KABARBURSA.COM - Wakil Menteri Investasi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Yuliot Tanjung, mengungkapkan pemerintah tengah menyiapkan program investasi ketahanan pangan. Program ini dirancang untuk membuka ruang investasi bagi program prioritas Presiden terpilih Prabowo Subianto, yaitu Makan Bergizi Gratis (MBG).
"Jadi kan ada kegiatan investasi ketahanan pangan. Jadi ketahanan pangan ya mungkin itu kita akan dorong ke depan," kata Yuliot di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis, 12 September 2024.
Yuliot menjelaskan BKPM juga berencana memberdayakan industri pangan dalam negeri untuk mendukung pelaksanaan program MBG maupun program prioritas lainnya. Industri lokal diharapkan dapat berperan aktif dalam mendukung kegiatan-kegiatan strategis di bawah pemerintahan Prabowo.
"Kita juga akan memperdayakan industri-industri yang ada di dalam negeri bisa men-support kegiatan-kegiatan yang terkait dengan program-program Pak Prabowo sendiri," ujarnya.
Meski begitu, Yuliot belum merinci investor yang tertarik pada program tersebut. Menurutnya, hal ini memerlukan koordinasi lebih lanjut dengan kementerian dan lembaga terkait.
"Kita harus detailkan dengan teman-teman, dengan kementerian/lembaga, kira-kira apa yang bisa dikontribusikan dari Kementerian Investasi dan juga apa yang bisa di-cover merupakan pekerjaan bersama," katanya.
Adapun Kementerian Investasi/BKPM sendiri telah menetapkan kondisi dalam pencapaian realisasi investasi 2025-2029, yang di dalamnya memuat investasi prioritas ketahanan pangan, diantaranya:
- Ketersediaan Anggaran yang Cukup untuk Melaksanakan Seluruh Kegiatan di Kementerian Investasi/BKPM
- Terselesaikannya Konflik di Timur Tengah serta Rusia - Ukraina
- Fokus Pengembangan Green Investment, Infrastruktur Konektivitas, Transisi Energi, dan Hilirisasi
- Investasi Prioritas di Bidang Ketahanan Pangan dan Ketahanan Energi yang Berkelanjutan dan Berkesinambungan
- Peningkatan Layanan Perizinan Berusaha Melalui OSS
- Dibutuhkan adanya alokasi DAK Non Fisik bagi Fasilitasi Realisasi Penanaman Modal di Daerah
Anggaran MBG dari Dana Pendidikan
Diberitakan sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa anggaran program MBG 2025 sebesar Rp71 triliun merupakan bagian dari anggaran pendidikan.
“Untuk program Presiden Terpilih, Makan Bergizi Gratis sebesar Rp71 triliun sudah ada di RAPBN 2025. Nanti akan dijelaskan dari tim makan bergizi gratis yang terus disempurnakan,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers RAPBN 2025 di Kantor Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Jumat, 16 Agustus 2024.
Lanjut eks Direktur Bank Dunia (World Bank) ini, program Makan Bergizi Gratis bertujuan untuk menciptakan anak yang cerdas dan pemberdayaan UMKM.
“Tapi daerah ditekankan memberdayakan UMKM, sehingga ekonomi daerah bisa bergerak,” ujarnya.
Sri Mulyani menjelaskan, anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis ini masuk ke dalam kategori anggaran pendidikan sebesar Rp722,6 triliun.
Lebih rincinya lagi, dia menyebutkan, anggaran pendidikan tersebut akan digunakan untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan melalui Program Indonesia Pintar (PIP), KIP Kuliah, Bantuan Operasional Sekolah (BOS), BOP PAUD, dan beasiswa LPDP.
“Kemudian digunakan untuk membiayai program Makan Bergizi Gratis, renovasi sekolah, dan pembangunan sekolah unggulan, juga penguatan link and match dengan pasar kerja (vokasi dan sertifikasi),” tuturnya.
Rawan Penyelewengan
Direktur Kebijakan Publik Center of Economic and Law Studies (Celios), Media Wahyudi Askar, mewanti-wanti terjadinya inefisiensi atau salah kelola keuangan yang dialokasikan kepada Badan Gizi Nasional.
Adapun hal tersebut dia ungkap menyusul pembentukan Badan Gizi Nasional yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis. Adapun pembentukan badan baru ini diatur dalam Peraturan Presiden No. 83/2024 yang diundangkan pada 15 Agustus 2024.
Pendanaan untuk badan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adapun Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah melantik Kepala Badan Gizi Nasional pada Senin, 19 Agustus 2024 lalu, yakni Dadan Hindayana, dosen Institut Pertanian Bogor (IPB) yang mengajar di Fakultas Pertanian, program studi entomologi.
“Saya membayangkan ketika satu lembaga memegang nominal uang yang besar sekali, maka akan (merasa) super body, dan itu cenderung merusak konteks inefisiensi dengan risikonya sangat tinggi,” kata Wahyudi dalam press briefing secara daring, Senin, 19 Agustus 2024 malam.
Wahyudi menjelaskan khawatirannya itu karena terkesan program Makan Bergizi Gratis dipaksakan berjalan, padahal skemanya belum matang.
Dia juga meragukan apakah anggaran sebesar Rp71 triliun tersebut cukup, karena kemungkinan akan habis hanya untuk gaji pegawai, koordinasi, dan biaya teknis lainnya, tanpa memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat.
Dia mencontohkan dana otonomi khusus (otsus), yang ternyata hanya segelintir masyarakat yang merasakan manfaat dana dari program tersebut.
“Ini terjadi di banyak kebijakan pemerintah, seperti kebijakan bantuan-bantuan yang lain. Dana otsus misalnya, sehingga masyarakat yang menerima langsung program itu juga jumlahnya sangat-sangat kecil. Termasuk juga program stunting. Pada pelaksanaannya, anggaran program penurunan stunting habis untuk koordinasi dan semacamnya,” tegasnya.(*)
Berita atau informasi yang Anda baca membahas emiten atau saham tertentu berdasarkan data yang tersedia dari keterbukaan informasi PT Bursa Efek Indonesia dan sumber lain yang dapat dipercaya. Konten ini tidak dimaksudkan sebagai ajakan untuk membeli atau menjual saham tertentu. Selalu lakukan riset mandiri dan konsultasikan keputusan investasi Anda dengan penasihat keuangan profesional. Pastikan Anda memahami risiko dari setiap keputusan investasi yang diambil.