KABARBURSA.COM - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, mengatakan bahwa pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar Rp140 miliar untuk menyelesaikan persoalan 2.086 hektare lahan di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur.
Pengalokasian dana tersebut, kata Basuki, sebagai bentuk konkret pemerintah untuk mempercepat pembangunan IKN sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2024 yang menjadi mandat langsung dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Anggaran yang kita siapkan Rp140 miliar, di PUPR untuk membayar penyelesaian 2.086 hektare lahan itu," kata Basuki Hadimuljono saat ditemui Kabar Bursa saat di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta, Jumat 23 Agustus 2024.
Lanjut Basuki menjelaskan anggaran tersebut akan diberikan sebagai bentuk kompensasi kepada masyarakat yang terdampak pembangunan Jalan Tol Akses IKN, serta proyek-proyek penting lainnya seperti penanganan banjir di Sepaku dan pembangunan masjid negara di IKN.
Menteri Basuki menyebutkan bahwa tim terpadu yang bertugas melakukan pendataan dan sosialisasi kepada masyarakat telah dibentuk dua minggu yang lalu, dan kini sedang aktif di lapangan untuk melaksanakan proses negosiasi.
"tim terpadunya sudah saya bentuk dua minggu lalu, sekarang mereka tinggal bekerja, proses negosiasi di lapangan," tuturnya.
Sebelumnya, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono memerinci bahwa sebanyak 22 bidang tanah seluas 2,75 hektare untuk lokasi pengendali banjir Daerah Aliran Sungai (DAS) Sepaku dan 48 bidang tanah seluas 44,6 Ha untuk pembangunan jalan tol segmen IKN 6A dan 6B telah diselesaikan oleh pemerintah.
Selain itu, pemerintah juga telah berhasil menyelesaikan pembebasan 22 bidang tanah seluas 2,75 hektare untuk proyek pengendalian banjir di DAS Sepaku, serta 48 bidang tanah seluas 44,6 hektare untuk pembangunan jalan tol segmen IKN 6A dan 6B.
Kata Menteri Basuki, pemerintah lebih memilih metode ganti rugi sebagai bentuk kompensasi kepada pemilik lahan, dibandingkan metode Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan (PDSK) yang digunakan sebelumnya.
Pendekatan ini, menurut dia, adalah bagian dari komitmen pemerintah untuk memastikan bahwa proyek-proyek strategis nasional, seperti yang dilakukan oleh Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN), berjalan dengan lancar tanpa mengabaikan hak-hak masyarakat yang terdampak.
Anggaran Pembangunan IKN di RAPBN 2025
Pemerintah telah mengalokasikan anggaran untuk pembangunan IKN dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025. Anggaran yang disiapkan sebesar Rp143,1 miliar.
Angka ini menandakan penurunan drastis dibandingkan anggaran sebelumnya yang mencapai Rp42,5 triliun pada APBN 2024.
Penurunan anggaran ini menimbulkan tanda tanya besar tentang masa depan proyek ambisius yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) tersebut.
Pengamat ekonomi sekaligus Direktur Next Policy, Yusuf Wibisono, melihat adanya perubahan pendekatan dari pemerintah terpilih di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto. Meski, secara formal Prabowo masih menunjukkan komitmennya untuk melanjutkan pembangunan IKN.
Katanya, kecilnya anggaran yang dialokasikan justru menunjukkan sikap Prabowo yang tidak menjadikan IKN sebagai prioritas.
"Menurut saya Presiden terpilih, Prabowo Subianto, lebih realistis dan menyadari beratnya beban pembangunan IKN," kata Yusuf saat dihubungi Kabar Bursa, Senin, 19 Agustus 2024.
Menurut Yusuf, lemahnya minat investor untuk masuk ke IKN hingga resistensi Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk dipindahkan ke IKN, merupakan indikasi yang semakin menambah suram masa depan IKN.
Memang, kata Yusuf, Prabowo hingga kini masih menunjukkan komitmennya untuk melanjutkan pembangunan IKN. Namun, menurut dia, sikap tersebut hanya sementara.
"Hingga hari ini Presiden terpilih, Prabowo Subianto, masih menyatakan akan melanjutkan pembangunan IKN. Menurut saya itu tak lebih sebagai bentuk penghormatan beliau kepada Presiden Jokowi," ujar Yusuf.
Dia meyakini, setelah Prabowo resmi dilantik sebagai Presiden RI, sikapnya akan berubah 180 derajat. Pandangannya ini didasari oleh dua alasan utama. Pertama, IKN bukanlah janji politik Prabowo. Janji politik terbesar Prabowo sebagai Presiden Terpilih adalah program Makan Siang Gratis atau Makan Bergizi Gratis yang membutuhkan dukungan sumber daya yang sangat besar.
Dalam banyak kesempatan, Prabowo menegaskan program Makan Bergizi Gratis adalah program utama pemerintahannya. Program ini akan langsung dijalankan sejak tahun pertama kekuasaannya.
"Di beberapa kesempatan lain, Prabowo maupun tim utamanya secara terbuka menyampaikan bahwa IKN meski tetap dilanjutkan namun tidak lagi menjadi prioritas. Hal ini logis dan tidak terhindarkan karena keterbatasan APBN," kata Yusuf.
Kedua, peluang masuknya investor swasta ke IKN akan semakin sulit seiring turunnya komitmen pemerintahan baru.
Yusuf menjelaskan dengan dukungan dan pemberian insentif yang luar biasa besar saja, tidak ada investor swasta yang berani masuk ke IKN karena risikonya tinggi dan ketidakpastian megaproyek ini.
"Indikasi turunnya komitmen pembangunan IKN dari pemerintahan baru akan membuat pembiayaan pembangunan IKN yang 80 persennya diharapkan dari pihak swasta, akan semakin sulit diraih, bahkan hampir dapat dipastikan akan gagal," jelasnya.
Maka, ketika dalam RAPBN 2025 anggaran pembangunan IKN hanya dialokasikan Rp143 miliar, turun sangat jauh dari alokasi di APBN 2024 yang Rp42,5 triliun, menurut Yusuf, hal ini tidak terlalu mengejutkan.
"Alokasi anggaran yang hanya Rp143 miliar menunjukkan secara jelas bahwa IKN bukanlah prioritas Presiden Prabowo," tegas Yusuf. (*)