KABARBURSA.COM - Perdana Menteri Jepang Shigeru Ishiba, baru-baru ini menginstruksikan kabinetnya untuk menyusun paket ekonomi guna mengurangi dampak inflasi yang membebani masyarakat dan mendukung perekonomian, terutama menjelang pemilihan umum pada 27 Oktober.
Paket ini dirancang untuk meringankan beban harga yang melonjak dan mendukung pertumbuhan ekonomi regional, serta memberikan bantuan tunai kepada rumah tangga berpenghasilan rendah yang terdampak paling parah oleh inflasi.
Pemerintah berencana mengajukan anggaran tambahan setelah pemilu untuk mendanai paket ini. Menteri Keuangan Jepang Katsunobu Kato, menekankan bahwa kebijakan ini dirancang untuk menanggapi kekhawatiran publik yang tercermin dalam survei opini terbaru.
Sementara itu, Perdana Menteri Ishiba berharap langkah-langkah ekonomi ini dapat memperkuat dukungan untuk pemerintahannya, yang dimulai dengan tingkat dukungan terendah dalam beberapa tahun terakhir.
Langkah-Langkah Ekonomi yang Diajukan
Paket ekonomi Jepang di bawah pemerintahan Ishiba ini akan mencakup berbagai kebijakan, seperti:
- Bantuan Tunai bagi Rumah Tangga Berpenghasilan Rendah: Memberikan bantuan langsung kepada kelompok masyarakat yang paling terdampak inflasi.
- Dorongan Ekonomi Regional: Program-program untuk mendukung ekonomi lokal, terutama wilayah-wilayah yang terdampak bencana alam.
- Subsidi Energi: Pemerintah akan memberikan subsidi untuk membantu mengurangi dampak kenaikan harga energi pada rumah tangga, seperti yang telah dilakukan dalam kebijakan sebelumnya.
- Efisiensi Energi: Upaya untuk mendorong masyarakat lebih hemat energi dalam menghadapi tingginya biaya listrik.
Selain itu, pemerintah juga mengalokasikan dana darurat untuk wilayah seperti Noto, yang baru-baru ini mengalami bencana alam, sebagai bentuk dukungan cepat terhadap wilayah terdampak.
Mengantisipasi Paket Ekonomi Jepang
Meskipun paket stimulus ekonomi ini diharapkan dapat membantu masyarakat, langkah ini juga akan menambah tekanan pada utang Jepang yang sudah sangat besar. Utang pemerintah Jepang diperkirakan mencapai 255 persen dari produk domestik bruto (PDB) pada 2024, menjadikannya salah satu negara dengan beban utang tertinggi di dunia.
Bahkan sebelum pengajuan anggaran tambahan ini, pembayaran utang sudah menghabiskan sekitar seperempat dari anggaran tahunan Jepang. Meski demikian, paket ini dipandang penting untuk menjaga stabilitas ekonomi dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah menjelang pemilu.
Pengaruhnya pada Ekonomi Global
Salah satu pertanyaan yang muncul adalah apakah paket stimulus ekonomi Jepang ini akan memiliki pengaruh global seperti stimulus China. Tiongkok sering kali meluncurkan paket kebijakan ekonomi besar yang berdampak pada harga komoditas global, permintaan energi, dan sektor manufaktur di seluruh dunia.
Stimulus China cenderung memfokuskan pada infrastruktur skala besar, sektor industri, dan pemulihan pasar domestik mereka yang besar, sehingga berpengaruh signifikan pada ekonomi global.
Berbeda dengan stimulus China, paket ekonomi Jepang lebih difokuskan pada penanganan domestik terkait inflasi dan perlambatan pertumbuhan. Meski berdampak signifikan bagi perekonomian dalam negeri, paket ekonomi Jepang kemungkinan tidak akan memiliki dampak sebesar stimulus China pada skala global.
Namun, tetap saja, Jepang adalah salah satu ekonomi terbesar di dunia, dan setiap kebijakan fiskal dari negara tersebut dapat mempengaruhi pasar regional, terutama Asia.
Tentang Stimulus China
Stimulus China merujuk pada kebijakan ekonomi yang diambil oleh pemerintah Tiongkok untuk mendukung dan mendorong pertumbuhan ekonomi, terutama dalam menghadapi perlambatan ekonomi, krisis, atau ketidakstabilan global.
Stimulus ini biasanya berupa paket kebijakan fiskal, moneter, atau regulasi yang dirancang untuk meningkatkan konsumsi domestik, investasi, dan ekspor, serta mengurangi dampak negatif dari tantangan ekonomi global.
Stimulus China mencakup berbagai bentuk kebijakan, di antaranya:
- Pengeluaran Fiskal: Peningkatan belanja pemerintah untuk proyek infrastruktur, subsidi bagi industri, atau bantuan langsung kepada masyarakat untuk meningkatkan daya beli.
- Pelonggaran Moneter: Pemangkasan suku bunga atau pengurangan cadangan wajib bank, yang memungkinkan bank memberikan lebih banyak pinjaman kepada perusahaan dan rumah tangga.
- Pengurangan Pajak: Mengurangi pajak korporasi atau pajak pribadi untuk mendorong konsumsi dan investasi.
- Deregulasi: Pemerintah mungkin melonggarkan regulasi di sektor tertentu, seperti properti atau manufaktur, untuk merangsang pertumbuhan.
- Dukungan untuk Perusahaan Negara: Pemerintah dapat menyediakan kredit murah atau bantuan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berperan penting dalam ekonomi.
Contoh yang terkenal dari stimulus China adalah paket stimulus ekonomi 2008 senilai USD586 miliar yang diluncurkan untuk melawan dampak krisis keuangan global. Paket tersebut fokus pada pengeluaran infrastruktur, dukungan untuk sektor perbankan, dan insentif untuk mendorong investasi domestik.
Di masa kini, stimulus sering digunakan untuk menanggulangi perlambatan ekonomi akibat pandemi COVID-19, penurunan permintaan global, atau tekanan di sektor real estate dan ekspor.
Paket ekonomi yang direncanakan oleh Perdana Menteri Ishiba menandakan langkah penting bagi Jepang dalam menghadapi tekanan inflasi dan menjaga stabilitas ekonomi. Meskipun beban utang yang besar tetap menjadi perhatian, pemerintah Jepang tampaknya fokus pada kesejahteraan masyarakatnya dan meningkatkan dukungan publik menjelang pemilihan umum.
Jika dibandingkan dengan stimulus China, langkah-langkah ini kemungkinan besar akan berdampak lebih signifikan secara domestik, meski tidak sepenuhnya menutup kemungkinan adanya pengaruh di tingkat regional.(*)