KABARBURSA.COM - Pemerintah meluncurkan jurus strategis untuk mengubah wajah ekonomi desa yang selama ini tertinggal. Melalui program Koperasi Desa-Kelurahan Merah Putih (Kopdes/kel), Kementerian Koperasi dan UKM berambisi menjadikan koperasi sebagai mesin utama pembangunan ekonomi rakyat dari bawah.
Menteri Koperasi dan UKM Budi Arie Setiadi menegaskan, koperasi bukan sekadar badan usaha, tetapi merupakan wujud nyata dari ideologi ekonomi bangsa Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 UUD 1945. Ia menilai, revitalisasi koperasi melalui Kopdes/kel adalah bentuk nyata pelaksanaan konstitusi yang selama ini kerap diabaikan.
"Koperasi itu bukan sekadar badan usaha. Itu ideologi ekonomi negara. Penguatan koperasi adalah pelaksanaan konstitusi untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," tegas Budi Arie di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa 27 Mei 2025.
Bukan Top Down, Tapi Gotong Royong
Program Kopdes/Kel Merah Putih disebut-sebut sebagai inisiatif top down oleh sebagian pihak. Namun Budi Arie menepis anggapan itu. Menurutnya, ide memang dari atas, tetapi pelaksanaan dibangun secara partisipatif melalui musyawarah desa.
Data per 25 Mei 2025 mencatat sudah terbentuk 47.630 koperasi desa hasil dari musyawarah desa yang melibatkan rata-rata 200 warga per desa.
“Setelah 27 tahun koperasi seperti tertidur, kita hidupkan kembali dengan menyesukan potensi dan kebutuhan lokal. Ini bukan top down, tapi bottom up yang difasilitasi negara,” ujarnya.
Budi Arie membeberkan kondisi mencolok ketimpangan antara desa dan kota. Saat ini, kontribusi desa terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional hanya 14 persen, angka yang dianggap terlalu kecil dibanding potensi riilnya.
Dengan koperasi sebagai konsolidator ekonomi desa, pemerintah ingin mengangkat nilai tambah dari bahan baku lokal dan menyederhanakan distribusi barang kebutuhan pokok.
Program Kopreskel Merah Putih diharapkan menjadi jawaban konkret atas persoalan pelik di desa:
- Harga jual rendah untuk petani dan nelayan akibat rantai distribusi panjang.
- Pengangguran pemuda desa yang menyebabkan urbanisasi hingga migrasi kerja ke luar negeri.
- Harga sembako yang fluktuatif karena ketergantungan pada pasokan luar.
- Minimnya fasilitas kesehatan yang terjangkau di desa.
Jeratan rentenir dan pinjol ilegal bagi masyarakat desa.
Melalui koperasi, semua kebutuhan tersebut akan diorganisir dalam satu sistem ekonomi lokal yang berkelanjutan. Budi Arie menyebut, jika setiap Kopdes/kel mempekerjakan 20-25 orang, maka akan tercipta 1,6 hingga 2 juta lapangan kerja baru di desa.
“Kita ingin petani dapat harga lebih baik, anak muda dapat pekerjaan di kampungnya sendiri, dan warga desa bisa beli sembako serta obat dengan harga stabil,” ujarnya.
Skema Bisnis yang Komprehensif
Kopreskel Merah Putih tidak sekadar koperasi simpan pinjam. Pemerintah menyiapkan model usaha yang meliputi:
- Gerai sembako
- Apotek dan klinik desa
- Unit simpan pinjam
- Pergudangan dan logistik
- Kegiatan usaha lainnya sesuai potensi lokal
Seluruh jaringan koperasi ini akan didorong menjadi mitra utama dalam penyaluran barang subsidi, seperti gas elpiji dan pupuk.
Kolaborasi Lintas Lembaga
Untuk mempercepat pembentukan koperasi di 80 ribu desa/kelurahan, Presiden Prabowo menerbitkan Inpres No. 9 Tahun 2025 dan Kepres No. 9 Tahun 2025.
Langkah ini melibatkan koordinasi antara 13 kementerian, 3 kepala badan, gubernur, bupati, dan wali kota. Kementerian Koperasi ditunjuk sebagai penanggung jawab utama, dengan Menko Perekonomian sebagai Ketua Satgas Nasional, dan Budi Arie sebagai Wakil Ketua Satgas.
Dalam struktur Satgas, wilayah Indonesia dibagi menjadi empat zona untuk mempercepat pelaksanaan. Hasilnya, hingga akhir Mei 2025:
- 47.630 desa/kelurahan telah membentuk Kopdes/kel (57,02 persen dari target)
- 79.075 desa/kelurahan telah tersosialisasi (94,2 persen)
- Provinsi paling progresif: Lampung, Jawa Timur (90,68 persen), dan Jawa Tengah (89,19 persen)
- Provinsi tertinggal: Papua Pegunungan, Papua Barat, dan Papua Barat Daya
Budi Arie mengungkapkan, keberhasilan program ini bergantung pada tiga pilar: SDM (People), kelembagaan (Organization), dan ekosistem (System). Ia menyebut ini sebagai prinsip POS.
“Kalau pengurusnya mumpuni, jenis usahanya jelas, sistemnya kuat, koperasi tidak hanya hidup, tapi bisa berkembang seperti koperasi di negara maju,” ujar Budi Arie.
Meski demikian, Menteri Koperasi tidak menutup mata bahwa program ini menghadapi banyak tantangan
Namun, dengan kehadiran sistem pendataan digital, domain kop.id, hingga pelatihan dan asistensi terstruktur, Budi Arie optimistis koperasi kali ini akan berbeda.
“Ini pertaruhan kita. Tapi saya yakin jika dikelola dengan benar, koperasi bisa jadi motor keadilan ekonomi. Ini bukan koperasi biasa, ini koperasi dengan semangat konstitusi,” tandasnya.
Ide Soal Koperasi: Barang Lama
Menteri Koperasi, Budi Arie Setiadi blak-blakan soal kondisi koperasi di Indonesia yang menurutnya jauh tertinggal dibanding negara-negara lain. Dia tak segan menyebut koperasi di luar negeri sebagai contoh nyata bagaimana sistem ini bisa menjadi tulang punggung ekonomi.
“Di Belanda ada Rabobank, salah satu bank terbesar. Itu koperasi. Di Prancis ada Crédit Agricole, juga koperasi. Nippon Life, asuransi terbesar di Jepang, koperasi juga. Bahkan klub sepak bola Barcelona, koperasi,” ujar Budi Arie katanya dalam acara bertajuk 3 Bulan Pertama Prabowo-Gibran Memimpin Indonesia, Selasa 28 Januari 2025.
Budi Arie mendorong masyarakat untuk belajar dari kesuksesan koperasi di luar negeri. Menurutnya, di Indonesia koperasi masih sering dipandang sebagai tempat berutang atau usaha kecil, sementara di luar negeri koperasi telah menjadi motor penggerak ekonomi besar.
“Kalau di kita, koperasi sering dikira cuma tempat ngutang atau usaha kecil-kecilan. Padahal, di luar negeri koperasi itu penggerak ekonomi besar. Kenapa kita nggak bisa?” tanyanya.
Ia menilai bahwa ironi ini terjadi karena koperasi di Indonesia belum ditangani secara serius. Padalah menurutnya jelas-jelas koperasi adalah satu-satunya bentuk organisasi ekonomi yang tercantum dalam UUD 1945. “Koperasi itu amanat konstitusi, jadi kalau kita tidak bisa membesarkan kooperasi ini berarti kita tidak menjalankan konstitusisi secara baik dan benar,’ tambah dia.
Ia pun percaya diri bahwa koperasi di Indonesia bisa bangkit, asalkan ada keseriusan dalam penataan dan pengelolaannya.
“Ini bukan soal kuno atau tidak. Kalau di Belanda koperasi bisa jadi bank besar, masa kita nggak bisa bikin koperasi jadi alat ekonomi modern?,” terangnya.
Pemutus Rantai Pinjol
Di samping itu, dia juga menyoroti peran strategis koperasi dalam membantu masyarakat, terutama pekerja dan buruh, menghindari jeratan pinjaman online (pinjol) dengan bunga tinggi. Ia menilai koperasi memiliki potensi besar untuk menjadi solusi alternatif dalam pemenuhan kebutuhan keuangan masyarakat bawah.
“Tapi kita optimis bahwa koperasi itu ada di hatinya rakyat. Apalagi di kalangan pekerja dan buruh. Koperasi itu udah kayak malaikat,” ujar Budi katanya dalam acara bertajuk 3 Bulan Pertama Prabowo-Gibran Memimpin Indonesia, Selasa 28 Januari 2025.
Menurutnya, koperasi telah menjadi tempat andalan bagi para buruh untuk memenuhi kebutuhan mendesak, khususnya di tanggal-tanggal krusial setiap bulannya.
“Kenapa kayak malaikat? Karena tiap tanggal 15, tiap bulan dipakai buat ngutang. Jadi koperasi buruh, pekerja-pekerja itu. Karena tiap tanggal 15 kita bisa pinjem, nggak ribet gitu,” ungkapnya.
Namun, ia juga menyebut adanya ironi di balik peran koperasi yang sering kali hanya dikonotasikan sebagai tempat berutang. Meski demikian, Budi menegaskan bahwa lebih baik memanfaatkan koperasi daripada harus terjebak pinjaman online dengan bunga yang tidak masuk akal.
“Konotasinya buat ngutang. Tapi saya bilang begini, nggak apa-apa. Daripada kalian pinjol bunganya nggak kadu karuan. Lebih baik kalian pinjem ke koperasi,” tegas Budi.
Budi juga memaparkan tiga fungsi utama koperasi dalam rantai ekonomi masyarakat, yaitu sebagai akselerator, agregator, dan konsolidator. Ketiga fungsi ini, menurutnya, sangat penting dalam menjaga keseimbangan harga dan mendorong keadilan ekonomi.
Meningkatkan Produktivitas Masyarakat
Sebagai akselerator, koperasi membantu meningkatkan produktivitas masyarakat, terutama petani dan produsen kecil. Sementara itu, peran sebagai agregator memungkinkan koperasi mengelola hasil produksi agar bisa didistribusikan dengan lebih efisien.
“Yang ketiga dia konsolidator. Nah, konsolidasi ini apa? Supaya disparitas harga nggak terlalu jauh. Kan kasihan sekali petani dibeli wortelnya waktu panen Rp500, sementara kita orang kota konsumsi beli Rp5.000. Terlalu jauh, kan?” jelasnya.
Budi menegaskan bahwa peran konsolidator koperasi adalah untuk memastikan harga keekonomisan yang adil bagi petani sebagai produsen maupun masyarakat kota sebagai konsumen.
“Kalau beli wortelnya Rp500, jualnya Rp5.000, konsumennya orang kota rugi karena beli lebih mahal, petaninya juga rugi karena dibeli murah. Karena itulah peran koperasi, melakukan konsolidasi terhadap semua produk yang dihasilkan oleh masyarakat,” ujarnya.
Dengan peran tersebut, Budi optimis koperasi dapat menjadi solusi nyata untuk mengurangi ketimpangan ekonomi sekaligus memutus ketergantungan masyarakat terhadap pinjol.
“Jadi semangatnya sekarang adalah bagaimana koperasi bisa menjadi alternatif utama masyarakat. Dengan begitu, koperasi dapat lebih dekat di hati rakyat dan menjadi penopang ekonomi yang kokoh,” pungkasnya.(*)