OJK Tanggapi Wacana Prabowo Hapuskan Utang 6 Juta Petani dan Nelayan

KABARBURSA.COM - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menanggapi rencana Presiden Prabowo Subianto yang akan menghapus utang kredit macet sekitar 6 juta petani, nelayan, dan pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menilai wacana Prabowo tersebut sebagai langkah positif. Meski begitu, kata Dian, OJK akan melakukan pembahasan terlebih dahulu.

“Kami melihat wacana itu positif saja,” kata Dian Ediana di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Rabu, 30 Oktober 2024.

Saat ini, ungkap Dia, OJK sedang berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait yang berkepentingan terhadap wacana penghapusan catatan kredit macet yang sebenarnya sudah dibayarkan oleh perusahaan asuransi kredit.

Menurut dia, pembahasan untuk menentukan aturan pelaksanaan penghapusan utang menjadi penting guna menghindari risiko moral hazard.

“Kita tinggal tentu yang detail perlu kita perhatikan nanti bagaimana bank melaksanakan dan lain sebagainya," ucap dia.

Sebelumnya diberitakan, Ketua Dewan Penasihan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia, Hashim Djojohadikusumo, mengungkapkan bahwa pemerintah sedang mempersiapkan sebuah Peraturan Presiden (Perpres) yang bertujuan untuk menghapus utang jutaan petani dan nelayan di Indonesia. Hashim menjelaskan bahwa Perpres ini diharapkan akan ditandatangani oleh Presiden Prabowo pada minggu depan.

“Mungkin minggu depan, Bapak Presiden akan menandatangani Perpres tersebut. Ada jutaan petani dan nelayan yang masih terjebak dalam utang lama, utang yang berasal dari krisis moneter tahun 1998, serta utang yang timbul pada 2008 dan tahun-tahun sebelumnya,” kata Hashim di acara diskusi di Menara KADIN Indonesia, Rabu, 23 Oktober 2024.

Kondisi utang yang mengikat ini telah membuat petani dan nelayan kesulitan dalam mengakses pinjaman dari lembaga keuangan.

“Setiap kali masuk ke Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK (Otoritas Jasa Keuangan), mereka selalu ditolak. Hal ini terjadi karena mereka masih memiliki utang Rp10 juta, Rp15 juta, atau Rp20 juta,” ujar adik kandung Prabowo Subianto ini.

Lebih lanjut, Hashim menjelaskan bahwa utang-utang tersebut sebenarnya sudah lama dibekukan oleh bank, tetapi hak tagih bank masih ada. “Akibatnya, sekitar 5-6 juta petani yang memiliki utang lama tidak dapat mengajukan pinjaman baru dari bank,” jelasnya.

Hashim menekankan bahwa kondisi ini mendorong para petani dan nelayan untuk mencari sumber pembiayaan yang tidak resmi, seperti rentenir dan pinjaman online.

“Saya pernah menyampaikan hal ini kepada Pak Prabowo. Ini adalah masalah yang harus diatasi. Tahun lalu, kami sudah merekam masalah ini dan Pak Prabowo sepakat untuk melakukan perubahan,” ungkap Hashim.

Dalam prosesnya, Hashim melibatkan tim perbankan untuk membahas dampak dari kebijakan ini terhadap sektor perbankan di Indonesia.

“Kami bertanya kepada tim ekonomi apakah langkah ini akan merusak sistem perbankan. Akhirnya, kami mendapat penjelasan bahwa langkah ini tidak akan merusak, karena utang tersebut sudah dihapus-bukukan,” jelasnya.

Dengan adanya Perpres pemutihan utang yang sedang disusun oleh Menteri Hukum Supratman Andi Atgas, diharapkan para petani dan nelayan dapat kembali mendapatkan akses ke pinjaman perbankan.

“Mungkin minggu depan, Pak Prabowo akan menandatangani Perpres ini. Semua sudah disiapkan sesuai dengan undang-undang yang berlaku,” imbuh politisi Partai Gerindra ini.

Langkah ini dianggap sebagai salah satu strategi untuk memberantas kemiskinan di Indonesia. Hashim berpendapat, jika kebijakan ini berhasil dilaksanakan, maka sekitar 5-6 juta petani dan nelayan, beserta keluarganya, akan mendapatkan peluang baru.

“Dengan demikian, sekitar 30-40 juta orang akan merasakan dampak positif dari kebijakan ini,” tuturnya.

Selain mendapatkan akses pinjaman dari bank, Hashim optimis bahwa para petani dan nelayan tidak akan lagi terjebak dalam jeratan utang yang merugikan dari rentenir atau pinjaman online (pinjol).

“Mereka akan dapat meminjam dari bank, bukan dari rentenir atau pinjol. Kami sudah melakukan pengecekan dan memastikan bahwa langkah ini tidak akan merusak bank-bank seperti BRI,” ungkapnya.

Perpres Hapuskan Utang

Ketua Dewan Penasihat Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Hashim Djojohadikusumo, yang juga merupakan adik dari Presiden Prabowo Subianto, menyampaikan bahwa pemerintah tengah merancang Peraturan Presiden (Perpres) untuk menghapus utang jutaan petani dan nelayan. Dikatakannya, Perpres ini segera akan diteken oleh Presiden Prabowo Subianto.

“Ini saya hanya ingin menyampaikan, mungkin minggu depan Perpres tersebut akan ditandatangani. Ada jutaan petani dan nelayan kita yang masih menanggung utang lama. Beberapa utang tersebut berasal dari krisis moneter 1998 dan 2008. Sekitar 5-6 juta petani dan nelayan saat ini masih terbebani,” ujar Hashim dalam diskusi di Menara Kadin Indonesia, Jakarta Selatan, Rabu, 23 Oktober 2024.

Hashim menambahkan, banyak dari petani dan nelayan yang mengalami kesulitan mengakses pinjaman bank karena masih tercatat memiliki utang lama dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK. Pinjaman mereka yang bernilai puluhan juta rupiah tersebut membuat mereka tidak bisa memperoleh pinjaman baru dari perbankan.

Menurut Hashim, meskipun bank sudah lama menghapus dan membekukan utang-utang ini, hak penagihan masih tetap ada. Hal ini membuat sekitar 5-6 juta petani terpaksa beralih ke pinjaman online dan rentenir.

“Saya sampaikan kepada Pak Prabowo bahwa hal ini perlu diatasi. Ini kami bahas tahun lalu, dan Pak Prabowo menyetujuinya,” jelas Hashim. Ia juga menuturkan bahwa saat tim perbankan dan ekonomi mengevaluasi hal ini, disimpulkan bahwa penghapusan hak tagih tersebut tidak akan merusak perbankan, karena utangnya sudah dihapus-bukukan.

Menteri Hukum, Supratman Andi Atgas, saat ini sedang menyiapkan Perpres pemutihan utang untuk petani dan nelayan. Dengan adanya Perpres ini, mereka diharapkan dapat kembali memperoleh akses pinjaman dari perbankan.

“Jika minggu depan Perpres ini ditandatangani, sekitar 5-6 juta orang bersama keluarganya akan memiliki kesempatan baru. Mereka dapat kembali mengakses pinjaman dari bank tanpa dibatasi oleh SLIK OJK. Ini merupakan bagian dari strategi pengentasan kemiskinan, yang berpotensi memberikan dampak positif bagi 30-40 juta jiwa,” tambahnya.

Selain membuka akses pinjaman dari bank, kebijakan ini juga diharapkan dapat membantu petani dan nelayan terlepas dari ketergantungan pada pinjaman online dan rentenir.

“Mereka akan bisa meminjam dari bank, bukan dari rentenir atau pinjol. Kami sudah mengecek, langkah ini tidak akan merusak BRI atau Himbara lainnya,” tutup Hashim, yang juga politisi dari Partai Gerindra. (*)