KABARBURSA.COM - Anggota Komisi VI DPR RI, Abdul Hakim Bafagih, menekankan urgensi peran PT Pertamina Gas Negara (PGN) Tbk dalam menyediakan alternatif energi bagi masyarakat, khususnya rumah tangga. Menurutnya, distribusi gas bumi oleh PGN menjadi solusi strategis selain penggunaan LPG, seiring upaya pemerintah memperketat penyaluran LPG 3kg yang merupakan komoditas bersubsidi.
“PGN ini utamanya mendistribusikan gas supaya rumah tangga memiliki alternatif selain LPG. Kita juga sedang memperketat agar LPG 3kg, yang bersubsidi, hanya diterima oleh yang berhak, bukan yang tidak berhak,” jelas politisi Fraksi PAN tersebut kepada Parlementaria, saat Kunjungan Kerja Spesifik ke Sidoarjo, Jawa Timur.
Abdul Hakim menambahkan, jaringan gas (jargas) yang dikelola PGN merupakan opsi lain di samping LPG non-subsidi 12kg. Dari sisi harga, kedua opsi ini cukup kompetitif. Namun, ia menekankan perlunya inovasi dalam pemasangan instalasi sambungan rumah tangga agar lebih efisien, tanpa membebani perusahaan maupun konsumen.
“Salah satu aspek PGN sebagai perusahaan negara adalah memastikan sambungan tidak boncos (rugi). Penerimaan dan pengembalian harus seimbang. Sementara itu, rumah tangga yang memperoleh sambungan gas juga harus mendapatkan harga yang kompetitif, bisa bersaing dengan LPG 12kg,” tegasnya.
Ia memberikan apresiasi terhadap langkah PGN yang semakin gencar melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai keberadaan jaringan gas sebagai alternatif energi. Meski demikian, Abdul Hakim menyoroti bahwa pendapatan terbesar PGN masih berasal dari segmen bisnis ke bisnis (B2B), seperti hotel dan pengembang perumahan premium. Kondisi ini menuntut perusahaan berhati-hati dalam memperluas jaringan gas rumah tangga dan tetap mengedepankan studi kelayakan sebelum masuk wilayah baru.
Terkait pengembangan jargas, legislator asal Dapil Jawa Timur VIII tersebut berharap PGN dapat menemukan keseimbangan antara penugasan pemerintah dan kesehatan perusahaan. Ia menekankan bahwa ekspansi jaringan harus dilakukan secara terencana dan proporsional.
“Mereka sudah memiliki roadmap pengembangan. Dari kami, keinginan jargas merata ke seluruh Indonesia, tetapi prioritas tetap pada wilayah dengan studi kelayakan terbaik. Jadi perusahaan tetap sehat dan masyarakat memperoleh manfaat maksimal,” pungkasnya.(*)