KABARBURSA.COM - Indonesia kini berada di persimpangan penting dalam menghadapi tantangan ketenagakerjaan dan sumber daya manusia (SDM). Di tengah dinamika ekonomi global dan meningkatnya tekanan di berbagai sektor, peran pemerintah dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kualitas SDM, dan mendorong industrialisasi menjadi semakin krusial.
Dengan pelantikan Prabowo Subianto sebagai presiden dan Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden yang semakin dekat, publik semakin menantikan implementasi dari visi dan misi pemerintahan baru. Salah satu poin penting dalam visi ini adalah penciptaan lapangan kerja yang berkualitas serta pemberdayaan ekonomi melalui industrialisasi.
Indonesia menghadapi situasi sulit di pasar tenaga kerja, terutama dengan meningkatnya jumlah pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat tekanan ekonomi. Media Wahyudi Askar, Direktur Kebijakan Publik Celios, menegaskan bahwa penciptaan lapangan kerja harus menjadi prioritas utama bagi pemerintahan baru.
“Di saat dunia usaha mengalami tekanan berat, kebijakan yang tepat dari pemerintah menjadi kunci untuk meredam dampak PHK dan memulihkan pasar tenaga kerja,” ungkap Askar kepada Kabarbursa.com pada 14 Oktober 2024.
Menurutnya, solusi harus berfokus pada kemudahan akses permodalan untuk UKM, yang merupakan tulang punggung ekonomi nasional, serta pelatihan kewirausahaan bagi generasi muda untuk mempersiapkan mereka menghadapi tantangan di pasar kerja.
Selain itu, Askar menggarisbawahi pentingnya investasi di sektor infrastruktur hijau. “Investasi pada infrastruktur hijau tidak hanya membantu mengatasi tantangan lingkungan, tetapi juga membuka peluang pekerjaan yang berkelanjutan,” tambahnya.
Visi pemerintahan Prabowo-Gibran juga menempatkan penguatan SDM sebagai elemen kunci dalam strategi mereka. Yusuf R Manilet, ekonom dari Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, menyatakan bahwa pembangunan SDM, terutama di desa-desa, sangat penting untuk mengatasi ketimpangan ekonomi.
“Desa memang perlu menjadi perhatian tersendiri, terutama jika kita bicara tentang menurunkan tingkat kemiskinan. Tingkat kemiskinan di desa relatif masih tinggi, terutama jika dibandingkan dengan perkotaan,” ujar Yusuf.
Akses terhadap pendidikan dan pelatihan berbasis industri dianggap sebagai cara paling efektif untuk menyiapkan tenaga kerja yang terampil. Yusuf menambahkan, dengan mengembangkan pendidikan vokasi yang sesuai dengan kebutuhan industri, tenaga kerja Indonesia akan lebih siap menghadapi era globalisasi dan digitalisasi.
Selain itu, pemberdayaan perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas juga masuk dalam fokus pemerintahan baru. Yusuf menilai, dengan memberikan akses pendidikan yang lebih luas dan peluang kerja yang inklusif, Indonesia dapat mengatasi ketidaksetaraan dan menciptakan SDM yang berdaya saing tinggi.
Salah satu misi strategis dalam visi Prabowo-Gibran adalah memperkuat industrialisasi melalui hilirisasi sumber daya alam. Kebijakan ini dirancang untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri, menciptakan lebih banyak lapangan kerja, dan mengurangi ketergantungan pada impor. Menurut Askar, keberhasilan industrialisasi sangat bergantung pada penyederhanaan regulasi investasi.
“Dengan regulasi yang lebih sederhana dan cepat, kita bisa memudahkan masuknya investasi, yang secara langsung akan menciptakan lapangan kerja dan memperkuat sektor-sektor yang tengah lesu,” jelas Askar, menambahkan.
Investasi pada proyek infrastruktur yang ramah lingkungan juga menjadi bagian penting dari strategi ini. Proyek-proyek infrastruktur tidak hanya akan memperkuat basis industri, tetapi juga menjaga keberlanjutan lingkungan. Hal ini sejalan dengan upaya menciptakan lapangan kerja baru yang berorientasi pada sektor energi terbarukan dan keberlanjutan.
Visi dan misi Prabowo-Gibran menekankan pentingnya pembangunan ekonomi yang inklusif, mencakup pemberdayaan ekonomi desa dan masyarakat yang rentan. Salah satu instrumen penting yang dapat digunakan adalah dana desa. Namun, Yusuf mengingatkan bahwa perlu adanya perbaikan pengelolaan agar dana desa benar-benar efektif dalam meningkatkan ekonomi pedesaan.
“Dana desa bisa dijadikan salah satu cara untuk meningkatkan ekonomi desa, tapi kita tahu efektivitasnya masih kurang. Pengelolaannya harus diperbaiki agar lebih transparan dan tepat sasaran,” tegas Yusuf.
Pada akhirnya, tantangan ketenagakerjaan, SDM, dan industrialisasi memerlukan sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Pemerintahan Prabowo-Gibran diharapkan mampu memberikan solusi konkret dan inovatif untuk mengatasi masalah ini, serta menciptakan Indonesia yang lebih maju, berdaya saing, dan inklusif.
Dengan kebijakan yang tepat dan implementasi yang baik, Indonesia memiliki potensi besar untuk mencapai visi “Indonesia Emas 2045”, sebuah masa depan yang lebih sejahtera, adil, dan makmur bagi semua lapisan masyarakat. Kini, tantangan terbesar adalah bagaimana visi besar ini diterjemahkan ke dalam aksi nyata yang mampu mengubah kehidupan masyarakat secara positif. (*)