KABARBURSA.COM - Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (ASAKI) telah mengirimkan surat kepada Presiden Prabowo Subianto untuk meminta perpanjangan kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) yang akan berakhir pada 2024.
Kebijakan ini sangat penting bagi kelangsungan industri keramik dan kaca di Indonesia, karena dapat mempengaruhi biaya produksi yang cukup besar.
Ketua ASAKI Edy Suyanto menyatakan bahwa surat permohonan tersebut dikirimkan pekan lalu, dengan tembusan kepada Menteri Perindustrian dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Edy menyoroti bahwa dalam Peraturan Menteri (Permen) ESDM terbaru, kebijakan HGBT hanya berlaku hingga 2024, sehingga menimbulkan kekhawatiran di kalangan pelaku industri.
“Jika kita merujuk pada Permen ESDM terakhir, kebijakan ini hanya berlaku hingga 2024. Hal ini tentu menimbulkan pertanyaan dan kekhawatiran bagi industri, khususnya bagi tujuh sektor yang menerima HGBT. Kami berharap ada kepastian mengenai kelanjutannya,” ujar Edy dalam acara Media Talks di Kantor Kementerian Perindustrian, Jakarta, Rabu, 11 Desember 2024.
Menurut Edy, dalam surat tersebut, ASAKI juga mengajukan dua permintaan kepada Presiden Prabowo Subianto. Pertama, meminta kepastian terkait keberlanjutan kebijakan gas dengan harga USD6,5 per MMBTU yang saat ini diterima oleh industri keramik dan kaca. Kedua, meminta agar pasokan gas untuk industri diperbaiki dan dipermudah.
“Kebijakan harga gas yang murah ini sangat krusial bagi kelangsungan industri kami. Lebih dari 30 persen biaya produksi kami dipengaruhi oleh harga gas,” ungkap Edy.
Menurut Edy, kebijakan tersebut sudah memberikan dampak positif bagi industri keramik dalam negeri. Karena itu, ia menekankan pentingnya memastikan kelanjutan kebijakan tersebut agar industri tetap bisa bersaing di pasar global.
Selain itu, Edy juga menyuarakan kebutuhan agar pasokan gas yang murah bisa lebih lancar. Ia menjelaskan, saat ini banyak industri yang hanya mendapatkan pasokan gas murah dalam jumlah terbatas, yang mempengaruhi tingkat utilisasi produksi.
“Bagaimana kami bisa memproduksi secara maksimal jika hanya bisa menggunakan 60 hingga 70 persen gas dengan harga murah? Sisanya harus membeli gas dengan harga sangat tinggi, yaitu sekitar USD13,8 per MMBTU, yang membuat kami kehilangan daya saing,” ujarnya.
Edy juga mengungkapkan bahwa mahalnya harga gas di Indonesia menyebabkan beberapa investor enggan menanamkan modal di sektor industri, terutama bagi mereka yang baru membangun pabrik.
Investor yang tidak mendapatkan keringanan harga gas melalui kebijakan HGBT akan menghadapi kendala biaya yang lebih tinggi dibandingkan negara tetangga.
“Untuk industri baru, meskipun kami sebagai penerima HGBT mendapatkan harga gas murah, mereka yang baru membangun pabrik tetap dikenakan harga gas sebesar USD13,8 per MMBTU. Di negara tetangga seperti Malaysia, harga gas untuk industri dipatok pada angka USD10 per MMBTU,” jelas Edy.
Menurutnya, kebijakan harga gas yang lebih kompetitif di negara lain membuat banyak produsen lebih memilih untuk berekspansi di negara dengan biaya energi yang lebih rendah, seperti Malaysia.
“Ini jelas menjadi tantangan bagi kami. Di Malaysia, mereka bisa mendapatkan gas dengan harga USD10, sementara di Indonesia, untuk industri baru, harga gas bisa mencapai USD13,8 per MMBTU," pungkas Edy.
Gas Murah untuk Industri Dibatasi
Sebelumnya, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengungkapkan adanya keterbatasan gas bumi yang menjadi bahan pokok beberapa industri dalam negeri seperti keramik, kaca, hingga semen.
Ketua Tim Kerja Pembinaan Indusri Keramik dan Kaca Kemenperin Ashady Hanafie menuturkan, meski pemerintah telah memperpanjang kebijakan HGBT dengan harga USD6 per MMBTU, tidak diberikan untuk memenuhi kebutuhan gas industri.
“Karena ada keterbatasan. Ibaratnya paling banyak 80 persen atau 70 persen, bahkan ada yang kurang sebenarnya,” kata Ashady dalam sebuah diskusi yang diselenggarakan Senior Institute For Develompment of Economics and Finance (INDEF) di Jakarta, Selasa, 16 Juli 2024.
Ashady menyebut, hal itu terjadi karena ada pembatasan penggunaan gas bumi yang telah dialokasikan khusus untuk pemerintah. Karenanya, keterbatasan alokasi gas bumi tidak bagi industri tidak bisa memenuhi setiap kebutuh produksi.
Untuk diketahui, kebijakan HGBT yang resmi diperpanjang pemerintah khusus diperuntukan bagi tujuh sektor industri, yakni pupuk, petrokimia, oleokimia, baja, keramik, kaca, dan sarung tangan karet.
“Alokasi segini, dibagilah untuk seluruh perusahaan itu. Jadi masing-masing dapatnya tidak sama, dan jumlahnya tidak 100 persen yang mereka dapatkan, yang mereka butuhkan,” jelasnya.
Ashady menuturkan, kebijakan harga gas bumi murah sudah menjadi langkah yang luar biasa. Pasalnya, presentase penggunaan gas bumi cukup meringankan biaya produksi keramik dan semen.
Ashady juga berharap perpanjangan HGBT segera diberlakukan. Pasalnya kebijakan harga HGBT akan segera ditutup pada Desember 2024. Dia juga berharap, HGBT bisa dibagikan secara menyeluruh bagi industri.
“Kalau dari Pak Menteri (Agus Gumiwang) kan menyebut no one left behind, jadi semuanya kalau bisa diberikan. Itu kan salah satu cara untuk menghndari persaingan yang tidak sehat dalam industri,” jelasnya. (*)
Berita atau informasi yang Anda baca membahas emiten atau saham tertentu berdasarkan data yang tersedia dari keterbukaan informasi PT Bursa Efek Indonesia dan sumber lain yang dapat dipercaya. Konten ini tidak dimaksudkan sebagai ajakan untuk membeli atau menjual saham tertentu. Selalu lakukan riset mandiri dan konsultasikan keputusan investasi Anda dengan penasihat keuangan profesional. Pastikan Anda memahami risiko dari setiap keputusan investasi yang diambil.