan proyek. Salah satu prioritas investasi dalam program ini meliputi pembangunan bendungan, embung, jalan tol, dan jembatan, yang tidak hanya mendukung ketahanan air dan konektivitas nasional tetapi juga berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi.
"Bendungan dan embung berkontribusi pada ketahanan pangan dan energi, sementara jalan tol mempercepat distribusi logistik dan meningkatkan daya saing ekonomi," tambahnya.
Dody optimistis bahwa dengan terbukanya peluang investasi serta penguatan pendanaan, sektor infrastruktur nasional akan semakin berkembang. Ia menekankan bahwa KPBU bukan sekadar solusi pendanaan, tetapi juga upaya untuk mendorong inovasi serta meningkatkan keterampilan tenaga kerja nasional.
"KPBU bukan hanya soal pendanaan, tetapi juga upaya mendorong inovasi serta memperkuat soft-skill dan hard-skill tenaga kerja nasional. Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah dan dunia usaha, kami optimistis pembangunan infrastruktur akan semakin berkualitas dan meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat global," pungkasnya.
Menteri PU Buka-bukaan Anggaran Kementerian PU
Sebagaimana diketahui, progres pembangunan IKN mengalami hambatan akibat pemblokiran anggaran oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Dody Hanggodo, mengungkapkan bahwa hingga saat ini belum ada progres karena anggaran masih tertahan.
“Pembangunan IKN belum ada progres karena anggaran masih diblokir Menteri Keuangan, Sri Mulyani,” ujar Dody di gedung parlemen, Jakarta, Kamis 6 Februari 2025.
Menurut Dody, pemblokiran ini merupakan bagian dari kebijakan efisiensi anggaran pemerintah. Komisi V DPR RI telah menyetujui pemangkasan anggaran Kementerian Pekerjaan Umum untuk tahun 2025, dari yang semula Rp81,38 triliun menjadi hanya Rp29,57 triliun. Akibatnya, sejumlah proyek infrastruktur ikut terdampak.
“Blokir anggaran tersebut terkait dengan kebijakan efisiensi anggaran, dengan Komisi V DPR menyetujui pemotongan anggaran Kementerian Pekerjaan Umum untuk 2025 dari 81,38 triliun rupiah menjadi hanya 29,57 triliun rupiah,” terangnya.
Dody menyatakan pihaknya akan segera menyesuaikan rencana kerja kementeriannya dengan anggaran yang tersedia.
Ia juga akan melaporkan perubahan ini kepada Sri Mulyani dan menghitung ulang komposisi anggaran agar tetap dapat menjalankan proyek-proyek prioritas.
Kendati demikian Dody melaporkan progresnya telah mencapai 87,9 persen dengan anggaran yang telah digelontorkan mencapai Rp40,29 triliun hingga akhir 2024. “Dukungan infrastruktur dasar IKN tahun anggaran 2024 sebesar Rp40,29 triliun.
Hingga 31 Desember 2024, progres fisik IKN telah mencapai 87,9 persen,” ujar Dody dalam keterangan resminya di Jakarta, Kamis 6 Februari 2025.
Dody merinci alokasi anggaran tersebut terbagi dalam beberapa sektor, yaitu sumber daya air sebesar Rp1,46 triliun, bina marga Rp18,32 triliun, cipta karya Rp12,09 triliun, dan perumahan Rp8,43 triliun.
Pada sektor sumber daya air, proyek yang tengah berjalan meliputi pengendalian banjir di beberapa sungai, penataan kawasan Bendungan Sepaku Semoi, serta pembangunan embung. Sementara itu, di bidang bina marga, anggaran digunakan untuk pembangunan jalan tol, jalan distrik, jalan menuju masjid, serta akses dermaga logistik.
Dody menambahkan, pembangunan bandara VVIP dan akses jalannya juga menjadi bagian dari proyek bina marga. Selain itu, Kementerian PU menangani proyek air bersih, pengelolaan limbah, sistem proteksi kebakaran, serta optimalisasi hunian pekerja konstruksi (HPK).
“Kemudian, bangunan gedung kawasan Istana Kepresidenan, gedung dan kawasan Kantor Kementerian Koordinator, Kantor Kemensetneg, Kantor Kejaksaan Agung, Kantor Korvet Kementerian PUPR, dan Kantor OIKN, Sarana dan Prasarana Pemerintahan II dan III,” pungkas Dody. (*)