KABARBURSA.COM - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memperoleh tambahan anggaran sebesar Rp40,59 triliun untuk tahun anggaran 2025.
Dari jumlah tersebut, hampir 20 persen akan dialokasikan khusus untuk mendukung pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, dengan fokus pada pengembangan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan tambahan anggaran ini akan mempercepat penyelesaian proyek-proyek penting, termasuk pengoperasian bangunan yang telah dibangun.
“Untuk lanjutan pembangunan IKN dan operasi kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP) sebesar Rp9,11 triliun,” ungkap Basuki dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI, Rabu, 11 September 2024.
Tambahan anggaran tersebut tidak hanya akan digunakan untuk IKN, melainkan juga untuk program padat karya berupa revitalisasi sekolah yang banyak mengalami kerusakan, dengan anggaran sebesar Rp19,5 triliun.
Kata Basuki, Revitalisasi ini menjadi bagian penting dari upaya peningkatan kualitas pendidikan melalui perbaikan fasilitas yang mendukung kegiatan belajar mengajar.
Selain itu, anggaran tambahan juga akan dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur sumber daya air, seperti bendungan dan jaringan irigasi, yang bertujuan untuk memperkuat ketahanan pangan nasional. Total anggaran yang dialokasikan untuk proyek ini mencapai Rp11,98 triliun.
Nantinya, dana ini akan segera didistribusikan ke direktorat jenderal terkait, seperti Ditjen Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Cipta Karya.
“Ditjen Sumber Daya Air mendapat alokasi tambahan untuk bendungan dan irigasi. Sementara untuk Bina Marga dan Cipta Karya, dana sebesar Rp9,11 triliun akan dialokasikan, dan Rp19,5 triliun, lainnya berada di Cipta Karya untuk renovasi sarana dan prasarana pendidikan,” jelas Basuki.
Dalam rincian anggaran 2025, Kementerian PUPR awalnya telah mengantongi pagu sebesar Rp75,63 triliun. Dengan tambahan ini, total pagu anggaran Kementerian PUPR akan mencapai Rp116,22 triliun.
Meski begitu, tambahan anggaran ini masih di bawah usulan penambahan anggaran yang diajukan Kementerian PUPR, yakni sebesar Rp61,31 triliun.
“Penanambahan anggaran yang kami ajukan sebesar Rp61,31 triliun, tapi terealisasi Rp40,95 triliun,” papar Basuki.
Basuki menegaskan, penambahan anggaran ini untuk proyek strategis.
Untuk diketahui, pemerintah fokus pada tiga sektor utama, yaitu ketahanan pangan melalui pembangunan bendungan dan irigasi, peningkatan kualitas pendidikan dengan revitalisasi sarana sekolah, dan penyelesaian pembangunan IKN yang mencakup penambahan jalan tol, pembangunan kawasan, pengoperasian prasarana seperti Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), dan lainnya. Porsi anggaran untuk IKN, khususnya di KIPP, mencapai Rp9,11 triliun.
“Sektor pertama ketahanan pangan sebesar Rp11,9 triliun, renovasi prasaranan dan sarana sekolah yang rusak itu Rp19,5 triliun, dan penyelesaian pembangunan IKN dan operasikan bangunan-bangunan yang sudah dibangun sampai sekarang terutama di KIPP itu sebesar Rp9,19 Triliun," terangnya kepada wartawan di kompleks DPR RI, Jakarta.
Dengan rincian tersebut, Basuki menegaskan bahwa Kementerian PUPR akan merinci lebih detail setiap alokasi anggaran agar sesuai dengan kebutuhan strategis nasional, terutama dalam mendukung ketahanan pangan, pendidikan, dan pembangunan IKN yang menjadi prioritas pemerintah ke depan.
“Dari banggar (Badan Anggaran) DPR telah dialokasikan Rp40,59 triliun itu untuk menyelesaikan pembangunan bendungan dan jaringan irigasinya, tapi itu kan gelondongan jadi harus kita detilkan lagi,” pungkas dia.
Dua Investor Asing Bersiap Groundbreaking di IKN
Dua investor asing berencana akan melakukan groundbreaking di Ibu Kota Nusantara (IKN), dalam waktu dekat ini. Berdasarkan informasi Otorita IKN, dua investor tersebut berasal dari China dan Australia.
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi, mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan melakukan rangkaian groundbreaking ke delapan di IKN. Kali ini, proses groundbreaking tersebut akan diresmikan secara langsung oleh Presiden pada 19-20 September 2024.
Terkait dua investor asing, dari China dan Australia, menurut Hasan menunjukkan kepercayaan pihak swasta untuk berinvestasi di IKN. Menurut Hasan, kedua investor tersebut adalah Delonix, perusahaan China yang bergerak dalam pembangunan mal, hotel, apartemen, atau kawasan mixed use dengan investasi sebesar Rp500 miliar.
Investor asing kedua adalah Australian Independent School, yang akan membangun sekolah di IKN dengan nilai investasi Rp150 miliar. Sehingga, jika ditotal jumlah investor asing yang masuk ke IKN pada September ini sebesar Rp650 miliar.
Hasan menjelaskan, proses investasi di IKN memang membutuhkan waktu dan tidak semudah yang diperkirakan banyak pihak. Menanggapi kritik mengenai rendahnya tingkat investasi asing, Nasbi mengungkapkan bahwa ada serangkaian langkah yang harus dilalui investor sebelum realisasi proyek di IKN.
Menurut Nasbi, investasi di IKN dimulai dengan penandatanganan Letter of Intent (LOI), yang merupakan bentuk komitmen awal dari investor. Setelah itu, dilanjutkan dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) untuk menyepakati model investasi yang akan dijalankan. Selanjutnya, proses ini mencakup pengurusan izin dan penandatanganan kontrak investasi.
“Proses dari LOI, MoU, kontrak, hingga groundbreaking memerlukan waktu yang tidak sebentar. Jadi, bukan berarti setelah ada LOI hari ini, besok langsung dilakukan groundbreaking. Ini adalah proses yang panjang dan memerlukan kesabaran,” ujar Nasbi.
Meskipun prosesnya panjang, Nasbi mengungkapkan bahwa saat ini sudah ada dua investor asing yang siap memulai proyek di IKN. Kedua investor ini akan memulai groundbreaking proyek mereka yang direncanakan akan dilakukan langsung oleh Presiden Jokowi.
“Di antara proses yang panjang ini, sudah ada dua investasi asing yang siap melakukan groundbreaking di IKN. Jadi, kita mulai melihat hasil nyata dari proses ini,” tambah Nasbi.
Nasbi berharap bahwa dengan adanya langkah nyata dari investor asing ini, kritik mengenai minimnya investasi di IKN dapat terjawab dan menunjukkan bahwa proyek pembangunan IKN sedang berjalan sesuai rencana. (*)