MTI Desak Pembangunan Transportasi Umum, Atasi Kemacetan Perkotaan

KABARBURSA.COM - Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) mendesak agar pemerintah pusat dan daerah segera memperkuat komitmen terhadap pembangunan sistem transportasi umum di wilayah perkotaan. 

Ketua Umum MTI, Tory Damantoro, menekankan pentingnya pengembangan transportasi publik sebagai bagian krusial dari Kebijakan Transportasi Nasional ke depan.

"Jumlah penduduk perkotaan di Indonesia telah mencapai 170 juta orang. Kota-kota memiliki peran penting sebagai pusat peradaban, budaya, dan kesejahteraan bangsa. Jangan sampai potensi ini terhambat oleh masalah kemacetan," ujar Tory di Jakarta, Senin, 14 Oktober 2024.

MTI menyoroti kebutuhan mendesak bagi kota-kota besar di Indonesia untuk memiliki sistem angkutan umum yang memadai. Sistem tersebut, menurut Tory, harus efisien, aman, andal, dan menjadi kebanggaan warga.

Tory juga menambahkan bahwa pembangunan transportasi publik membutuhkan komitmen politik yang kuat dan kerja sama lintas daerah. 

Dengan kolaborasi yang berkelanjutan, diharapkan sistem transportasi dapat merespons perkembangan kota yang melampaui batas administratif wilayah.

Peningkatan Sektor Properti

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mendorong agar sumber daya manusia (SDM) di sektor transportasi terus ditingkatkan kualitasnya. Pasalnya, SDM menjadi salah satu tonggak utama keberhasilan dan kemajuan transportasi.

“Keberhasilan dan kemajuan sektor transportasi sangat bergantung pada SDM berkualitas yang mampu merancang, memelihara, mengoperasikan, serta mengeksplorasi sistem transportasi. Untuk itu, pembangunan SDM sangat penting untuk mencetak talenta unggul Indonesia di sektor transportasi,” ujar Menhub.

Budi menekankan, dalam 10 tahun terakhir, pembangunan masif pada sektor transportasi telah memperkuat fondasi ekonomi dan sosial Indonesia.

Pencapaian besar ini meliputi pembangunan infrastruktur fisik dan transformasi digital. Maka, SDM transportasi yang ada saat ini dan masa mendatang, perlu memperlengkapi diri agar mampu menghadapi transformasi digital serta kecanggihan infrastruktur terkini.

“SDM transportasi harus terus meng-upgrade diri agar bisa beradaptasi di tengah perubahan zaman yang begitu cepat. Pengembangan diri di antaranya bisa melalui program pendidikan dan pelatihan untuk mewujudkan sistem transportasi inovatif dan berkelanjutan,” tutur Budi.

Sejalan dengan itu, Wakil Rektor Bidang Sumber Daya dan Keuangan Prof. Dr. Ida Nurlinda menyampaikan pentingnya menghasilkan lulusan yang berkualitas dari sekolah tinggi bidang transportasi. Berkualitas di sini artinya selain menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, juga memiliki karakter dan dapat berkontribusi nyata pada capaian pembangunan nasional.

“Para lulusan ini memiliki peran strategis sebagai agen-agen pembangunan transportasi yang perlu mendapatkan dukungan pengembangan SDM yang berkelanjutan. Maka itu, kolaborasi antara akademisi, praktisi, dan pemangku kepentingan sangatlah penting untuk menghasilkan lulusan yang akan menjadi tenaga profesional yang mampu menghadapi tantangan,” ujar Ida.

Kinerja Kemenhub Lewat Survei

Kemenhub mengapresiasi hasil survei nasional persepsi publik atas layanan transportasi nasional yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indikator. Hasil survei ini menyatakan sebanyak 72,3 persen masyarakat puas pada kinerja Kemenhub dalam menyediakan prasarana transportasi antarkabupaten/kota dan antarprovinsi. 

Survei dilakukan pada 30 Agustus–6 September 2024, dengam 1.450 responden dan toleransi kesalahan 2,8 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Sementara itu, lebih dari 70 persen masyarakat juga puas pada Kemenhub dalam memperlancar pengiriman barang serta menyediakan sarana transportasi antarkabupaten/kota dan antarprovinsi. Evaluasi warga terhadap program transportasi umum yang dilakukan Kementerian Perhubungan cenderung positif.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Risyapudin Nursin, mengungkapkan bahwa dalam satu dekade terakhir

Pihaknya telah berhasil mengembangkan infrastruktur transportasi darat yang terintegrasi untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat. Menurut Risyapudin, pengembangan tersebut meliputi infrastruktur fisik dan non-fisik yang dirancang untuk menciptakan ekosistem transportasi darat yang lebih aman dan terkoordinasi.

“Dalam 10 tahun terakhir, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat telah membangun berbagai infrastruktur penting, termasuk enam terminal tipe A baru, serta merehabilitasi dan merevitalisasi 53 terminal tipe A yang sudah ada di berbagai wilayah Indonesia,” ujar Risyapudin dalam pernyataannya di Jakarta, Minggu 13 Oktober 2024.

Terminal-terminal ini, lanjutnya, tidak hanya berfungsi sebagai tempat naik-turun penumpang, tetapi juga dirancang untuk menjamin keselamatan dan keamanan masyarakat. Ditjen Perhubungan Darat juga secara rutin melakukan pemeriksaan kelaikan bus dan pemeriksaan kesehatan bagi para pengemudi melalui kegiatan ramp check.

Selain pengembangan terminal penumpang, Ditjen Perhubungan Darat juga telah membangun tujuh terminal barang internasional di berbagai perbatasan Indonesia. Fasilitas ini diharapkan dapat memfasilitasi arus ekspor-impor dan memperkuat perekonomian daerah 3TP (tertinggal, terdepan, terluar, dan perbatasan) dengan meningkatkan efisiensi logistik.

Risyapudin juga menekankan pentingnya integrasi antarmoda. Dalam rangka mendukung integrasi ini, telah dibangun berbagai fasilitas penunjang, termasuk tiga trotoar, 30 lajur sepeda, dan 95 halte di beberapa Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN). Di sektor transportasi air, Ditjen Perhubungan Darat telah membangun 44 pelabuhan penyeberangan baru, 31 halte sungai, dan 16 pelabuhan danau untuk meningkatkan konektivitas di daerah kepulauan dan 3TP.

Keberhasilan ini, menurut Risyapudin, merupakan hasil kolaborasi antara Ditjen Perhubungan Darat, operator transportasi, dan BUMN (ASDP), terutama dalam pelayanan optimal selama periode mudik Lebaran dan Natal-Tahun Baru.

Untuk meningkatkan mobilitas di wilayah 3TP, pemerintah juga telah meluncurkan program subsidi angkutan perintis, yang mencakup subsidi angkutan jalan, penyeberangan, dan barang perintis di berbagai pelosok Indonesia. Program ini dirancang untuk meningkatkan aksesibilitas, menstimulasi pertumbuhan ekonomi, menjaga stabilitas harga bahan pokok, serta mendukung Tol Laut dan Jembatan Udara.

Di tingkat internasional, Risyapudin menyebutkan adanya program Angkutan Lintas Batas Negara (ALBN) yang memberikan layanan bus antarnegara, dengan rute Pontianak-Kuching-Brunei dan Kupang-Dili. Ini diharapkan dapat meningkatkan konektivitas antarnegara tetangga.

Di perkotaan, modernisasi angkutan umum perkotaan dilakukan melalui skema buy the service (BTS) yang saat ini diterapkan di 11 kota. Program ini memberikan subsidi layanan angkutan umum dengan kontrak 3-5 tahun, dan lima pemerintah daerah telah berhasil melanjutkan program ini secara mandiri.

Selain itu, dalam era digitalisasi, Kemenhub telah meluncurkan superapp Mitra Darat, yang mengintegrasikan semua layanan transportasi darat, termasuk bus dan kapal penyeberangan, dalam satu aplikasi. Aplikasi ini juga akan digunakan untuk mengawasi pelanggaran administrasi kendaraan, guna menciptakan layanan transportasi yang lebih aman dan transparan. (*)