Pensiun dari Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono Jadi Kepala Otorita IKN

KABARBURSA.COM - Tak lagi menjabat sebagai Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono diminta Presiden RI ke-7, Joko Widodo (Jokowi), fokus mengurusi Ibu Kota Nusantara (IKN).

“Ini bukan saya mendahului ya, tapi menurut Pak Pratikno (sekarang Menko PMK) dan Pak Jokowi, saya kemungkinan besar akan diminta untuk terlibat di Otorita IKN,” kata Basuki usai acara serah terima jabatan (sertijab) di Gedung Kementerian PUPR, Jakarta, Senin, 21 Oktober 2024 malam.

Sebagai informasi, Basuki Hadimuljono sempat merangkap jabatan menjadi Pelaksana tugas (Plt) Kepala Otorita IKN menggantikan Bambang Susantono.

“Sekarang Plt Kepala Otorita IKN sudah berhenti,” ujarnya.

Diungkapkannya, saat ini Sekretariat Negara (Sekneg) tengah memproses penunjukkan Kepala Otorita IKN definitif.

“Penunjukkan Kepala Otorita IKN definitif sedang diurus di Sekneg,” ujarnya.

Diakuinya, dirinya sudah dipanggil oleh Presiden Prabowo Subianto, dan keduanya membahas tentang kelanjutan pembangunan IKN.

Ia menyebut, dalam pemerintahan Prabowo-Gibran, pembangunan IKN akan dilanjutkan, bahkan akan dilakukan percepatan.

“Pada saat saya dipanggil pak Prabowo, beliau menyatakan akan mempercepat pembangunan IKN,” jelas Pak Bas, panggilan akrabnya.

Diberitahunya, pembangunan di IKN saat ini fokus pada infrastruktur untuk lembaga eksekutif.

Kata Basuki, dalam dua tahun ke depan, gedung-gedung yudikatif dan legislatif, termasuk gedung DPR/MPR, dan Mahkamah Konstitusi (MK) akan dibangun.

“Targetnya selesat tahun 2026,” ungkap Basuki.

100 Hari Kinerja Kementerian PU

Di kesempatan yang sama, Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti mengatakan, selama 100 hari ke depan fokus pemerintah saat ini adalah menyelesaikan semua pekerjaan yang sudah berjalan di IKN. Sedangkan, soal proyek baru akan didiskusikan terlebih dahulu dengan Otorita IKN.

“Kita akan lanjutkan yang sudah berjalan. Kita selesaikan semuanya. Yang baru akan didiskusikan dengan Otorita IKN,” ujarnya.

Namun, dia tidak dapat memastikan apakah Prabowo akan mengikuti gaya Jokowi yang sering ikut turun melakukan groundbreaking proyek di IKN. Dirinya masih menunggu infomasi berikutnya langsung dari Prabowo.

“Saya belum tahu. Kita lihat saja nanti,” pungkas Diana.

Sebelumnya, Diana Kusumastuti menyampaikan arahan khusus dari presiden terpilih Prabowo Subianto kepada dirinya. Prabowo, kata dia, menegaskan proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara harus tetap dilanjutkan.

Diana pun bercerita dirinya diminta untuk terus berperan mendukung pemerintahan yang akan datang, khususnya sebagai pendukung presiden dalam bidang infrastruktur.

“Tunggu saja sebentar, pelantikannya akan segera berlangsung,” ujar Diana saat berada di Kementerian PUPR, 19 Oktober 2024.

Selain IKN, Diana juga diminta untuk mempercepat proyek air baku dan air minum, serta memajukan program perumahan.

“IKN sudah pasti harus dilanjutkan. Selain itu, proyek-proyek lain seperti air dan perumahan juga harus terus berjalan,” katanya.

Prabowo berencana membagi Kementerian PUPR menjadi dua, yakni Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan Rakyat.

Diana yang merupakan teknokrat di Kementerian PUPR sempat diundang ke kediaman Prabowo di Kertanegara, Jakarta Selatan, dan Hambalang, Bogor, pada 15 Oktober 2024. Ia juga hadir dalam agenda pembekalan calon wakil menteri dan kepala badan di Hambalang Retreat pada 17 Oktober 2024.

Diana lahir di Surakarta pada 1967, dan meraih gelar Sarjana Arsitektur dari Universitas Diponegoro pada 1991. Gelar Magister Teknik Studi Pembangunan diperolehnya dari ITB pada 2004.

Selain menjabat di Kementerian, Diana juga menjadi Komisaris di PT Brantas Abipraya (Persero), sebuah BUMN konstruksi. Berdasarkan laporan LHKPN, Diana memiliki kekayaan sebesar Rp6,39 miliar.

Jakarta dan IKN Diusulkan Jadi Twin Cities

Jakarta dan IKN, Kalimantan Timur, diusulkan untuk mengadopsi konsep twin cities, yang bertujuan menjadikan kedua kota ini sebagai Ibu Kota Indonesia.

Usulan tersebut disampaikan oleh Asosiasi Sekolah Perencanaan Indonesia (ASPI) melalui mantan Kepala Otorita IKN, Bambang Susantono.

“Twin Cities. Itulah konsep yang diusulkan oleh ASPI terkait pembangunan IKN ke depannya, dan dititipkan pada saya untuk disampaikan kepada pemerintah,” kata Bambang Susantono melalui unggahan di Instagram pribadinya @bambangsusantono yang dikutip, Minggu, 13 Oktober 2024.

Bambang yang kini ditugaskan sebagai Utusan Khusus Presiden untuk Kerja Sama Internasional Pembangunan IKN, menjelaskan, bahwa ASPI telah melakukan kajian mendalam dengan anggota-anggotanya sebelum mengajukan usulan ini.

Dari kajian tersebut, mereka merumuskan empat skenario untuk memastikan pembangunan IKN selaras dengan visi dan misi awal yang telah ditetapkan.

Tujuan dari konsep twin cities ini adalah untuk mengoptimalkan fungsi kedua kota dalam jangka pendek. Dalam skema ini, Jakarta akan berfungsi sebagai ibu kota secara resmi (de jure), sementara IKN akan menjalankan fungsi administrasi pemerintahan secara praktis (de facto).

Bambang mengungkapkan bahwa setiap kota akan didesain untuk melaksanakan fungsi utama tertentu, dengan harapan dapat membantu mengelola tahap transisi pembangunan IKN dengan lebih efektif.

“ASPI berharap pendekatan strategis ini dapat memanfaatkan kekuatan masing-masing kota,” jelas Bambang.

Ia juga mengapresiasi kontribusi ASPI dalam memberikan masukan berharga terkait pembangunan IKN.

Sebagai organisasi yang terdiri dari 100 program perencanaan wilayah dan kota di 74 universitas di seluruh Indonesia, ASPI dianggap memiliki kualifikasi yang mumpuni untuk berperan aktif dalam diskusi mengenai pembangunan ibu kota bersama.

“Insya Allah, pesan ini akan saya sampaikan kepada pemerintah saat ini dan yang akan datang, sebagai wujud kerja sama untuk melahirkan sebuah ibu kota berkelanjutan bagi rakyat,” ucap Bambang. (*)