KABARBURSA.COM - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa baru saja melakukan pertemuan dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin (BGS). Pertemuan tersebut diunggah dalam akun sosial instagram resmi @menkeuri Rabu, 8 Oktober 2025 kemarin atau sekitar 19 jam lalu.
Menurut Purbaya, mereka membahas langkah memperkuat sistem jaminan kesehatan nasional, termasuk pengelolaan BPJS Kesehatan.
Keterangan dalam unggahan tersebut juga menjelaskan Menkeu RI Menerima kunjungan Menkes BGS. Dalam narasi unggahan disebut bahwa Purbaya dan Menkes membahas langkah memperkuat sistem jaminan kesehatan nasional, termasuk aspek pengelolaan BPJS. Menkeu menegaskan dukungan penuh terhadap program kesehatan publik agar layanan berkualitas bisa terus menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
“Oh, ada beberapa anggaran dia yang tadinya di-block, di-unblock. Jadi kita unblock yang penting-penting yang bisa dijalankan tahun ini. Ada beberapa yang di-unblock," kata Purbaya saat ditemui di Gedung Bursa Efek Indonesia, Kamis, 9 Oktober 2025.
Menurut Purbaya, sebagian anggaran yang sebelumnya dibekukan kini dibuka kembali, khususnya yang berkaitan dengan layanan bayi baru lahir karena dianggap sangat penting. “Itu untuk anak-anak bayi yang baru lahir. Kita pikir penting jadi harus di-unblock,” ujarnya.
Ketika ditanya mengenai pembahasan soal iuran BPJS, Purbaya menyampaikan bahwa pertemuan tersebut belum membahas angka final secara mendalam. “Dia ngomong sedikit tapi nggak terlalu dalam,” katanya.
Purbaya juga menegaskan bahwa pembahasan terkait iuran masih pada tahap awal. “Ada, tapi belum final baru permukaannya aja. Jadi belum bisa dibawa, didiskusikan ke media. Jadi belum clear.”
Isu Soal Iuran BPJS
Isu iuran BPJS Kesehatan sendiri tengah menjadi sorotan publik. Pemerintah sebelumnya telah memberi sinyal bahwa tarif iuran akan disesuaikan secara bertahap atau naik mulai 2026. Namun, hingga saat ini besaran iuran BPJS per September 2025 masih mengacu pada regulasi eksisting dan belum mengalami perubahan. Salah satu skema yang tengah disiapkan pemerintah adalah penerapan Kelas Rawat Inap Standar atau KRIS. Skema ini akan menghapus pembagian kelas 1, 2, dan 3, dan digantikan satu standar pelayanan untuk semua peserta.
Menurut penjelasan BPJS Kesehatan, berbagai skenario sedang disiapkan untuk menjaga keberlanjutan sistem jaminan kesehatan nasional. Salah satunya adalah skema cost-sharing, yakni pembagian beban biaya antara peserta dan pemerintah. Namun semua skema tersebut masih dalam tahap kajian, terutama menyangkut dampak terhadap kelompok masyarakat menengah ke bawah dan beban fiskal negara.
Langkah unblock anggaran yang disebut Purbaya mencerminkan prioritas operasional jangka pendek pemerintah, terutama dalam layanan dasar seperti kesehatan bayi baru lahir. Namun di sisi lain, pemerintah juga tengah menyiapkan strategi jangka menengah untuk menjaga keberlanjutan anggaran dan pelayanan kesehatan. Kenaikan iuran BPJS menjadi salah satu opsi, meski belum diputuskan secara final.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Kementerian Kesehatan maupun Kementerian Keuangan terkait skema kenaikan iuran BPJS. Pemerintah diperkirakan akan mengumumkan keputusan final melalui regulasi atau revisi peraturan pemerintah setelah kajian teknis selesai. Purbaya menegaskan bahwa pertemuan dengan Menkes BGS masih merupakan tahap awal pembahasan dan belum ada keputusan yang dapat dibuka ke publik.(*)