KABARBURSA.COM - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) tengah merespons rencana pemerintah untuk menaikkan target Program Kredit Pemilikan Rumah (KPR) skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
Seperti diketahui, Rencana pemerintah menaikkan target KPR skema FLPP tersebut menjadi 800.000 unit pada tahun depan, dari sebelumnya yaitu 600.000 unit.
Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu, mengungkapkan bahwa rencana ini masih dalam tahap pembahasan antara pemerintah, perbankan, dan asosiasi terkait.
"Kami sedang mendiskusikan teknis pelaksanaannya. Mudah-mudahan target 800.000 unit ini bisa menjadi keputusan resmi," kata Nixon saat ditemui di Gedung BTN, Jakarta, Jumat, 29 November 2024.
Namun, ia mengakui bahwa skema anggaran untuk mendukung target ambisius tersebut belum diputuskan secara final. Tantangan terbesar yang dihadapi adalah ketersediaan likuiditas yang besar untuk mendanai program ini.
Strategi Pendanaan BTN
BTN tengah menjajaki berbagai opsi pendanaan alternatif untuk memenuhi kebutuhan likuiditas. Salah satu strategi utama adalah menerbitkan obligasi. Nixon berharap obligasi ini dapat dijamin oleh pemerintah agar lebih menarik bagi investor, sehingga memungkinkan penggalangan dana dalam jumlah yang lebih besar.
"Kami mengusulkan agar obligasi ini dapat dijamin pemerintah, sehingga lebih murah bagi kami dan bisa mendapatkan nilai penggalangan dana yang lebih besar," jelas Nixon.
Selain obligasi, BTN juga mempertimbangkan pinjaman dari luar negeri sebagai sumber pendanaan tambahan.
"Kami akan mencari kanal-kanal pendanaan lain, termasuk pinjaman luar negeri," tambahnya.
Meski begitu, dana pihak ketiga (DPK) tetap menjadi andalan utama BTN. Nixon juga menekankan pentingnya peran PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) dalam mendukung program ini.
"Kami berharap SMF tetap dilibatkan untuk mendukung porsi pendanaan bank," ujarnya.
BTN juga telah mengusulkan pembagian beban likuiditas sebesar 50 persen dari pemerintah dan 50 persen dari perbankan sebagai langkah untuk memastikan ketersediaan dana.
Penerbitan Surat Utang (LTN)
Salah satu langkah utama yang akan diambil BTN untuk mendukung program pembangunan 3 juta rumah adalah penerbitan surat utang jangka panjang atau local treasury note (LTN), yang rencananya akan dilakukan sebelum akhir tahun ini.
Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu, menegaskan bahwa kondisi likuiditas perusahaan saat ini dalam keadaan baik. Namun, untuk memastikan keberlanjutan program masif ini, BTN merasa perlu mengadopsi strategi pendanaan jangka panjang yang solid.
"Kami akan mengeluarkan LTN sebelum akhir tahun ini. Strategi ini bagian dari rencana kami untuk mendukung program tiga juta rumah," ujar Nixon di Jakarta, dikutip Jumat, 8 November 2024.
Langkah BTN ini mencerminkan komitmen mereka sebagai bank dengan fokus utama pada pembiayaan perumahan. Sebelumnya, BTN telah berhasil menerbitkan sembilan LTN dengan total nilai mencapai Rp1,16 triliun.
Penerbitan ini digunakan sebagai sumber dana reimburse untuk Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Tapera, melalui kerja sama dengan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera).
BTN memiliki pengalaman yang kuat dalam penerbitan LTN. Pada Desember 2023, BTN menerbitkan LTN BTN IV Tahap III Tahun 2023 Seri B dengan nilai Rp234,54 miliar. Sebelumnya, LTN dengan nilai terbesar adalah LTN BTN IV Tahap II Tahun 2023, yang mencapai Rp404,74 miliar.
Penerbitan surat utang ini bukan hanya soal likuiditas, melainkan juga bagian dari strategi BTN untuk menjaga keberlanjutan pembiayaan program perumahan berskala besar. Dengan dukungan LTN, BTN memiliki fleksibilitas pendanaan yang lebih baik, terutama untuk memastikan program pemerintah dapat berjalan lancar tanpa hambatan finansial.
Walaupun BTN optimistis, tantangan tetap ada, terutama dalam memastikan bahwa program tiga juta rumah ini tidak hanya berlanjut, tetapi juga berdampak luas. Penerbitan LTN menjadi salah satu solusi yang dapat memberikan suntikan dana segar tanpa membebani operasional jangka pendek.
Langkah BTN ini menunjukkan peran strategisnya dalam mendukung agenda nasional di sektor perumahan. Dengan kolaborasi antara pemerintah, perbankan, dan lembaga keuangan lainnya, BTN berharap dapat menciptakan ekosistem pembiayaan perumahan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
Keterbatasan Kuota FLPP 2024
Sementara itu, BTN menghadapi kendala dalam memenuhi kebutuhan masyarakat pada tahun ini. Nixon menjelaskan, penambahan kuota FLPP 2024 tidak memungkinkan karena keterbatasan anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Kuota FLPP tahun ini sudah habis. Kami masih memiliki sekitar 25.000 unit rumah yang belum bisa diakadkan karena keterbatasan kuota,” kata Nixon dalam pertemuan di Kementerian BUMN, Jakarta, Rabu, 20 November 2024.
Ia menyarankan masyarakat untuk menunggu hingga alokasi anggaran FLPP tahun 2025 tersedia pada awal Januari. Nixon optimistis proses akad kredit dapat diselesaikan dalam waktu tiga bulan setelah kuota baru tersedia.
"Yang terpenting adalah adanya kepastian agar masyarakat tidak merasa dirugikan," ujarnya.
BTN berkomitmen untuk memastikan proses akad kredit berjalan lancar begitu alokasi anggaran APBN 2025 dicairkan. Program ini diharapkan dapat mendukung masyarakat berpenghasilan rendah dalam mewujudkan impian memiliki rumah layak huni.(*)