KABARBURSA.COM - Ekonom menyoroti langkah Presiden Prabowo Subianto mengaktifkan kembali Dewan Ekonomi Nasional yang kini dipimpin oleh Luhut Binsar Pandjaitan. Pasalnya, lembaga ini sudah vakum selama sekitar 25 tahun.
Menurut Wijayanto Samirin, ekonom senior dari Universitas Paramadina, Dewan Ekonomi Nasional memiliki peran memberi nasihat terhadap kebijakan fiskal dan moneter ekonomi Indonesia. Namun tidak memiliki hak mencampuri proses eksekusi kebijakan.
"Institusi ini tidak akan cawe-cawe dalam urusan eksekusi atau penyusunan kebijakan, jika amanah dijalankan dengan benar. Dengan begitu, tidak akan ada gesekan dengan kementerian terkait," ujar Wijayanto kepada Kabarbursa.com, Rabu, 23 Oktober 2024.
Wijayanto mengingatkan, kepatuhan pada tugas pokok dan fungsi (tupoksi) ini perlu dijalankan oleh Dewan Ekonomi Nasional. Alasannya, disiplin organisasi di Indonesia sering kali lemah akibat masuknya intervensi pihak luar.
"Permasalahannya, disiplin organisasi terkadang sangat lemah dan intervensi di luar batas kewenangan sering kali terjadi, sehingga ini menjadi masalah jika tidak dikelola baik," ungkap dia.
Namun demikian, dewan yang sempat dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 144 Tahun 1999 ini berpotensi memberikan dampak signifikan bagi bidang ekonomi nasional. Catatannya adalah jika ada kebijakan yang inovatif terhadap fiskal dan moneter Tanah Air.
Jika inovasi itu tidak muncul lantaran adanya pengaruh presiden sebelumnya terhadap pemerintahan Prabowo, maka hasilnya tidak akan maksimal. Wijayanto menuturkan, hal ini menjadi tantangan tersendiri untuk lembaga yang dipimpin mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi itu.
"Pengangkatan Luhut menguatkan dugaan bahwa pengaruh Jokowi masih sangat kuat. Dalam kondisi ini kita mungkin akan melihat kesinambungan kebijakan yang telah ada, bukan perubahan besar atau inovasi baru," tegas Wijayanto.
Luhut Jelaskan Fungsi Dewan Ekonomi Nasional
Luhut menjelaskan bahwa lembaga yang pernah ekses di era Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur itu bertugas membantu pemerintah dalam mendigitalisasi sistem perekonomian nasional agar lebih efisien. "Bapak Presiden Prabowo meminta untuk membantu memperbaiki tata kelola, dan dengan digitalisasi saya kira itu akan membuat kita lebih efisien," kata dia kepada wartawan setelah pelantikannya di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Senin, 21 Oktober 2024.
Luhut berharap Dewan Ekonomi Nasional dapat berkontribusi dalam mendukung Sistem Informasi Mineral dan Batu Bara (Simbara) yang diusung oleh beberapa kementerian dan lembaga.
“Presiden Prabowo menargetkan e-catalog, Simbara nikel, Simbara untuk kelapa sawit, dan teknologi pemerintahan sebagai bagian dari target digitalisasi,” tambah Luhut.
Ia juga menyebut bahwa digitalisasi sistem perekonomian nasional merupakan bagian dari program “quick win” yang diusung oleh Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming. Dewan Ekonomi Nasional menargetkan penyempurnaan sistem digitalisasi ekonomi dapat terlaksana dalam 1 hingga 2 tahun ke depan.
“E-catalog versi 6 akan segera dilanjutkan, dan ini akan membuat 85 persen lebih dari pengadaan pemerintah menjadi lebih baik,” kata Luhut.
Sementara sebelum hari pelantikan itu, melalui akun Instagram pribadinya, Luhut mengungkapkan menerima amanat tersebut dengan penuh tanggung jawab. “Tugas ini bukan sekadar posisi, tetapi panggilan untuk mengabdi kepada negara, memberikan yang terbaik bagi bangsa. Presiden Prabowo meminta saya memimpin Dewan Ekonomi Nasional, yang bertugas memberikan saran dan rekomendasi agar program prioritas ekonomi bisa tercapai dengan baik,” jelasnya.
Ia memaparkan tantangan ekonomi Indonesia ke depan cukup berat, mencakup ketahanan pangan, transisi energi, perkembangan teknologi seperti kecerdasan buatan (AI), perubahan iklim, dan dinamika geopolitik yang semakin kompleks. “Dewan Ekonomi Nasional akan berfungsi sebagai think tank ekonomi yang diisi oleh para pakar di bidangnya,” kata Luhut.
Berbeda dengan Dewan Ekonomi Nasional Era Gus Dur?
Anggota Tim Sukses Bidang Ekonomi Prabowo-Gibran, Anggawira, mengatakan peran Dewan Ekonomi Nasional berhubungan dengan strategi pemerintahan Prabowo-Gibran dalam menghadapi tantangan ekonomi seperti perlambatan global, defisit anggaran, serta memastikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui kebijakan yang terarah dan komprehensif.
Anggawira menjelaskan bahwa Dewan Ekonomi Nasional yang baru ini mirip dengan dewan serupa yang pernah dibentuk Presiden Gus Dur setelah krisis moneter 1998. Saat itu, DEN bertujuan membantu pemulihan ekonomi. Krisis yang terjadi pada 1998 menyebabkan nilai tukar rupiah anjlok hingga lebih dari enam kali lipat, diikuti oleh penurunan kapitalisasi pasar modal sebesar 13 persen dalam waktu singkat.
Pada masa itu, Gus Dur menunjuk Emil Salim sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional. Dewan ini berfungsi sebagai penasihat yang memberikan konsep-konsep untuk menjadi pembanding bagi presiden, bukan pembuat kebijakan. “Jadi tidak ada kekuasaan apa pun. Cuma konsep untuk pembanding,” kata Gus Dur pada 5 November 1999, silam.
Namun, kinerja Dewan Ekonomi Nasional kala itu tidak lepas dari kritik. Menteri Koordinator Perekonomian dan Industri (Ekuin) Kwik Kian Gie, yang ada di kabinet Gus Dur-Megawati, kerap mengkritik lembaga-lembaga penasihat ekonomi, termasuk DEN, karena dinilai tidak efektif. Bahkan, sebelum DEN terbentuk, Kwik sudah menyampaikan kepada Gus Dur untuk membatalkan rencana pendirian lembaga penasihat ekonomi tersebut. (*)