KABARBURSA.COM - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan bahwa pihaknya sedang melakukan pendekatan dengan sejumlah investor asing untuk membiayai Program 3 Juta Rumah.
Maruarar menyebutkan bahwa tengah fokus melakukan market sounding dengan investor asal China dan Abu Dhabi (Uni Emirat Arab).
"Saya sudah meminta Pak Wakil Menteri PKP (Fahri Hamzah) untuk memimpin misi ke luar negeri. Pertama ke Republik Rakyat Tiongkok (China), dan kedua ke Abu Dhabi, untuk memperkenalkan Program 3 Juta Rumah ini," kata Maruarar di Rumah Susun (Rusun) Pasar Rumput, Jakarta Selatan, Kamis, 28 November 2024.
Dia menegaskan, untuk mendapatkan kepercayaan dari investor, terutama investor asing, bukanlah hal yang mudah. Oleh karena itu, pihaknya harus bekerja keras gar dapat memastikan bahwa Indonesia siap menyambut kehadiran investor tersebut.
"Di antaranya penting menciptakan kepastian hukum agar investor tidak ragu berinvestasi di Indonesia," ujar Ara, panggilan akrab Maruarat Sirait.
Lalu, Maruarar menyinggung soal besarnya pasar di industri hunian atau rumah di Indonesia. Dia mengingat, jumlah backlog rumah saat ini di Indonesia masih mencapai 9,9 juta unit.
Dia pun meminta kepada masyarakat dapat bekerja sama, karena investor ingin memastikan bahwa Indonesia adalah tempat aman untuk berinvestasi.
PT KAI Hibahkan 17 Hektar Lahan
PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau PT KAI mengalokasikan lahan seluas 17 hektare untuk pembangunan hunian sebagai bagian dari upaya mendukung program pembangunan 3 juta rumah yang menjadi target Presiden Prabowo Subianto.
Beberapa lokasi strategis telah disiapkan, di antaranya di sekitar Stasiun Purwosari dan Stasiun Solo Balapan (Solo), Stasiun Gubeng (Surabaya), Stasiun Cicayur (BSD Tangerang), dan Stasiun Sudimara (Bintaro, Tangerang).
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Siarit menegaskan bahwa aset lahan milik negara yang dikelola PT KAI sangat potensial untuk dimanfaatkan sebagai rumah rakyat. Lokasi lahan yang berada di kawasan perkotaan dinilai strategis untuk menyediakan hunian layak bagi masyarakat.
“Kita akan memetakan potensi, permasalahan, dan kesiapan. Banyak tanah negara yang selama ini tidak dimaksimalkan dan tidak ditata dengan baik,” kata Maruarar dalam pernyataan resminya, Kamis, 28 November 2024.
Sementara itu, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menegaskan komitmen BUMN untuk terus mendukung program pemerintah, khususnya dalam pembangunan kawasan hunian berbasis transit atau Transit Oriented Development (TOD). Namun, Erick menyoroti pentingnya regulasi yang jelas untuk memperlancar kerja sama antar pihak.
“Banyak gagasan yang telah kami dorong, tapi yang terpenting adalah regulasi. Kalau BUMN saja sering terhambat oleh isu regulasi, apalagi sektor swasta,” ujar Erick.
Erick juga mengapresiasi langkah Menteri PKP dalam mendukung pengembangan kawasan TOD. Rencana pembangunan TOD berikutnya akan difokuskan di sekitar Stasiun Manggarai, Jakarta Selatan, Stasiun Gubeng, dan Stasiun Kiaracondong (Bandung).
“Saat ini kita sudah memiliki 9 TOD. Meski saya tahu itu belum cukup, ini langkah awal yang baik. Dengan regulasi yang dipermudah, saya yakin improvisasi dan pengembangan dapat dilakukan,” ucap Erick.
Pembangunan hunian berbasis TOD diharapkan tidak hanya mendukung target 3 juta rumah, tetapi juga menciptakan kawasan hunian yang terintegrasi dengan moda transportasi publik untuk meningkatkan kenyamanan dan efisiensi masyarakat perkotaan.
Anggaran Program 3 Juta Rumah Kurang Rp48 Triliun
Sebelumnya, Menteri PKP Maruarar Sirait meminta kepada Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani untuk menggelontorkan dana tambahan untuk Program 3 Juta Rumah.
Dia memaparkan, ada beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mendukung Program 3 Juta dan membutuhkan dana yang cukup besar. Dia pun berharap mendapat dukungan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
“Kami mengharapkan dukungan dan masukan dari Kementerian Keuangan terkait dengan usulan program dan kebutuhan anggaran Kementerian PKP,” kata Ara, panggilan akrab Maruarar Sirait dalam siaran pers, Sabtu, 16 November 2024.
Selain itu, Maruarar meminta agar Kemenkeu mengirimkan pegawai serta pejabatnya yang berkompeten untuk membantu. serta menduduki jabatan di Kementerian PKP.
Menurut dia, hal itu diperlukan agar pelaksanaan program perumahan yang sudah direncanakan dapat terkoordinasi dengan baik, serta mendapatkan dukungan pengawasan dari Kemenkeu.
Diketahui, pada tahun anggaran 2025, Kementerian PKP hanya menerima alokasi dana sebesar Rp5,1 Triliun. Berdasarkan usulan dari Satgas Perumahan, kebutuhan dana untuk pembangunan rumah mencapai Rp53,6 Triliun. Artinya, masih ada kekurangan anggaran sekitar Rp48,4 Triliun yang harus dipenuhi.
“Kami berharap Kementerian Keuangan dapat memberikan dukungan dalam penganggaran Kementerian PKP, sehingga program perumahan untuk masyarakat dapat berjalan sesuai rencana,” pungkas Maruarar.
PT KAI Hibahkan 17 Hektar Lahan
PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau PT KAI mengalokasikan lahan seluas 17 hektare untuk pembangunan hunian sebagai bagian dari upaya mendukung program pembangunan 3 juta rumah yang menjadi target Presiden Prabowo Subianto.
Beberapa lokasi strategis telah disiapkan, di antaranya di sekitar Stasiun Purwosari dan Stasiun Solo Balapan (Solo), Stasiun Gubeng (Surabaya), Stasiun Cicayur (BSD Tangerang), dan Stasiun Sudimara (Bintaro, Tangerang).
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Siarit menegaskan bahwa aset lahan milik negara yang dikelola PT KAI sangat potensial untuk dimanfaatkan sebagai rumah rakyat. Lokasi lahan yang berada di kawasan perkotaan dinilai strategis untuk menyediakan hunian layak bagi masyarakat.
“Kita akan memetakan potensi, permasalahan, dan kesiapan. Banyak tanah negara yang selama ini tidak dimaksimalkan dan tidak ditata dengan baik,” kata Maruarar dalam pernyataan resminya, Kamis, 28 November 2024.
Sementara itu, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menegaskan komitmen BUMN untuk terus mendukung program pemerintah, khususnya dalam pembangunan kawasan hunian berbasis transit atau Transit Oriented Development (TOD). Namun, Erick menyoroti pentingnya regulasi yang jelas untuk memperlancar kerja sama antar pihak.
“Banyak gagasan yang telah kami dorong, tapi yang terpenting adalah regulasi. Kalau BUMN saja sering terhambat oleh isu regulasi, apalagi sektor swasta,” ujar Erick.
Erick juga mengapresiasi langkah Menteri PKP dalam mendukung pengembangan kawasan TOD. Rencana pembangunan TOD berikutnya akan difokuskan di sekitar Stasiun Manggarai, Jakarta Selatan, Stasiun Gubeng, dan Stasiun Kiaracondong (Bandung).
“Saat ini kita sudah memiliki 9 TOD. Meski saya tahu itu belum cukup, ini langkah awal yang baik. Dengan regulasi yang dipermudah, saya yakin improvisasi dan pengembangan dapat dilakukan,” ucap Erick.
Pembangunan hunian berbasis TOD diharapkan tidak hanya mendukung target 3 juta rumah, tetapi juga menciptakan kawasan hunian yang terintegrasi dengan moda transportasi publik untuk meningkatkan kenyamanan dan efisiensi masyarakat perkotaan. (*)
Berita atau informasi yang Anda baca membahas emiten atau saham tertentu berdasarkan data yang tersedia dari keterbukaan informasi PT Bursa Efek Indonesia dan sumber lain yang dapat dipercaya. Konten ini tidak dimaksudkan sebagai ajakan untuk membeli atau menjual saham tertentu. Selalu lakukan riset mandiri dan konsultasikan keputusan investasi Anda dengan penasihat keuangan profesional. Pastikan Anda memahami risiko dari setiap keputusan investasi yang diambil.