KABARBURSA.COM - Perpanjangan insentif pajak berupa pembebasan PPN 100 persen untuk pembelian rumah hingga Desember 2024 dipandang oleh Perum Perumnas sebagai stimulus penting bagi pertumbuhan sektor properti di Indonesia.
Wakil Direktur Utama Perum Perumnas Tambok Setyawati, menyatakan bahwa kebijakan ini sangat membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), termasuk generasi milenial dan Gen Z, untuk memiliki rumah. Seperti dalam keterangan resminya di Jakarta, Rabu 18 September 2024.
Insentif ini memberikan manfaat langsung kepada calon pembeli rumah dan berperan sebagai dorongan bagi sektor properti secara keseluruhan. Tambok optimistis kebijakan ini akan meningkatkan pemasaran, terutama untuk hunian berkonsep transit-oriented development (TOD) yang terintegrasi dengan transportasi umum, seperti produk Samesta dari Perumnas.
Kebijakan ini diharapkan mampu mengurangi backlog perumahan di Indonesia, yang tercatat mencapai 9,9 juta unit pada 2023, sesuai data Susenas BPS. Tambok juga menekankan bahwa Perumnas akan memanfaatkan peluang ini dengan menawarkan berbagai promo dan kemudahan skema pembayaran untuk lebih mendorong masyarakat muda memiliki hunian.
Ia menambahkan bahwa insentif ini tidak hanya berdampak positif bagi pelaku industri properti, tetapi juga dapat mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
Sektor Perumahan Nasional
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono membanggakan keberhasilan Program Sejuta Rumah (PSR), yang merupakan program dalam sektor perumahan nasional.
Program ini bertujuan untuk menyediakan hunian yang layak, aman dan terjangkau bagi masyarakat.
“Program Sejuta Rumah ini dalam setahun ini sudah melebihi target,” kata Basuki di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu, 11 September 2024.
Namun, dia mengaku tidak membawa data yang menunjukkan itu. Dia hanya menekankan bahwa pencapaian program tersebut sangat signifikan.
“(Memang) saya tidak bawa datanya, tapi saya enggak mengarang. Sudah banyak yang kita capai dari Program Sejuta Rumah,” ujarnya.
Program Sejuta Rumah merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, yang menargetkan bahwa pada tahun 2024 sebanyak 70 persen rumah tangga di Indonesia akan menempati hunian yang layak.
Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto mengatakan, pembangunan perumahan memiliki dampak yang luas terhadap ekonomi nasional.
Dia jelaskan, bahwa sektor perumahan tidak hanya meningkatkan kualitas hunian, tetapi juga memiliki efek pengganda yang signifikan.
Aktivitas ini dapat menggerakkan hingga 185 subsektor industri terkait, termasuk bahan bangunan, transportasi, lembaga pembiayaan, furnitur, dan perdagangan makanan.
Dengan kata lain, program ini berperan penting dalam mempercepat dan membantu pemulihan ekonomi nasional.
Selain itu, pembiayaan perumahan juga menjadi fokus utama pemerintah. Berbagai skema pembiayaan disediakan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), termasuk Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM), Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT), dan Subsidi Selisih Bunga (SSB). Program ini dirancang untuk mempermudah akses masyarakat terhadap hunian yang layak.
Pemerintah terus berupaya mendorong sektor properti dengan menerapkan kebijakan perumahan yang terintegrasi dan menjalin kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Salah satu contoh utama dari upaya ini adalah Program Sejuta Rumah.
Selama sembilan tahun sejak 2015 hingga 2023, Program Sejuta Rumah telah membangun sebanyak 9.206.379 unit rumah. Untuk tahun 2024, pencapaian PSR hingga bulan Maret telah mencapai 131.060 unit.
Iwan mengajak semua pihak untuk tetap optimis dalam mendorong pencapaian target PSR. Ia menekankan bahwa pemerintah terus merespons dengan kebijakan yang mendukung pertumbuhan sektor perumahan di Indonesia.
“Untuk capaian PSR hingga bulan Maret 2024 mencapai 131.060 unit. Semua pihak harus optimis bahwa sektor perumahan akan tetap tumbuh kuat, karena Pemerintah telah merespon dengan cepat melalui berbagai kebijakan yang dapat memperkuat pertumbuhan perumahan di Indonesia,” ujarnya.
Anggaran Pembentukan Kementerian Perumahan Rp53 Triliun
Pembentukan Kementerian Perumahan sepertinya bukan isapan jempol. Disebutkan, anggaran sebesar Rp53 triliun sudah disiapkan untuk merealisasikan itu.
Jika benar terealisasi, maka Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) “dipecah” dua, yakni Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan.
Ketua Satgas Perumahan dan Tim Transisi Pemerintahan Baru, Hashim Djojohadikusomo mengungkapkan anggaran sebesar itu telah disiapkan.
“Kita sudah masukkan angka ke RAPBN tahun depan. Angka yang kita tetapkan Rp53 triliun. Pak Prabowo sudah setuju, kita akan mendirikan Kementerian Perumahan seperti (pemerintahan) terdahulu,” kata Hashim dalam dialog APEC Business Advisoru Council, Kamis, 4 September 2024.
Artinya, rencana anggaran tersebut bernilai sekitar 35 persen dari pagu anggaran Kementerian PUPR tahun 2024 senilai Rp146,98 triliun. Sedangkan, pada tahun 2023 pagu anggaran Kementerian PUPR senilai Rp164,39 triliun.(*)