KABARBURSA.COM - Pemerintah memproyeksikan realisasi Belanja Negara tahun 2025 akan mencapai Rp3.527,51 triliun, atau sekitar 97,4 persen dari target APBN sebesar Rp3.621,3 triliun. Meski secara nominal meningkat dibanding tahun lalu, belanja negara dinilai tidak cukup terarah untuk memulihkan perekonomian yang sedang lesu.
Menurut ekonom Awalil Rizky, angka outlook tersebut menunjukkan adanya pemangkasan belanja sebesar Rp93,81 triliun dari target, tetapi pemangkasan ini jauh dari target efisiensi sebesar Rp306,69 triliun sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden (Inpres) No.1/2025.
“Angka itu menunjukkan penurunan belanja, tapi belum memenuhi komitmen efisiensi yang digaungkan pemerintah sendiri,” katanya dalam keterangan resmi, Senin 7 Juli 2025.
Efisiensi Tak Konsisten dengan Pelaksanaan
Sebelumnya, Presiden Prabowo sempat menyampaikan rencana pemangkasan belanja negara senilai Rp900 triliun dalam sebuah paparan di acara Partai Gerindra pada 15 Februari 2025. Dalam wacana tersebut, disebut adanya tiga putaran penyisiran anggaran besar-besaran, termasuk dari laba BUMN dan belanja belanja rutin di bawah Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara. Namun, narasi itu tidak pernah benar-benar diintegrasikan ke dalam kebijakan resmi, bahkan nomenklatur yang digunakan berbeda dengan postur APBN yang lazim.
Ia menyebut bahwa tidak ada keputusan resmi maupun perubahan postur APBN yang mengafirmasi rencana efisiensi tersebut.
“Postur APBN 2025 tidak berubah, dan dokumen realisasi seperti APBN Kita masih merujuk pada struktur anggaran awal hingga Mei 2025,” ujarnya.
Belanja K/L Justru Melampaui Target
Salah satu temuan mencolok dalam outlook APBN semester pertama adalah realisasi belanja Kementerian dan Lembaga (K/L) yang justru melampaui target. Pemerintah semula menargetkan belanja K/L sebesar Rp1.160,1 triliun, namun proyeksinya kini naik menjadi Rp1.275,6 triliun atau 109,9 persen dari rencana.
Padahal, lanjut Awalil, banyak K/L yang sebelumnya disebutkan akan dipangkas justru mendapatkan tambahan alokasi. Sebagai contoh, Kementerian Pertahanan mencatat lonjakan signifikan, dari Rp166,26 triliun menjadi Rp247,53 triliun, sebagian besar untuk program modernisasi alutsista dan sarana pertahanan.
Sementara itu, beberapa lembaga negara seperti DPR, BIN, dan POLRI juga mendapat tambahan signifikan. Misalnya, anggaran DPR naik dari Rp6,69 triliun menjadi Rp9,96 triliun, dan BIN naik dua kali lipat menjadi Rp15,44 triliun.
Awalil menilai alokasi ini bertolak belakang dengan narasi efisiensi. “Kementerian dan lembaga yang dinarasikan sebagai prioritas justru banyak yang mengalami penurunan alokasi. Ini membingungkan arah kebijakan belanjanya,” katanya.
Transfer ke Daerah Terus Menyusut
Tren sentralisasi anggaran pusat terhadap daerah yang telah dimulai sejak era Presiden Jokowi tampaknya berlanjut pada tahun pertama pemerintahan Prabowo. Transfer ke Daerah (TKD) dalam semester pertama tercatat Rp402,47 triliun, dan diproyeksikan hanya akan mencapai Rp864,06 triliun atau 93,9 persen dari rencana.
Rizky mencatat bahwa porsi TKD terhadap total Belanja Negara diperkirakan hanya 24,49 persen di 2025, turun dari 25,70 persen pada 2024 dan jauh dari 32,38 persen pada 2014.
“Sentralisasi ini berisiko memperlemah stimulus ekonomi lokal yang justru dibutuhkan saat ekonomi sedang lesu,” ujarnya.
Situasi ini diperparah oleh penggunaan Dana Desa untuk pembentukan Koperasi Merah Putih (KMP), inisiatif baru pemerintahan Prabowo. Karena KMP belum dialokasikan dalam APBN 2025, modal awalnya diambil dari Dana Desa. Akibatnya, menurut Rizky, alokasi untuk kebutuhan lain di desa tergerus, dan dampak ekonomi langsungnya menjadi minimal.
Narasi Belanja Tak Sejalan dengan Realitas Ekonomi
Di tengah perlambatan ekonomi, Rizky menilai outlook belanja negara 2025 tidak menunjukkan respons kebijakan fiskal yang seharusnya ekspansif dan adaptif.
“Outlook Pemerintah mengindikasikan kebijakan belanja yang tidak terarah dan jauh dari peran sebagai shock absorber sebagaimana diklaim Kementerian Keuangan,” kata dia.
Alih-alih memfokuskan belanja pada sektor prioritas yang berorientasi pada pemulihan ekonomi, realisasi belanja saat ini justru memperkuat dominasi belanja birokrasi dan keamanan. Narasi besar tentang efisiensi yang sempat digaungkan justru melemah oleh ketidakkonsistenan data dan tidak adanya transparansi dokumen resmi.(*)