KABARBURSA.COM - Pemerintah memangkas anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG), dari Rp15.000 per porsi per hari menjadi Rp10.000. Langkah itu dilakukan lantaran anggaran pemerintah yang terbatas. Akan tetapi, pemangkasan anggaran dianggap akan menimbulkan persoalan baru ke depan.
Pengamat Pertanian dari Center of Reform on Economic (CORE), Eliza Mardian menuturkan, Rp10.000 per porsi MBG sejatinya tidak menjadi soal ihwal menu pilihan. Akan tetapi, besaran anggaran tidak termasuk ke dalam biaya lainnya, seperti distribusi, pemeliharaan dapur, dan biaya lain yang mendukung produksi.
Sementara untuk produksi di dapur sentral, tutur Eliza, besaran anggaran Rp10.000 akan sulit dijalankan kendati melibatkan UMKM eksisting lantaran biaya tersebut tidak termasuk ke dalam layanan pengantaran dan pengelolaan bahan baku.
"Dengan harga Rp10.000 per porsi, kreasi menu yang disukai anak dan memenuhi gizi seimbang ini akan semakin terbatas. Dapur makin pusing kombinasi sayuran dan buahnya," kata Eliza saat dihubungi KabarBursa.com, Minggu, 1 Desember 2024.
Di samping itu, ada indikasi pemborosan anggaran. Berdasarkan evaluasi implementasi MBG di lapangan, Eliza mengaku kerap menemui anak-anak yang tidak menyukai susu sapi dengan rasa original. "Akhirnya susu banyak yang tidak diminum dan diberikann ke temennya yang mau menampung susu tersebut. Jangan sampai niat mulia pemerintah ingin meningkatkan gizi tidak tercapai karena hal hal tersebut. Ini terjadi pemborosan anggaran saja jadinya," ungkap Eliza.
Untuk memastikan program MBG tepat sasaran dan menu yang disajikan diterima, Eliza menilai pemerintah perlu melakukan reformulasi menu pemenuhan gizi, khususnya tentang penyediaan susu. Hal ini tidak saja dilakukan sebagai upaya menekan anggaran, melainkan juga menciptakan kreasi menu sesuai yang disukai anak.
"Jangan sampai harga ditekan semurah mungkin, dapur semakin terbatas berkreasi menu yang disukai anak dan memenuhi standar gizi," jelasnya.
Menengok Menu MBG Rp10.000
Eliza menilai, besar kemungkinan menu MBG mengandalkan olahan telur. Sementara sajian menu sepanjang program MBG dianggarkan Rp15.000 per porsi, masih mengandung aneka olahan daging dengan skema subsidi silang.
"Jika melibatkan UMKM dengan porsi Rp10.000, maka menu yang paling banyak dibuat ada olahan aneka telor. Selama ini dengan Rp15.000, UMKM dalam 1 minggu membuat menu 2 kali ayam, 1 kali telur, 1 kali ikan dan 1 kali daging sapi. Mereka melakukan subsidi silang untuk bisa membuat menu mingguan tersebut," ungkapnya.
Sementara saat ini, tutur Eliza, Badan Gizi Nasional (BGN) dengan tiga skema penyaluran MBG, yakni central kitchen, dapur sekolah, dan vendor UMKM. Jika Rp10.000 anggaran MBG per porsi, ia produksi hanya cocok diterapkan dengan skema pertama yang memproduksi 3000-4000 porsi.
Akan tetapi, Elzia menilai, skema tersebut kurang mengoptimalkan multipplier effect terhadap UMKM. Padahal, kata dia, UMKM lokal menjadi penggerak roda perekonomian. "Karena skala produksinya yang kecil, maksimal 300 porsi ini, mereka dengan mudah menerima bahan baku dari petani, peternak, dan nelayan lokal," ungkapnya.
Salah satu UMKM di Kulonprogo, Daerah Istimewa Yogyakarta, tutur Eliza, di mana bahan baku ikan dipenuhi dari tempat pelelangan ikan setempat, telur diperoleh dari peternak lokal, beras pun demikian digilinf petani lokal yang dijual ke UMKM.
Jika semua skema menggunakan central kitchen, Eliza menilai hal tersebut membutuhkan vendor besar. Skema tersebut juga membuka peluang para nelayan, peternak, dan petani lokal terpinggirkan lantaran tidak dapat memenuhi segi kuantitas dan kontinyuitas MBG.
"Kita harus menyadari, infrastruktur koperasi ini belum sepenuhnya berfungsi dengan baik. Nggak bisa langsung dipaksakan bisa menyuplai ke central kitchen. Yang ada malah nanti vendor-vendor besar dan importir yang ngisi bahan pangannya. Pengusaha lokal kita gigit jari," tegasnya.
Program MBG, lanjut Eliza, alangkah baiknya tujuan pemerintah tidak hanya sekadar peningkatan gizi semata, melainka bisa menggerakkan perekonomian lokal. "Pelibatan umkm menjadi vendor MBG ini akan semakin bnyk umkm yg terlibat sehingga multipplier effect nya yg lebih luas dan tersebar," tutupnya.(*)