Pengusaha Pertanyakan Danantara: Solusi Ekonomi atau Alat Utang Baru?

KABARBURSA.COM - Ketua Komisi Indonesia-Kanada KADIN periode 2017 Millie Lukito, memberikan pandangannya mengenai disahkannya Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).

Menurut Millie, meskipun Danantara dipersiapkan sebagai alternatif atau alat pembiayaan untuk pembangunan ekonomi Indonesia, para pengusaha, khususnya yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (KADIN), merasa ada beberapa kekhawatiran yang perlu diperhatikan.

Millie menyampaikan, Indonesia seharusnya tidak hanya melihat Danantara sebagai alternatif untuk memperoleh utang, mengingat selama ini pembiayaan ekonomi Indonesia sangat bergantung pada utang.

"Kami, dari KADIN atau pengusaha, merasa bahwa Indonesia ini jangan-jangan hanya melihat Danantara sebagai alternatif pengambilan utang. Karena, selama ini kita mengetahui salah satu pendanaan ekonomi Indonesia adalah dari hutang. Dan kalau kita tidak terlalu siap dalam hal ini, jangan-jangan nanti Danantara menjadi tidak optimal," kata Millie dalam diskusi yang digelar secara virtual, Rabu 5 Februari 2025.

Perempuan yang juga menjabat sebagai Ketua Bidang Ekonomi Partai NasDem untuk periode 2022-2024 ini melihat besarnya potensi aset Indonesia yang mencapai sekitar Rp9.000 triliun, yang jika tidak dikelola dengan baik, potensi tersebut tidak akan memberikan dampak maksimal bagi perekonomian Indonesia. 

"Walaupun kita mempunyai aset sebesar Rp9.000 triliun, namun apabila tidak secara global dimulainya dari awal, itu akan tidak menjadi optimal bagi ekonomi Indonesia," tambahnya.

Lalu, apa sebenarnya peran Indonesia Investment Authority (INA) yang sudah ada sebelumnya? Tidak hanya itu, ia juga mempertanyakan apakah Danantara hanya merupakan "baju baru" dari pemerintah, atau apakah ada strategi yang jelas agar tidak ada tumpang tindih antara Danantara dan lembaga-lembaga investasi lainnya? 

"Pertanyaan ini penting, karena kita mempunyai authority investasi. Tapi, sekarang ada Danantara. Apakah Danantara ini merupakan baju baru karena pemerintahan yang baru, atau bagaimana nanti supaya ada strategi yang tidak tumpang tindih antara badan dan lembaga negara ini," ujar dia.

Selain itu, Millie juga mengingatkan akan pentingnya kredibilitas Danantara di mata investor institusional global, yang memiliki standar seleksi yang sangat ketat. Ia mencatat, seringkali Indonesia mengganti aturan yang dapat menurunkan kepercayaan investor terhadap Danantara. 

"Menurut kami sangat penting adalah investor institusional global, mereka sistem seleksinya sangat-sangat ketat sekali. Jadi mereka itu tidak seperti perusahaan biasa, company biasa, yang mungkin sistem due diligence-nya itu simple," ujar dia.

"Mereka itu sangat-sangat detail sekali. Dan seperti yang sama-sama tadi kita ketahui, di Indonesia ini sangat sering sekali mengganti aturan. Dan ini akan menurunkan kredibilitas dari Danantara di mata global," lanjutnya.

Erick Janji Pelototi Danantara

Sementara itu, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, menegaskan bahwa pendirian Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) merupakan langkah fundamental dalam mengoptimalkan pengelolaan BUMN, baik dari sisi operasional maupun distribusi dividen.

Pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN menjadi Undang-Undang memberikan landasan hukum bagi pembentukan badan ini. Regulasi tersebut juga menetapkan Erick sebagai Ketua Dewan Pengawas Danantara, memberikan peran strategis dalam memastikan efektivitas operasionalnya.

“Transformasi BUMN melalui BPI Danantara adalah strategi krusial untuk mewujudkan visi Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Kolaborasi antara pemerintah, BUMN, dan seluruh pemangku kepentingan akan membentuk fondasi ekonomi yang tangguh dan berkelanjutan bagi generasi mendatang,” ujar Erick di Jakarta, Selasa.

Regulasi baru ini tidak hanya menegaskan pendirian BPI Danantara, tetapi juga membawa sejumlah reformasi signifikan. Salah satu poin utama adalah penguatan tata kelola aset BUMN agar lebih transparan dan akuntabel, sejalan dengan prinsip good corporate governance.

Selain itu, undang-undang ini memberikan perhatian khusus pada pengembangan sumber daya manusia (SDM) BUMN, memastikan kapasitas dan kompetensi talenta nasional semakin kompetitif di tingkat global.

BP Danantara tidak hanya bertanggung jawab atas pengelolaan operasional BUMN, tetapi juga bertujuan untuk memaksimalkan pengelolaan dividen guna membantu pencapaian target pertumbuhan ekonomi Indonesia yang sebesar 8 persen.

“BPI Danantara akan melakukan pengelolaan BUMN baik secara operasional maupun di dalamnya mengoptimalkan pengelolaan dividen dalam rangka membantu pemerintah dalam mengujudkan target pertumbuhan ekonomi 8 persen yang telah dicanangkan pemerintah,” ujar Erick.

Selain itu, Erick menyebutkan bahwa pembentukan BP Danantara adalah bagian dari langkah strategis dalam transformasi BUMN, yang bertujuan untuk mendukung visi Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045, dengan sinergi antara pemerintah, BUMN, dan pemangku kepentingan lainnya.

Danantara juga memiliki tujuan untuk melakukan berbagai inisiatif seperti konsolidasi pengelolaan BUMN, pengoptimalan dividen dan investasi, pembentukan holding operasional, restrukturisasi, privatisasi, serta pembentukan dan pembubaran anak perusahaan.(*)