KABARBURSA.COM - Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, mengungkap isi pertemua Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), di Cikeas, Bogor, Jawa Barat, pada Senin, 4 November 2024, malam kemarin.
Dasco menyebut, pertemuan keduanya membahas tentang rencana pembentukan lembaga investasi. Diketahui, pemerintah sendiri berencana meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) sekitar tanggal 7 atau 8 November mendatang.
"Pak Prabowo melakukan pertemuan dengan Pak SBY itu antara lain membicarakan tentang pembentukan lembaga investasi yang akan dibentuk," kata Dasco kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 5 November 2024.
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) itu menyebut, kunjungan yang dilakukan Prabowo bertujuan untuk bertukar pikiran. Mengingat pengalaman SBY memimpin Indonesia selama 2 periode. "Karena Pak SBY itu berpengalaman memimpin Republik Indonesia ini 10 tahun, tentunya sebagai kawan dan sahabat ya itu biasa bertukar pikiran," ungkapnya.
Kendati begitu, Dasco enggan menjelaskan lebih jauh apa yang dimaksud lembaga investasi yang masuk dalam pembahasan Prabowo dan SBY. Menurutnya, kewenangan pembentukan lembaga investasi menjadi domain dari lembaga eksekutif. "Biar eksekutif nanti yang menjelaskan," tutupnya.
Erick Thohir Temui Dasco Bahas Danantara
Diberitakan sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, mengaku didukung untuk membentuk Daya Anagata Nusantara (Danantara) oleh Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Sufmi Dasco Ahmad. Adapun dukungan itu disampaikan di sela Rapat Kerja (Raker) Kementerian BUMN bersama Komisi VI DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 4 November 2024.
Saat itu, Erick terlihat meninggalkan Raker bersama Komisi VI untuk menemui Dasco. Seusai menemui Dasco, dia pun kembali mengikuti Raker bersama mitra kerja legislatif tersebut. Dia mengaku mendapat dukungan untuk segera meluncur Danantara pada tanggal 7 atau 8 November mendatang.
"Tadi arahan dari Pak Dasco jelas didukung, karena itu sesuai dengan target-targetnya, rencana tanggal 7 atau tanggal 8 (November)," kata Erick kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 4 November 2024.
Erick juga mengaku akan menyiapkan fasilitas perkantoran khusus untuk Danantara. Sementara saat ini, dia mengaku Kementerian BUMN masih mengkaji tupoksi dari Danantara. "Makanya kami di BUMN bersiapkan fasilitas tadi, perkantorannya nanti kajiannya kita sinergisikan," jelasnya.
Sementara saat ini, Erick menyebut, Kementerian BUMN juga mendukung pembentukan Badan tersebut. Adapun kantor yang disiapkan untuk operasional Danantara sendiri merupakan salah satu aset Bank Mandiri.
Akan tetapi, Erick belum bisa berkomentar banyak pembagian tugas Kementerian BUMN dan Danantara ke depan. Dia mengaku, pembagian tugas kedua lembaga pemerintah tersebut masih dalam kajian teknis. "Tinggal bagaimana masing-masing pihak duduk melakukan kajian lebih dalam, supaya sinergisitasnya seperti apa," tutupnya.
Pembentukan BP Danantara
Diketahui, Presiden Prabowo Subianto melantik mantan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Muliaman Hadad, menjadi Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BP Danantara). Muliaman menyebutkan bahwa badan baru ini akan bertanggung jawab mengelola investasi di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Dia menjelaskan, bahwa pengelolaan aset pemerintah akan dilakukan secara bertahap, dimulai dengan pembentukan badan dan penyusunan undang-undang yang diperlukan. “Semua aset pemerintah yang dipisahkan akan dikelola oleh badan ini,” kata Muliaman usai dilantik di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa, 22 Oktober 2024,.
Dia juga mengindikasikan bahwa visi akhir dari BP Danantara akan seperti Temasek, perusahaan investasi terkemuka dari Singapura. Namun, Muliaman tidak dapat memastikan kapan badan ini akan mencapai tingkat tersebut, mengingat pentingnya regulasi yang harus disusun terlebih dahulu.
BP Danantara, lanjutnya, akan berfungsi serupa dengan Sovereign Wealth Fund (SWF), seperti Indonesia Investment Authority (INA), tetapi dengan skala yang lebih besar. Muliaman menekankan bahwa fokus pengelolaan investasi merupakan titik perbedaan utama antara BP Danantara dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
“BP Investasi Danantara memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan INA,” jelasnya.
Mengenai hubungan antara INA dan BP Danantara, ia menyatakan, hal tersebut masih dalam pembahasan dengan kementerian terkait untuk menentukan struktur organisasi yang tepat. Muliaman juga menegaskan bahwa meskipun BP Investasi Danantara akan dibentuk, Kementerian BUMN akan tetap ada dan berfungsi bersamaan, meski rincian tentang kerjasama jangka panjang antara keduanya belum dapat dipastikan.(*)