"Saya sudah menyampaikan bahwa format penurunan harga tiket ini terdiri dari empat cara. Langkah pertama terkait pajak suku cadang," kata Budi kepada wartawan di Jakarta, Sabtu 21 September 2024.
Budi menjelaskan, penghapusan pajak suku cadang pesawat akan berdampak positif, tidak hanya pada penurunan harga tiket pesawat tetapi juga dalam menciptakan lapangan pekerjaan di Indonesia. Menurutnya, pajak tersebut menyebabkan perawatan pesawat lebih sering dilakukan di luar negeri, yang mengakibatkan pelarian modal atau capital flight. Saat ini, pembahasan mengenai kebijakan ini tengah berlangsung dan Kementerian Keuangan pada dasarnya sudah memberikan persetujuan.
Langkah kedua, lanjut Budi, adalah pengaturan avtur melalui mekanisme multiprovider. Ia menyebut bahwa hal ini telah didiskusikan dalam rapat dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Dengan adanya penyedia bahan bakar yang lebih beragam, diharapkan harga avtur akan turun secara signifikan dan berdampak langsung pada penurunan harga tiket pesawat.
Selain itu, Budi juga menyinggung Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dikenakan pada avtur dan tiket penumpang sebagai langkah ketiga. Menurutnya, pengelolaan PPN masukan dan keluaran berpotensi mengurangi beban hingga 10 persen. Namun, Budi menyoroti bahwa beberapa negara tidak mengenakan PPN pada sektor penerbangan, dan jika PPN ini dihapuskan, akan ada dampak positif bagi harga tiket meskipun akan berdampak pada penerimaan pajak lainnya.
Terakhir, Budi menjelaskan bahwa moda transportasi udara kini sudah menjadi kebutuhan primer bagi banyak masyarakat di Indonesia, khususnya di daerah terpencil. Sebagai contoh, beberapa wilayah seperti Wakatobi dan Kerinci sangat membutuhkan penerbangan, namun harga tiket yang tinggi akibat mahalnya avtur membuat akses ini sulit dijangkau oleh masyarakat setempat.
Sementara itu, Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan turut menegaskan pentingnya efisiensi dalam biaya operasi pesawat. Luhut menyebut bahwa komponen terbesar dari biaya operasi pesawat, Cost Per Block Hour (CBH), perlu dievaluasi untuk diidentifikasi dan dikurangi. Strategi pengurangan CBH ini nantinya akan disesuaikan berdasarkan jenis pesawat dan layanan penerbangan.
Dengan empat langkah ini, pemerintah berharap dapat menurunkan harga tiket pesawat dan meningkatkan aksesibilitas penerbangan bagi masyarakat luas.
Penugasan Satgas Harga Tiket
Pemerintah Indonesia berencana menurunkan harga tiket pesawat sekitar 10 persen untuk menyambut musim liburan mendatang. Langkah ini merupakan tindak lanjut dari penugasan Satgas Harga Tiket yang dibentuk pada Mei lalu.
Kebijakan ini diharapkan dapat memberikan keringanan bagi konsumen, terutama menjelang liburan akhir tahun dan untuk penerbangan bisnis. Namun Presiden Direktur Aviatory Indonesia Ziva Narendra Arifin berpendapat bahwa dampak kebijakan ini mungkin tidak signifikan dalam jangka panjang.
“Saya kira kebijakan ini tidak akan berdampak signifikan secara nyata panjang,” ujar Ziva kepada Kabar Bursa di Jakarta, Sabtu, 14 September 2024.
Menurut Ziva, meskipun penurunan harga tiket diharapkan bisa membantu, komponen biaya yang dibebankan kepada maskapai masih sangat tinggi. Salah satu faktor utama adalah harga bahan bakar yang saat ini merupakan salah satu yang tertinggi di Asia Pasifik. Jika dibandingkan dengan Malaysia dan Singapura, harga bahan bakar di Indonesia masih lebih mahal, mencapai sekitar 3.000 rupiah per liter.
“karena kenyataannya adalah komponen-komponen biaya yang dibebankan atau ditanggung oleh pihak maskapai itu masih cukup tinggi kita tidak bisa hanya berfokus pada satu komponen seperti harga bahan bakar atau aftur yang memang saat ini di Indonesia bisa dibilang termasuk yang paling tinggi,” ucapnya.
Selain itu, biaya operasional maskapai juga meliputi leasing pesawat, suku cadang, biaya perawatan, pelatihan kru, serta biaya pihak ketiga seperti ground handling dan fee bandara untuk landing dan parkir. Ziva menyarankan agar Satgas Harga Tiket tidak hanya fokus pada satu komponen biaya, tetapi juga mempertimbangkan keseluruhan beban biaya eksternal.
“juga kita masih sedikit lebih mahal dan negara-negara lain seperti Jepang yang juga tidak berbeda terlalu jauh dengan kita namun masih banyak sekali komponen-komponen yang saya kira perlu ditelah oleh Satgas harga tiket ini termasuk beban biaya operasional lainnya seperti leasing pesawat,” tambahnya.(*)