KABARBURSA.COM - Presiden terpilih Prabowo Subianto kemungkinan akan mengumumkan susunan atau menteri-menterinya malam hari tanggal 20 Oktober 2024 setelah dirinya dilantik pada pagi hari. Hal itu diungkapkan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.
Kata Moeldoko, langkah ini dilakukan untuk memastikan kinerja pemerintahan tidak mengalami kekosongan atau vakum.
"Semestinya seperti itu, karena semaksimal mungkin tidak ada vakum, mungkin seperti itu tekniknya," kata Moeldoko di Kantor Staf Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, 2 Oktober 2024.
Namun, ketika ditanya nama-nama bakal calon menteri, mantan Panglima TNI ini mengaku tidak mengetahui, termasuk isu yang beredar bahwa calon menteri akan dikumpulkan di Magelang sebelum atau sesudah diumumkan.
"Saya tidak soal itu. Saya enggak masuk ke sana," tuturnya.
Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad membenarkan informasi ini dan menjelaskan bahwa pengumuman tersebut akan dilakukan langsung setelah Prabowo dilantik sebagai Presiden RI pada 20 Oktober 2024.
"Rencananya begitu," kata Sufmi Dasco.
Mengenai Prabowo yang dikabarkan akan membentuk Kabinet Zaken, yaitu kabinet yang diisi oleh menteri-menteri profesional dari kalangan partai politik maupun nonpartai, Dasco, memperkirakan kabinet Prabowo akan didominasi dari kalangan profesional.
"Sepertinya keberadaan orang-orang profesional lebih banyak kelihatannya daripada dari partai politik," ucap Dasco.
Diberitakan sebelumnya, Thomas Djiwandono dan BudI Gunadi Sadikin disebut sebagai bakal calon Menteri Keuangan (Menkeu) menggantikan Sri Mulyani.
Thomas sendiri yang merupakan keponakan Prabowo, saat ini menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan. Sedangkan Budi Gunadi saat ini menjabat sebagai Menteri Kesehatan (Menkes).
Selain itu, Ketua Umum Partai Golkar yang juga menjabat sebagai Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, kembali menjadi menteri. Namun, belum diketahui dia akan mengisi posisi menteri apa.
Menanggapi itu, Bahlil menyatakan dirinya tak ambil pusing. Menurutnya, susunan kabinet menjadi hak prerogatif Prabowo ke depan.
Terkait isu dirinya kelak akan mengisi posisi Menko Perekonomian dan akan bertambahnya jumlah kursi menteri di era pemerintahan Prabowo, Bahlil masih enggan berkomentar. Mantan Menteri Investasi atau Kepala Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) ini hanya mengatakan, pemerintahan mendatang akan disusun sesuai dengan kajian yang matang oleh presiden.
"Mau berapa jumlahnya, kita lihat saja dan saya yakinkan bahwa pasti Pak Prabowo akan mempertimbangkan secara matang dan akan sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” ungkapnya.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkan bahwa dirinya telah diminta oleh Presiden terpilih Prabowo Subiantovuntuk bergabung sebagai anggota kabinet di pemerintahan mendatang.
Meski demikian, permintaan tersebut ditolak Luhut. Namun, ia menegaskan kesiapannya untuk membantu Prabowo dalam menjalankan pemerintahan dalam kapasitas lain.
"Saya sudah sampaikan, kalau untuk jadi menteri, saya tidak. Tapi saya siap membantu sesuai permintaan beliau sebagai penasihat," kata Luhut seusai menghadiri rangkaian acara jelang World Water Forum di Bali, Sabtu 18 Mei 2024 kemarin.
Luhut mengapresiasi jiwa patriotisme tinggi yang dimiliki oleh Prabowo. Menurutnya, hal tersebut menjadi indikasi bahwa Prabowo akan berupaya untuk kebaikan Indonesia ketika telah menjabat sebagai presiden.
"Dia akan meneruskan pembangunan yang sudah dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) selama 10 tahun. Tentu mungkin di sana-sini ada nanti penyesuaian. Tapi saya pikir apa yang telah diletakkan oleh Pak Jokowi adalah satu fondasi yang sangat-sangat baik,” jelas Luhut.
Di kesempatan berbeda, di acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia (PSMTI) di Jakarta pada 28 September 2024, Hashim Djodjohadikusumo, adik kandung Prabowo Subianto, menyatakan bahwa Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman adalah menteri kesayangan kakaknya, yang kini terpilih sebagai Presiden RI.
Hashim menegaskan bahwa Amran mendapatkan penghargaan khusus dari Prabowo karena dinilai berhasil dalam mentransformasi pertanian tradisional Indonesia menjadi pertanian modern.
"Saya bisa bersaksi bahwa Pak Amran adalah sosok yang sangat dihargai oleh Pak Prabowo. Beliau akan semakin dihargai jika kita berhasil menjadi pengekspor pangan, berkat program luar biasa yang diterapkan," kata Hashim dalam siaran pers Kementerian Pertanian (Kementan), Minggu, pada 29 September 2024.
Kriteria Calon Menteri Keuangan
Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira mengungkap kriteria untuk bakal calon menteri keuangan (menkeu) di kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming.
Menurut Bhima, calon menteri yang menduduki sektor keuangan harus bisa menjaga anggaran tetap konsisten dengan prinsip defisit di bawah tiga persen yang saat ini menjadi tantangan besar di tengah banyaknya program populis presiden yang direncanakan untuk lima tahun mendatang.
"Menkeu perlu jadi rem bukan pedal gas untuk mengukur skala prioritas program (pemerintah),” ujar Bhima kepada Kabar Bursa di Jakarta, Rabu, 2 Oktber 2024.
Dalam hal ini, Bhima mengatakan menkeu perlu memiliki keberanian untuk menolak setiap tekanan politis yang dapat mendorong pelebaran defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN.
"Jadi (Menkeu) harus berani bilang ‘tidak’ ketika ada dorongan politis untuk lebarkan defisit APBN," ujarnya.
Selain itu, restrukturisasi utang menjadi langkah penting, termasuk dengan membuka ruang negosiasi melalui skema inovatif seperti (debt swap for nature) dan pendekatan lainnya.
"Mampu melakukan restrukturisasi utang dengan membuka ruang negosiasi dengan para kreditur misalnya melalui skema debt swap for nature dan inovasi lainnya," jelas Bhima.
Tidak hanya itu, Bhima meyakinkan pelaku usaha mengenai kenaikan kebijakan perpajakan yang dirancang untuk meningkatkan rasio pajak juga krusial. Ini harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak menimbulkan resistensi dari dunia usaha.
"Mampu meyakinkan pelaku usaha terkait kebijakan perpajakan yang akan naik mengejar rasio pajak yang lebih tinggi sehingga tidak menimbulkan resistensi dunia usaha," paparnya.
Lebih Lanjut, Bhima juga mengatakan bahwa yang terpenting, menkeu harus memiliki integritas tinggi dan idealnya berasal dari kalangan birokrat, akademisi, atau profesional independen, bukan dari partai politik, agar dapat menjalankan tugas secara objektif.
"Memiliki integritas, sebisa mungkin bukan orang partai tapi berasal dari birokrat, akademisi atau profesional," tutupnya. (*)