KABARBURSA.COM - Pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka diimbau untuk fokus pada penciptaan lapangan kerja, mengingat banyaknya angkatan kerja yang belum terserap dalam sektor formal. 17,42 persen sarjana di Indonesia berprofesi sebagai driver ojek online (ojol).
Akibatnya, banyak dari mereka memilih untuk bekerja di sektor informal, seperti buruh harian, pekerjaan borongan pabrik, atau menjadi gig worker, termasuk pengemudi ojek online (ojol) dan taksi online.
Direktur Eksekutif Segara Research Institute, Piter Abdullah, menyatakan bahwa setiap tahun pertumbuhan angkatan kerja baru mencapai sekitar 3-4 juta, sementara sektor formal hanya mampu menyerap sekitar 1 juta tenaga kerja.
“Saat ini, ekonomi Indonesia hanya dapat menyerap sekitar 200.000 pekerja di sektor formal untuk setiap 1 persen pertumbuhan ekonomi. Dengan PDB (Produk Domestik Bruto) sekitar 5 persen, sektor formal hanya dapat menampung antara 1 juta hingga 1,2 juta tenaga kerja per tahun,” jelas Piter, Minggu, 20 Oktober 2024.
Ketidakseimbangan antara pertumbuhan lapangan kerja formal dan angkatan kerja ini menyebabkan banyak orang beralih ke pekerjaan informal seperti ojol untuk memenuhi kebutuhan hidup.
“Banyaknya pekerja informal adalah akibat dari ketidakmampuan pemerintah dalam menyediakan lapangan kerja formal,” ungkap Piter.
Survei Segara Research Institute berjudul ‘Potret Beban Kerja Dan Penghasilan Pekerja Informal di Indonesia’ menunjukkan bahwa pengemudi taksi online dan ojol memiliki proporsi lulusan S1 (sarjana) yang tinggi dibandingkan pekerjaan informal lainnya. Hasil survei menunjukkan bahwa 26,53 persen pengemudi taksi online dan 17,42 persen pengemudi ojol adalah sarjana.
Banyaknya angkatan kerja yang memilih pekerjaan ini disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, dari segi penghasilan, rata-rata penghasilan per bulan pengemudi taksi online mencapai Rp7,23 juta, sementara pengemudi ojol memperoleh sekitar Rp5,36 juta. Sementara itu, pengemudi konvensional hanya mendapatkan rata-rata Rp4,79 juta per bulan.
Kedua, dari sisi jaminan keselamatan dan kesehatan kerja, pengemudi ojol dan taksi online mendapatkan dukungan fasilitas yang lebih baik dibandingkan pekerja informal lainnya. Terakhir, fleksibilitas jam kerja menjadi keuntungan tersendiri bagi pengemudi ojol dan taksi online, yang dapat menentukan sendiri jumlah jam kerja mereka.
Piter berharap pemerintah memberikan dukungan kebijakan yang tepat untuk melindungi pekerja informal, termasuk di sektor ride hailing. Dalam merumuskan regulasi untuk gig worker, pemerintah perlu mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan pekerja informal.
“Tugas pemerintah bukanlah mengubah pekerjaan informal menjadi formal, tetapi lebih kepada meningkatkan penyerapan tenaga kerja di sektor formal. Pekerjaan seperti ojol sebenarnya merupakan pilihan sementara bagi mereka yang belum mendapatkan pekerjaan tetap,” pungkas Piter.
Tantangan Pemerintahan Prabowo-Gibran
Di kesempatan terpisah, Analisis Kebijakan Ekonomi Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Ajib Hamdani mengatakan bahwa susunan kabinet akan menjadi penentu langkah strategis pemerintahan Prabowo-Gibran dalam lima tahun ke depan.
Menurut dia, komposisi kabinet perlu menyeimbangkan dua aspek penting, yakni stabilitas politik dan akselerasi ekonomi.
“Dalam hal stabilitas, Presiden akan memilih unsur birokrat yang mampu memberikan dukungan politik untuk menjalankan program-program strategis dan populasi. Sedangkan untuk akselerasi ekonomi, jajaran teknokrat dengan keahlian dan pengalaman harus diprioritaskan,” kata Ajib di Jakarta, Minggu, 20 Oktober 2024.
Mengenai indikasi bahwa 16 kementerian akan diisi oleh orang-orang lama, Ajib mengingatkan pentingnya evaluasi kinerja untuk menghadapi tantangan ekonomi yang semakin kompleks.
Tiga Tantangan Ekonomi
Lalu, Ajib menyoroti tiga tantangan utama yang harus dihadapi pemerintahan Prabowo-GIbran. Pertama, tantangan fiskal. Dengan APBN 2025 yang sebesar Rp3.613,1 triliun dan penerimaan negara yang diproyeksikan hanya Rp3.005,1 triliun, potensi defisit lebih dari Rp600 triliun akan semakin membebani utang negara.
Ditambah lagi dengan jatuh tempo utang sebesar Rp800 triliun pada 2025. Katanya, solusi fiskal kreatif sangat diperlukan dari jajaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Kedua, tingginya tingkat pengangguran yang masih berada di angka 5,2 persen pada 2024.
“Investasi memang terus over target, tetapi belum berhasil mengurangi angka pengangguran secara signifikan. Bahkan, ada fenomena paradoks di mana semakin banyak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK),” ujar Ajib.
Menurutnya, peningkatan rasio Incremental Output Ratio (ICOR) menunjukkan bahwa investasi saat ini kurang berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi.
Ketiga, masalah kemiskinan. Dengan 60 persen PDB ditopang oleh konsumsi rumah tangga, daya beli masyarakat menjadi krusial untuk menjaga pertumbuhan ekonomi.
Dia kemudian menyebut, meski data kemiskinan resmi menunjukkan 9,03 persen atau sekitar 25 juta orang, terdapat lebih dari 96 juta Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS yang menunjukkan skala kemiskinan yang lebih luas.
"Pemerintah harus lebih jeli dalam memahami data ini sebagai pondasi kebijakan ke depan," tambahnya.
Mengenai program prioritas Asta Cita Prabowo-Gibran, Ajib menyebut, lima di antaranya adalah fokus pada bidang ekonomi. Namun, untuk mencapai target ambisius pertumbuhan ekonomi 8 persen, diperlukan reformasi ekonomi struktural yang mendalam.
“Kebijakan yang diambil harus bertujuan meningkatkan efisiensi dan produktivitas ekonomi dengan perubahan fundamental dalam sistem ekonomi, regulasi, dan infrastruktur,” jelasnya.
Ajib meyakini, dengan reformasi yang tepat, Indonesia bisa berada di jalur menuju cita-cita besar Indonesia Emas 2045.
“Namun, semua ini bergantung pada bagaimana kabinet mampu menerjemahkan visi presiden dalam reformasi ekonomi yang nyata,” pungkas Ajib. (*)
Berita atau informasi yang Anda baca membahas emiten atau saham tertentu berdasarkan data yang tersedia dari keterbukaan informasi PT Bursa Efek Indonesia dan sumber lain yang dapat dipercaya. Konten ini tidak dimaksudkan sebagai ajakan untuk membeli atau menjual saham tertentu. Selalu lakukan riset mandiri dan konsultasikan keputusan investasi Anda dengan penasihat keuangan profesional. Pastikan Anda memahami risiko dari setiap keputusan investasi yang diambil.