KABARBURSA.COM - Pengamat sosial dan kebijakan publik, Muhammad Gumarang, menyarankan agar pemerintah merinci teknis pelaksanaan program makan siang dan susu gratis yang diusulkan oleh pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto dan wakilnya Gibran Rakabuming Raka. Ia menekankan pentingnya kejelasan anggaran dan distribusi untuk menghindari dampak negatif terhadap anggaran negara serta efektivitas pelaksanaan program ini.
"Gumarang menekankan perlunya perencanaan anggaran yang matang agar program ini tidak membebani APBN. “Pemerintah harus memikirkan anggarannya dengan baik dan membuat skala prioritas,” ujarnya. Dalam keterangan tertulis di Jakarta pada Sabtu 17 Agustus 2024.
Tantangan lain yang dihadapi program ini adalah distribusi makanan dan susu, mengingat kondisi geografis Indonesia yang berupa negara kepulauan. Gumarang berharap pemerintah sudah mempertimbangkan cara distribusi yang efisien dan efektif, terutama dalam hal pendistribusian bahan pangan.
Gumarang juga menyoroti potensi kebutuhan impor susu karena produksi susu dalam negeri yang terbatas. Ia mengingatkan agar pemerintah berhati-hati dalam melakukan impor, khususnya dari negara yang memiliki rekam jejak buruk seperti China. Gumarang mengingatkan bahwa China pernah mengalami skandal susu terkontaminasi melamin yang menyebabkan banyak korban jiwa dan penyakit. Ia menegaskan pentingnya pengawasan ketat terhadap kualitas dan kehalalan produk susu impor.
Selain itu, Gumarang mengingatkan bahwa produk pangan asal China kerap mendapat perhatian karena kualitasnya yang diragukan. Ia mencontohkan kasus di Sukaraja, di mana camilan ilegal asal China menyebabkan beberapa siswa mengalami keracunan. Menurutnya, kejadian tersebut menunjukkan lemahnya pengawasan barang impor di Indonesia.
Dalam RAPBN 2025, pemerintah mengalokasikan Rp71 triliun atau 2 persen dari total rencana belanja negara sebesar Rp3.613,1 triliun untuk program makan bergizi gratis ini, yang menjadi salah satu program prioritas presiden terpilih Prabowo Subianto.
Proses Penyusunan RAPBN
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah dianggarkan dalam postur APBN 2025, sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo dan presiden terpilih, Prabowo Subianto. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyampaikan hal ini usai rapat terbatas proses penyusunan RAPBN 2025 di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin, 5 Agustus 2024.
Sri Mulyani menjelaskan bahwa APBN 2025 menampung program-program prioritas yang sudah disampaikan oleh pemerintahan presiden terpilih, termasuk program makanan bergizi gratis.
“Kami mulai menghitung untuk program-program yang sering disebut seperti makanan bergizi gratis, kemudian juga beberapa program inisiatif baru yang sekarang ini sedang difinalkan dengan tim dari presiden terpilih. Ini sudah masuk di dalam postur APBN 2025,” katanya.
Dalam postur APBN 2025, anggaran untuk program tersebut telah diarahkan mencapai Rp71 triliun. Namun, Sri Mulyani belum menjelaskan secara rinci mengenai kebutuhan dari anggaran tersebut.
“Sampai saat ini yang kita sudah mendapatkan arahan dari Presiden saat ini dan Presiden terpilih adalah total anggaranya Rp71 triliun. Mengenai detailnya nanti adalah Bapak Presiden terpilih terus melakukan persiapan dengan timnya untuk pelaksanaannya,” kata Sri.
Ia juga menjelaskan bahwa proses transisi pemerintahan berjalan sangat baik, termasuk komunikasi yang intens antara pemerintah sekarang dan pemerintah presiden terpilih.
“Juga mengenai program-program detail juga sudah mulai kita tampung dan nanti akan dituliskan dalam nota keuangan,” tambahnya.
Program Prioritas Prabowo-Gibran
Pengamat Pertanian Center of Reform on Economics (CORE), Eliza Mardian menyebut, janji kampanye Prabowo-Gibran tentang Makan Bergizi Gratis harus tetap dijalankan. Dalam hal ini, pemerintahan mesti menyesuaikan porsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk program prioritas Prabowo-Gibran.
Meski begitu, Eliza menekankan, penyesuaian APBN juga perlu memperhatikan urgensi anggaran dari setiap kementerian dan lembaga. Menurutnya, pemerintahan perlu kembali menyisir tiap program kementerian lembaga yang serupa dengan Makan Bergizi Gratis.
Pengamat pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Khudori menekankan pentingnya penanganan sejak dini bahan baku dan makan siap saji dalam implementasi program Makan Bergizi Gratis di pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Hal itu dilakukan untuk menghindari tumpahnya food loss and waste atau limbah makanan yang lahir dari program Makan Bergizi Gratis. Khudori menilai juga perlu dibentuknya standar operasional prosedur (SOP) untuk meminimalisir potensi food loss and waste.
Diketahui, menurut kajian Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), food loss and waste atau limbah makanan di Indonesia mencapai 23 hingga 48 juta meter ton terhitung sejak 2000 hingga 2019.
Adapun kerugian negara terkait food loss and waste mencapai Rp551 triliun atau setara dengan 4 persen hingga 5 persen produk domestik bruto (PDB) Indonesia. Di sisi lain, kerugian negara ditaksir hingga Rp551 triliun dapat memberi makan sekitar 61 juta hingga 125 juta orang di Indonesia.(*)