KABARBURSA.COM - Presiden terpilih Prabowo Subianto mengungkapkan rencana ambisius untuk melakukan transformasi di Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Langkah ini bertujuan untuk mengoptimalkan peran BUMN dalam mendukung perekonomian nasional, dengan fokus pada efisiensi dan profesionalisme.
Tim Ekonomi Prabowo-Gibran Rakabuming Raka, Laode Masihu mengatakan reformasi BUMN akan menjadi salah satu prioritas utama pemerintahan mendatang.
Laode menekankan bahwa pengelolaan perusahaan-perusahaan pelat merah perlu diarahkan agar lebih profesional, dengan mencontoh model organisasi yang diterapkan oleh Temasek, perusahaan holding yang dimiliki pemerintah Singapura.
“Benchmark-nya banyak, tetapi yang paling dekat adalah Temasek. Kira-kira akan kita arahkan ke model seperti itu,” ungkap Laode yang dikutip pada Minggu, 13 Oktober 2024.
Temasek, yang didirikan pada tahun 1974, bertujuan untuk mengelola aset dan investasi pemerintah secara komersial. Perusahaan ini tidak hanya berfokus pada investasi dalam negeri, tetapi juga memiliki portofolio internasional yang signifikan.
Di Indonesia, Temasek dikenal sebagai pemegang saham terbesar kedua di Telkomsel melalui Singapore Telecom Mobile TTE/Singtel, menunjukkan kemampuan mereka dalam mengelola investasi di luar negeri.
Laode juga menjelaskan bahwa selain mengadopsi model Temasek, tim ekonomi Prabowo berencana untuk mempelajari praktik-praktik yang diterapkan oleh pemerintah China dalam mengelola BUMN mereka.
“Di China, mereka juga menerapkan prinsip profesionalisme dan fokus pada ekonomi. Presiden terpilih memiliki pandangan yang sejalan dengan pendekatan ini. Saya akan menyajikan data dan program-program yang mendukung transformasi ini,” jelasnya.
Rencana transformasi Kementerian BUMN ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 8 persen dalam lima tahun ke depan. Dengan melakukan reformasi yang menyeluruh, diharapkan BUMN dapat berfungsi lebih optimal, tidak hanya sebagai penggerak ekonomi, tetapi juga sebagai contoh pengelolaan yang transparan dan akuntabel.
Melalui langkah-langkah ini, Prabowo dan timnya berambisi untuk menciptakan ekosistem BUMN yang lebih kompetitif dan mampu bersaing di kancah global. Pendekatan yang lebih profesional diharapkan dapat menarik lebih banyak investasi dan memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Dengan mengadopsi model-model sukses dari negara lain dan menyesuaikannya dengan konteks Indonesia, pemerintah baru berharap bisa mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi oleh BUMN. Ini termasuk masalah manajemen, efisiensi operasional, dan pencapaian tujuan ekonomi nasional.
Secara keseluruhan, transformasi Kementerian BUMN yang diusulkan oleh Prabowo Subianto merupakan langkah strategis untuk memperkuat posisi BUMN dalam perekonomian Indonesia.
Dengan fokus pada profesionalisme dan efisiensi, diharapkan BUMN dapat menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkontribusi lebih besar terhadap pembangunan nasional.
Dua Pilar Ekonomi Prabowo-Gibran: Karbon dan Reformasi BUMN
Diberitakan sebelumnya, anggota tim ekonomi Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Laode Masihu mengatakan ada dua faktor kunci yang dapat mengubah arah pertumbuhan ekonomi Indonesia yang stagnan di angka lima persen. Kedua faktor tersebut adalah pengembangan ekonomi karbon dan reformasi BUMN.
Laode mengatakan sektor karbon hijau dan biru dapat memberikan dorongan besar bagi perekonomian nasional sekaligus menciptakan lapangan kerja baru. Saat ini, harga karbon masih berada di kisaran USD5 per ton emisi, namun dengan optimalisasi dan penggunaan big data yang andal, nilai tersebut dapat meningkat menjadi 20 dolar AS per ton.
Selain itu, reformasi BUMN menjadi agenda strategis lainnya yang dinilai mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Laode menyebutkan bahwa profesionalisme di BUMN harus ditingkatkan, dengan mengambil inspirasi dari Temasek di Singapura. Menurutnya, fokus BUMN harus diarahkan ke ranah ekonomi, dengan pengelolaan yang profesional dan efisien.
Laode mengatakan reformasi BUMN Indonesia sebaiknya mengambil contoh dari Temasek di Singapura, yang berfokus pada profesionalisme dan kinerja ekonomi. Pendekatan serupa bisa ditemukan di China, di mana BUMN dikelola secara profesional dengan tujuan utama meningkatkan sektor ekonomi.
“Nah presiden terpilih (Prabowo), dia punya alam pikiran seperti itu,” katanya.
Prabowo sebelumnya juga menyatakan keyakinannya Indonesia mampu mencapai target pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen dalam lima tahun ke depan. Kekayaan sumber daya alam Indonesia, menurut Prabowo, adalah modal besar yang dapat mewujudkan ambisi tersebut.
Kejar Delapan Persen dengan Investasi Hijau
Rencana reformasi BUMN yang menekankan pada profesionalisme dan efisiensi ala Temasek serta pengembangan sektor karbon hijau merupakan upaya strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Hal ini selaras dengan visi pemerintah mendatang untuk fokus pada investasi berkelanjutan guna mencapai target pertumbuhan delapan persen. Dalam hal ini, investasi hijau akan menjadi motor utama yang mendukung ekonomi jangka panjang.
Menteri Investasi Rosan Roeslani mengatakan investasi menjadi faktor kunci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang.
“Semua pihak harus menjalankan langkah-langkah berkelanjutan,” kata Rosan dalam forum CEO Kompas 100 di Istana Negara IKN, Kalimantan Timur, Jumat, 11 Oktober 2024.
Dia menambahkan, perusahaan global kini semakin selektif memilih lokasi investasi. Tak hanya infrastruktur yang memadai, mereka juga mencari komitmen negara terhadap keberlanjutan. Ia mencontohkan Sembcorp, perusahaan energi terbarukan asal Singapura, yang sangat tertarik dengan kawasan industri berbasis energi hijau di Indonesia.
Rosan mengatakan Sembcorp sudah mengembangkan 13 kawasan industri hijau di Vietnam dan akan meningkat menjadi 18 kawasan tahun ini. Pemerintah, kata Rosan, pun bertekad menarik investasi serupa ke Indonesia untuk mendukung pengembangan kawasan industri energi bersih.
“Apabila kita mau bicara manufaktur kendaraan listrik, mobil listrik, dan baterai kendaraan listrik. Mereka juga menuntut power-nya, tenaganya dari energi bersih,” tegas Rosan.
Selain itu, Rosan mengatakan Sembcorp juga tertarik memasuki sektor pusat data, asalkan basis energinya bersih. Rosan pun memastikan pemerintah akan terus mendorong pengembangan kawasan industri berbasis energi hijau di Indonesia.
Belum Punya Strategi Jelas
Analis Senior Indonesia Strategic and Economics Action Institution Ronny P Sasmita mengatakan target ekonomi 8 persen Prabowo belum belum memiliki strategi yang jelas.
“Untuk saat ini, pertumbuhan 8 persen versi Prabowo sebaiknya diperlakukan hanya sebatas visi misi saja dulu, karena kita belum mendengar secara detail strateginya untuk mencapai itu seperti apa,” katanya kepada Kabar Bursa, Selasa, 13 Agustus 2024, lalu.
Ronny menilai janji Prabowo untuk mencapai pertumbuhan 8 persen dalam tiga tahun pemerintahannya terdengar sangat diplomatis dan manis, tetapi tidak realistis. Ronny berkaca pada pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), meskipun sudah melakukan berbagai upaya dan strategi selama hampir 10 tahun untuk mengejar pertumbuhan 7 persen, dia hanya berhasil mencapai angka di kisaran 5 persen.
Ia mengatakan pemerintahan Prabowo-Gibran berpotensi terjebak dalam pola yang sama jika tidak ada perubahan kebijakan dan strategi pembangunan yang signifikan.
“Jika tidak menghadirkan strategi pembangunan yang revolusioner dan perubahan kebijakan secara signifikan, pemerintahan Prabowo Gibran berpotensi meneruskan tren pertumbuhan di era Jokowi, yakni terperangkap di dalam kisaran 5 persenan,” katanya.
Untuk mencapai target 8 persen, menurut Ronny, pemerintah harus aktif terlibat dalam membangun daya saing sektor manufaktur dan jasa, serta melakukan revitalisasi sektor pertanian dan akselerasi pembangunan sumber daya manusia.
“Pemerintah harus mengefektifkan belanja pemerintah di satu sisi dan memastikan bahwa belanja tersebut menghasilkan multiplier effect kepada perekonomian nasional,” katanya.
Ronny lantas mengingatkan pemerintah untuk memerangi korupsi dan pungutan liar secara serius dan berkelanjutan guna menurunkan tingkat Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Indonesia. Ia mengatakan angka 8 persen seharusnya tidak hanya diumbar, tetapi juga disertai dengan strategi dan langkah yang jelas untuk mencapainya.
“Indonesia tentu memiliki potensi mencapai itu, jika prakondisinya terpenuhi. Tapi itu di atas kertas dan sudah sejak lama dibicarakan oleh semua orang. Nyatanya sampai hari ini angka tersebut masih berada di atas kertas. Jadi Prabowo sudah tak perlu lalu membaca apa yang sudah ada di atas kertas, tapi jabarkan langkah-langkah untuk mewujudkan angka di atas kertas tersebut,” katanya. (*)