KABARBURSA.COM - Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) mencatat pencapaian signifikan dalam penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) pada tahun 2024.
Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho mengungkapkan bahwa tahun ini penyaluran FLPP telah mencapai 100,15 persen atau setara 200.300 unit rumah.
“Untuk tahun 2024 ini, kami telah menyalurkan FLPP hingga 100,15 persen atau 200.300 unit. Pada tahun 2022, tersalurkan 226.000 unit senilai Rp25,15 triliun dan pada 2023 sebanyak 229.000 unit dengan nilai Rp26,32 triliun,” ujar Heru dalam acara penandatanganan Komitmen Bersama Program 3 Juta Rumah dan Perjanjian Kerjasama (PKS) KPR Sejahtera FLPP dan Pembiayaan Tapera Tahun 2025, Senin 23 Desember 2024.
Selain FLPP, BP Tapera juga menyalurkan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Tapera tahun ini dengan total 5.940 unit rumah senilai Rp990,16 miliar.
“Meskipun belum ada penabung baru atau iuran baru, kami sesuai dengan arahan Pak Menteri PK (Maruarar Sirait) terus men-deliver manfaat berupa KPR FLPP maupun KPR Tapera,” jelas Heru.
Sejak awal masa pemerintahan Presiden Prabowo pada 20 Oktober hingga 20 Desember 2024, BP Tapera telah menyalurkan KPR subsidi sebanyak 35.399 unit rumah atau senilai Rp4,45 triliun.
“Menjadi catatan bahwa penyaluran KPR subsidi dari mulai kepemerintahan Bapak Prabowo di 20 Oktober sampai dengan 20 Desember 2024 kami laporkan telah terealisasi sebanyak 35.399 unit atau senilai Rp4,45 triliun,” kata Heru.
Heru merinci, dari total tersebut, sebanyak 34.320 unit merupakan KPR FLPP dengan nilai Rp4,27 triliun, sedangkan 979 unit lainnya adalah KPR Tapera senilai Rp0,18 triliun.
Sejak pertama kali digulirkan pada 2010 hingga 20 Desember 2024, program KPR subsidi FLPP telah merealisasikan 1,598 juta unit rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Total nilai penyaluran mencapai Rp151,22 triliun dengan dana kelolaan yang saat ini mencapai Rp116,27 triliun.
“Di bawah Menteri PKP Maruarar, kami terus didorong untuk mengakselerasi realisasi KPR subsidi ini. Alhamdulillah, dua bulan terakhir ini merupakan capaian luar biasa di atas bulan-bulan sebelumnya,” tutur Heru.
Heru menambahkan, sejak ditugaskan pada 2022 hingga 30 Desember 2024, BP Tapera telah menyalurkan dana FLPP senilai Rp76,04 triliun untuk 655.300 unit rumah bagi MBR.
Sementara itu, total Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang telah disetor ke kas negara diproyeksikan mencapai Rp1,37 triliun hingga akhir Desember 2024, atau sekitar Rp450 miliar per tahun.
Heru juga menyoroti kontribusi Menteri PKP Maruarar Sirait dalam meningkatkan penyaluran bantuan pembiayaan perumahan. Sejak Maruarar menjabat, sebanyak 33.769 unit rumah senilai Rp4,2 triliun telah disalurkan kepada MBR.
“Kami berkomitmen untuk mendukung upaya Menteri PKP dalam menyukseskan program 3 juta rumah dengan meneruskan dan meningkatkan penyaluran dana FLPP melalui berbagai terobosan skema, agar alokasi APBN semakin efisien dan output yang dicapai semakin maksimal,” ujar Heru.
Diusulkan Jadi Badan Investasi Perumahan Nasional
Sementara itu, Satuan Tugas (Satgas) Perumahan mengusulkan agar BP Tapera bertransformasi menjadi Badan Investasi Perumahan Nasional. Usulan itu sudah disampaikan kepada Prabowo Subianto.
Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho mengatakan bahwa pihaknya akan segera melakukan pembahasan lebih lanjut terkait usulan tersebut.
“Tentu akan didiskusikan lebih lanjut,” kata Heru usai acara Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama KPR Sejahtera FLPP dengan Bank Penyalur dan Asosiasi Pengembang Perumahan 2025 di Auditorium Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta Selatan, Senin, 23 Desember 2024.
Meski demikian, Heru mengapresiasi langkah Satgas Perumahan yang mengusulkan perubahan tersebut. Ia menilai, gagasan tersebut merupakan upaya untuk memperkuat peran Tapera sebagai penyedia likuiditas jangka panjang dengan biaya yang lebih terjangkau.
“Kami hormati pemikiran ini, dan bisa menjadi terobosan agar Tapera menjadi lebih baik ke depan, sebagai penyedia likuiditas yang murah dan berjangka panjang,” ujarnya.
Namun, Heru menyatakan, diperlukan diskusi yang lebih mendalam, mengingat adanya potensi tumpang tindih antara peran Badan Investasi Perumahan Nasional dan Daya Anagata Nusantara (Danantara), lembaga yang saat ini bertugas mengelola investasi di Indonesia.
Sebagai informasi, Danantara digadang-gadang akan menjadi cikal bakal superholding BUMN yang diproyeksikan memiliki skala serupa Temasek di Singapura.
“Itu masih perlu dibahas lebih lanjut, karena akan beririsan dengan fungsi Danantara dan sebagainya. Kami juga lembaga investasi, jadi hal ini perlu didiskusikan lebih lanjut,” jelasnya.
Saat ini, BP Tapera mengelola dana dari aparatur sipil negara (ASN) yang sebelumnya merupakan peserta Bapertarum-PNS. ASN yang terdaftar sebagai anggota Bapertarum-PNS otomatis menjadi peserta Tapera. Namun, BP Tapera hingga kini belum melakukan pungutan tabungan perumahan rakyat atau kontribusi dana dari pekerja, karena peraturan pelaksana Tapera belum terbit.
Aturan pelaksana Tapera sendiri masih dalam proses pembuatan, berupa peraturan Menteri Keuangan (Menkeu) untuk pekerja yang penghasilannya dibiayai oleh APBN/APBD, serta peraturan Menteri Ketenagakerjaan untuk pekerja yang tidak bergaji dari APBN/APBD.
Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan Dana Tapera Sid Herdi Kusuma mengungkapkan bahwa wacana perubahan BP Tapera masih terus didiskusikan oleh anggota Satgas Perumahan.
Katanya, ide tersebut bertujuan agar sumber dana dari institusi ini dapat dioptimalkan untuk mendukung program pembangunan 3 juta rumah per tahun dalam pemerintahan Prabowo-Gibran.
Dana Tapera diharapkan dapat dimanfaatkan untuk pembelian rumah, renovasi, atau investasi lainnya.
Beberapa negara, seperti Meksiko, Singapura, dan China, dinilai berhasil meningkatkan kepemilikan dan kelayakan hunian bagi masyarakat, khususnya yang berada di kalangan menengah ke bawah, melalui pengelolaan dana dengan bauran sumber dana institusi.
“BP Tapera sebagai lembaga yang dibentuk berdasarkan undang-undang dan didesain khusus untuk mengelola dana sektor perumahan dapat diberikan mandat sebagai pengelola dana tersebut,” kata Sid Herdi, Jumat, 11 Oktober 2024. (*)