Logo
>

PKP dan BI Kerek Insentif Likuiditas Perbankan Rp80 Triliun: 3 Juta Rumah

Ditulis oleh Ayyubi Kholid
PKP dan BI Kerek Insentif Likuiditas Perbankan Rp80 Triliun: 3 Juta Rumah

Poin Penting :

    KABARBUSA.COM - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menggelar pertemuan dengan Menteri BUMN Erick Thohir, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, Ketua Komisi XI DPR RI Misbakhun, serta Pandu Patria Sjahrir di Gedung Bank Indonesia, Selasa 12 Februari 2025, malam.

    Pertemuan ini membahas implementasi program pembangunan dan renovasi 3 juta rumah per tahun sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

    "Dari pertemuan ini semangatnya satu, bagaimana kami sebagai Menteri Perumahan menjalankan arahan Presiden Prabowo untuk membangun dan merenovasi 3 juta rumah setahun. Nah dalam konteks likuiditas dengan keadaan yang ada, bagaimana sinergi antara pemerintah dan moneter," ujar Ara.

    Salah satu poin utama pembahasan adalah soal ketersediaan likuiditas guna memastikan program ini berjalan optimal. Ara menilai dukungan dari Bank Indonesia dan ekosistem terkait sangat krusial dalam pelaksanaan proyek besar ini.

    "Ini benar-benar saya merasa sangat baik dan saya merasa di-support oleh ekosistem," tambahnya.

    Menurut Ara, diskusi dengan Gubernur BI bukanlah yang pertama. Pembahasan sebelumnya telah menyoroti beberapa isu penting, seperti ketersediaan lahan, aspek likuiditas, sasaran program, dan kualitas perumahan.

    "Hari ini kita bertemu di kantor Bank Indonesia, berdiskusi panjang dengan Bapak Gubernur dan jajaran, Bapak Menteri BUMN, Bapak Misbakhun Ketua Komisi XI, dan Pak Pandu dari Danantara," katanya.

    Menanggapi hal itu, Gubernur BI Perry Warjiyo menegaskan komitmen bank sentral dalam mendukung program perumahan. Salah satu bentuk dukungan adalah pemberian insentif likuiditas makroprudensial (KLM) bagi bank-bank yang menyalurkan kredit ke sektor perumahan. Jumlah insentif ini akan meningkat secara bertahap dari Rp23,19 triliun menjadi Rp80 triliun.

    "Kami menyediakan Rp23,19 triliun, dari hasil diskusi ini kami akan naik secara bertahap menjadi Rp80 triliun untuk mendukung program perumahan ini," kata Perry.

    Perry menambahkan, sektor perumahan memiliki dampak luas terhadap pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. "Kalau perumahannya maju tentu saja tidak hanya pertumbuhan ekonomi maju, tapi juga bisa mendorong dan menarik sektor-sektor yang lain," tuturnya.

    Dukungan Lintas Sektor

    Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) Fahri Hamzah menyoroti tiga kendala utama yang menjadi fokus pemerintah dalam melanjutkan Program 3 Juta Rumah.

    Kendala tersebut meliputi masalah tanah, perizinan, dan pembiayaan, yang membutuhkan dukungan lintas sektor untuk dapat diatasi.

    “Kementerian PKP baru berjalan selama 51 hari. Dalam periode ini, kami berupaya mengidentifikasi seluruh permasalahan dalam ekosistem perumahan dan kawasan permukiman,” kata Fahri Hamzah, Rabu, 11 Desember 2024.

    Fahri menyebutkan bahwa kementeriannya telah menjalin koordinasi dengan DPR RI dan DPD RI untuk mengevaluasi program perumahan dan menyusun anggaran yang tepat.

    Secara detail dia memaparkan, untuk persoalan tanah merupakan elemen utama dalam sektor perumahan. Untuk itu, Kementerian PKP telah berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung, Kementerian ATR/BPN, dan Kementerian BUMN guna mengidentifikasi data serta lokasi tanah yang bisa dimanfaatkan untuk pembangunan rumah rakyat.

    “Saya sudah berdiskusi dengan Pak Nusron Wahid (Menteri ATR/BPN) dan pihak terkait untuk mencari solusi atas permasalahan tanah,” ungkap Fahri.

    Sedangkan untuk soal perizinan yang kerap menghambat proses pembangunan. Menurut Fahri, pihaknya telah menjalin komunikasi dengan beberapa institusi untuk menyederhanakan dan mempercepat proses perizinan.

    “Kami telah berkoordinasi dengan sejumlah institusi terkait guna memperbaiki prosedur perizinan pembangunan perumahan,” jelasnya.

    Dan, kendala ketiga yaitu pembiayaan, Fahri menyebutkan, tantangan ini memerlukan sinergi dengan berbagai pihak, termasuk Menteri Keuangan (Menkeu), Bank Indonesia (BI), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Ia menegaskan pentingnya semangat gotong royong dalam menyelesaikan permasalahan ini.

    “Penanganan isu pembiayaan ini membutuhkan kolaborasi dari seluruh pihak. Kami terus mendorong semangat gotong royong untuk mewujudkan pembangunan rumah rakyat,” pungkas Fahri.(*)

    Dapatkan Sinyal Pasar Saat Ini

    Ikuti kami di WhatsApp Channel dan dapatkan informasi terbaru langsung di ponsel Anda.

    Gabung Sekarang

    Jurnalis

    Ayyubi Kholid

    Bergabung di Kabar Bursa sejak 2024, sering menulis pemberitaan mengenai isu-isu ekonomi.