KABARBURSA.COM – PT Pertamina (Persero) sebagai penyedia energi nasional melakukan perluasan jangkauan distribusi BBM dan LPG (Liquefied Petroleum Gas).
Sejauh ini hingga 2025, Pertamina telah menghadirkan 15.345 titik distribusi BBM dan 269.096 pangkalan LPG yang tersebar di 38 provinsi di seluruh Indonesia.
Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero), Fadjar Djoko Santoso, menyatakan bahwa langkah ini menjadi wujud nyata komitmen Pertamina dalam menyediakan energi yang terjangkau, merata, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat.
“Pertamina bergerak menyalurkan energi hingga daerah terpencil (remote area). Pertamina menggunakan berbagai moda transportasi, baik darat, laut dan udara. Hal ini membuktikan bahwa sebagai perusahaan milik negara, Pertamina akan tetap menjaga akses energi (accessibility), harga yang terjangkau (affordability) dan produk energi yang dibutuhkan (acceptability), bagi seluruh masyarakat Indonesia,” ujarnya dalam keterangan resmi, Senin 22 September 2025.
Jangkau Wilayah 3T dengan BBM Satu Harga
Fadjar menambahkan, Pertamina tidak hanya berfokus pada distribusi energi di kawasan perkotaan saja, tapi juga memastikan ketersediaan energi hingga wilayah 3T (tertinggal, terdepan, terluar) di Tanah Air.
Sejak 2017 hingga 2024, Pertamina melalui Subholding Commercial & Trading telah mengoperasikan 573 lembaga penyalur BBM Satu Harga. Program ini menjamin masyarakat di daerah 3T memperoleh BBM dengan harga yang sama seperti di kota besar, sebagai implementasi sila kelima Pancasila yakni Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
Adapun persebaran BBM Satu Harga berada di wilayah Sumatera (86 titik), Kalimantan (112 titik), Sulawesi (60 titik), Nusa Tenggara (102 titik), Maluku (87 titik), Papua (121 titik), serta Jawa dan Bali (5 titik).
“Program BBM Satu Harga memberikan dampak positif dalam menggerakkan perekonomian masyarakat di daerah 3T, dengan memastikan ketersediaan dan keterjangkauan harga BBM,” imbuh Fadjar.
Pertashop dan OVOO, Dorong Ekonomi Desa
Di samping program BBM Satu Harga, Pertamina juga memperluas peran Pertashop sebagai titik distribusi energi di tingkat desa. Pertashop tidak hanya menyalurkan BBM subsidi, tapi juga produk non-subsidi seperti Pertamax 92 dan Bright Gas, yang mendorong pertumbuhan ekonomi lokal sekaligus membuka akses energi lebih luas.
Di sisi lain, untuk memastikan ketersediaan LPG subsidi, Pertamina menjalankan program One Village One Outlet (OVOO). Hingga saat ini, program tersebut sudah menjangkau 70.448 desa/kelurahan atau 98 persen wilayah Indonesia.
Keberadaan pangkalan LPG ini memudahkan masyarakat hingga pelosok dalam mengakses energi bersih.
Fadjar menekankan, jalur geografis Indonesia yang menantang tidak menjadi penghalang bagi Pertamina. Perusahaan penyedia energi pelat merah tersebut telah berkomitmen menjaga pasokan energi, baik untuk kebutuhan rumah tangga maupun sektor industri.
"Upaya distribusi energi bagi Pertamina tak hanya untuk memenuhi kebutuhan energi masyarakat, juga untuk menggerakan industri-industri, sehingga ekonomi nasional dapat berjalan dengan baik," pungkasnya.
Dukung Transisi Energi dan Net Zero Emission
Sebagai pemimpin transisi energi di Indonesia, Pertamina terus mendukung target pemerintah menuju Net Zero Emission (NZE) 2060. Berbagai program distribusi energi dan pengembangan infrastruktur dilakukan sejalan dengan capaian Sustainable Development Goals (SDGs) dan penerapan prinsip Environmental, Social & Governance (ESG) di seluruh lini bisnis.
Lewat berbagai inisiatif tersebut, Pertamina membuktikan tekadnya menghadirkan energi hingga pelosok negeri, menjaga pemerataan distribusi, serta mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan bagi Indonesia.
Badan Usaha Migas dan Pertamina Sepakat Jamin Pasokan BBM ke SPBU Swasta
Pemerintah memastikan kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) di seluruh Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), termasuk milik swasta, tetap terjaga.
Hal ini disepakati usai rapat koordinasi antara pemerintah, Pertamina, dan badan usaha migas swasta yang dipimpin langsung oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia.
“Kami baru selesai rapat untuk menjelaskan terhadap kondisi BBM yang ada. Secara umum, posisi ketersediaan BBM kita perbarui ini itu cukup untuk 18–21 hari, jadi tidak ada masalah yang menyangkut ketersediaan BBM. Namun untuk SPBU swasta itu memang cadangannya sudah menipis,” ujarnya lewat keterangan resmi dikutip, Sabtu 20 September 2025.
Bahlil menegaskan bahwa BBM merupakan cabang industri strategis yang menyangkut hajat hidup orang banyak dan harus berada dalam kendali negara sesuai amanat Pasal 33 UUD 1945.
Kuota Impor 110 Persen Sudah Habis
Lebih lanjut, Bahlil mengungkapkan bahwa badan usaha swasta sebenarnya telah memperoleh kuota impor sebesar 110 persen dibandingkan tahun 2024. Namun, kuota tersebut sudah habis sebelum 30 September.
“Atas dasar itu, pemerintah membuat keputusan untuk tetap dilayani tetapi itu akan diberikan lewat kolaborasi dengan Pertamina,” jelasnya.
Empat Poin Kesepakatan dengan Penyedia BBM Swasta
Dalam pertemuan tersebut, disepakati empat poin penting sebagai syarat kolaborasi Pertamina dengan badan usaha swasta, yaitu:
1. Badan usaha swasta setuju membeli melalui Pertamina dalam bentuk komoditas base fuel (BBM belum dicampur aditif dan pewarna).
2. Pemeriksaan kualitas dilakukan bersama melalui join surveyor.
3. Harga BBM ditentukan pemerintah secara adil (fair) dengan mekanisme open book sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.
4. Setelah konferensi pers Menteri ESDM, Pertamina dan badan usaha swasta melakukan koordinasi lanjutan terkait skenario pasokan serta aspek komersial untuk merealisasikan arahan pemerintah.
Langkah Tindak Lanjut Pertamina
Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Mars Ega Legowo Putra, menyatakan pihaknya telah menyampaikan penawaran kepada badan usaha swasta, termasuk penawaran formal terkait aspek komersial.
“Selanjutnya menindaklanjuti pertemuan hari ini, Pertamina telah menyampaikan penawaran kepada badan usaha dan dilanjutkan dengan penawaran secara formal untuk detail kesepakatan aspek komersial,” ungkap Mars Ega.
Ia menambahkan, langkah ini merupakan bentuk percepatan tindak lanjut arahan Menteri ESDM sekaligus memastikan kebutuhan energi masyarakat tetap terpenuhi. (info-bks/*)