Menuju Pelantikan, ini Sederet Progres Rencana Strategis Prabowo-Gibran

KABARBURSA.COM - Dalam persiapan menuju kepemimpinan mendatang, presiden terpilih Prabowo Subianto telah menyampaikan berbagai rencana strategis, termasuk program-program penting hingga pembentukan lembaga baru. Thomas Djiwandono, Wakil Menteri Keuangan (Wamnekeu) II, mengungkapkan beberapa poin yang telah dibahas bersama dengan Kementeria Keuangan.

Namun dia menegaskan, bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) atau makan siang gratis yang menjadi program unggulan prabowo tidak terlalu dibahas. Menurut Thomas, program ini sudah merupakan bagian dari proses yang berjalan.

"Sebenarnya Makan Bergizi Gratis nggak terlalu dibicarakan kemarin. Karena MBG kan sudah sesuatu yang spesifik yang sudah berjalan secara proses. Jadi MBG malah nggak terlalu dibahas karena sudah dianggap proses yang berlangsung," terangnya di Kementerian Keuangan, Jakarta, rabu, 11 September 2024.

Dia pun berharap program MBG akan berjalan lancar pada tahun depan. Ia merasa optimis bahwa harapan tersebut akan tercapai karena keputusan pembentukan Badan Gizi yang baru telah resmi dikeluarkan dengan alokasi anggaran sebesar Rp71 triliun.

"Makan bergizi gratis sudah dicanangkan dalam anggaran Rp71 triliun di bawah badan gizi," terangnya.

Di samping it, laki-laki yang akrab disapa tommy juga memastikan bahwa wacana prabowo-gibran untuk membentuk kementerian atau lembaga baru, telah dilakukan dengan baik. Semua sudah dikoordinasikan dan harmonisasi dilakukan dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) untuk memastikan bahwa anggaran yang diperlukan dapat dilaksanakan sesuai keputusan presiden terpilih nanti.

"Itu adalah semua sudah dikoordinasikan. Dalam hal ini Kemenkeu sudah koordinasi, harmonisasi dengan kementerian PAN RB. Dan itu sudah dilakukan supaya apapun yang akan diputuskan oleh presiden terpilih atau presiden nanti akan bisa dilakukan secara anggaran," jelas dia.

Menteri Perdagangan sekaligus Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan, atau yang akrab disapa Zulhas, mengungkapkan bahwa jumlah menteri di kabinet pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto akan bertambah. Meskipun begitu, Zulhas belum dapat memastikan jumlah kementerian secara tepat untuk periode 2024-2029.

DPR RI saat ini tengah menyelesaikan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Zulhas menyebutkan bahwa penambahan jumlah menteri mungkin akan sekitar 44 orang.

Dia menegaskan bahwa penentuan nama-nama untuk jabatan menteri merupakan hak prerogatif presiden. Dengan demikian, Zulhas menyerahkan sepenuhnya kepada Prabowo mengenai jumlah jabatan menteri yang akan diberikan kepada PAN.

Sementara itu, Ferry Latuhihin, Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, mengungkapkan bahwa presiden terpilih Prabowo Subianto berencana untuk membentuk empat lembaga baru. Salah satu lembaga baru yang sudah diumumkan oleh pemerintah Joko Widodo adalah Badan Gizi Nasional, yang akan mengelola program makan bergizi gratis.

Selain Badan Gizi Nasional, ada dua lembaga baru lainnya yang akan dibentuk. Pertama adalah Badan Pengelola Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Niaga Karbon (BPPPI-TNK), yang akan fokus pada pengelolaan karbon, data karbon, dan transaksi karbon, serta mendukung ekonomi hijau. Lembaga ini diharapkan dapat menarik investasi swasta untuk membiayai inisiatif penurunan emisi gas rumah kaca di berbagai sektor.

Ferry juga menyebutkan bahwa Prabowo berencana membentuk Badan Penerimaan Negara (BPN) dengan tujuan meningkatkan rasio penerimaan perpajakan Indonesia. BPN akan dibentuk dengan memisahkan Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dari Kementerian Keuangan, sesuai dengan janji kampanye Prabowo.

Kemudian, terkait dengan program quick win, keponakan prabowo itu menyebutkan bahwa rincian anggaran untuk bencana alam dan inisiatif cepat lainnya akan diatur di bawah kementerian yang akan ditentukan lebih lanjut.

Dalam hal pendapatan negara, Thomas menegaskan bahwa semua rencana sudah dibahas dan diselaraskan. Mengenai target pendapatan negara yang diperkirakan mencapai Rp3.000 triliun, dia menambahkan bahwa komitmen untuk mencapai target tersebut telah diinformasikan dan dipahami bersama oleh semua pihak yang terlibat.

"Semua sudah diinformasikan, semua diselaraskan, semua dipahami bersama," tandas dia.

Klik Halaman selanjutnya...

Enam Program Quick Win

Sebagai informasi, Enam program Quick Win yang diusulkan oleh Presiden/Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka diperkirakan akan menambah belanja negara hingga Rp117,8 triliun.

Program-program tersebut mencakup pemberian makanan bergizi gratis, pemeriksaan kesehatan gratis, renovasi sekolah, hingga pengembangan lumbung pangan atau food estate.

Sri Mulyani menjelaskan bahwa terdapat proyeksi peningkatan penerimaan negara sebesar Rp8,2 triliun, sehingga total penerimaan mencapai Rp3.005,13 triliun. Proyeksi penerimaan pajak tetap, namun penerimaan negara bukan pajak (PNBP) diperkirakan akan meningkat Rp8,2 triliun. Implementasi program Quick Win dari Prabowo-Gibran ini akan menambah belanja kementerian/lembaga (K/L) hingga Rp117,87 triliun.

“Belanja negara, jika usulan Quick Win dari presiden terpilih diimplementasikan, akan menyebabkan peningkatan belanja kementerian/lembaga (K/L) dari Rp976,79 triliun menjadi Rp1.094,66 triliun, atau naik sebesar Rp117,87 triliun,” kata Sri Mulyani dalam Rapat Kerja Banggar DPR dengan Menkeu, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menteri Hukum dan HAM, dan Gubernur Bank di Kompleks DPR, Senayan, Jakarta, Rabu, 4 September 2024.

Rapat tersebut membahas penetapan postur sementara RUU APBN Tahun Anggaran 2025 berdasarkan hasil Panja Asumsi Dasar, Pendapatan, Defisit, dan Pembiayaan dalam rangka Pembicaraan Tingkat 1/Pembahasan RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2025.

Secara umum, usulan Quick Win terdiri dari empat program utama, namun dengan rincian program turunannya, total ada enam program yang akan dijalankan oleh tujuh kementerian/lembaga.

Pertama, program Makan Bergizi Gratis atau makan siang gratis yang akan dijalankan oleh Badan Gizi Nasional. Program ini menyediakan makan siang untuk ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan siswa di seluruh jenjang pendidikan dengan anggaran Rp71 triliun.

Kedua, program Pemeriksaan Kesehatan Gratis yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Cek kesehatan gratis untuk 52,2 juta orang yang mencakup cek tensi, gula darah, foto rontgen, hingga screening penyakit katastropik memerlukan anggaran Rp3,2 triliun.

Ketiga, program Pembangunan Rumah Sakit Lengkap berkualitas di daerah yang juga dijalankan oleh Kemenkes. Peningkatan rumah sakit tipe D menjadi tipe C beserta sarana prasarana dan alat kesehatannya memerlukan anggaran Rp1,8 triliun.

Keempat, program Renovasi Sekolah yang meliputi renovasi ruang kelas hingga fasilitas mandi cuci kakus (MCK). Program ini dijalankan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dengan koordinasi bersama Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) serta Kementerian Agama (Kemenag) dengan anggaran Rp20 triliun.

Kelima, program Sekolah Unggulan Terintegrasi yang mencakup pembangunan fisik sekolah unggulan di empat lokasi dengan kebutuhan anggaran Rp2 triliun.

Keenam, program Lumbung Pangan Nasional, Daerah, dan Desa alias Food Estate yang bertujuan untuk intensifikasi lahan seluas 80.000 hektare dan ekstensifikasi lahan atau cetak sawah hingga 150.000 hektare. Program ini membutuhkan anggaran Rp15 triliun yang dibagi kepada Kementerian PUPR dan Kementerian Pertanian masing-masing Rp7,5 triliun.

“Anggaran ini diambil dari belanja non K/L, yaitu dari berbagai cadangan. Jika kita lihat, cadangan belanja negara turun Rp12,39 triliun, cadangan anggaran pendidikan turun Rp66,85 triliun, dan cadangan TKD (transfer ke daerah) turun Rp14,38 triliun,” ujar Sri Mulyani.(*)